Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota Dewan Jember Dapat iPad

image-gnews
IPAD Apple. TEMPO/Dasril Roszandi
IPAD Apple. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO Interaktif, Jember - Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember bakal dibelikan masing-masing satu komputer tablet IPad. Uang yang digunakan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011.

"Sudah dibahas di komisi A, dan disahkan di rapat paripurna. Anggaran 'nempel' di anggaran untuk Sekretariat Dewan," kata H. Syahroni, anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (20/4).

Syahroni menambahkan, rencana pembelian IPad itu sebenarnya sudah lama. Menurutnya, anggaran untuk pengadaan IPad itu sudah ada di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kemudian Rencana APBD dan akhirnya disahkan dalam rapat paripurna APBD Jember pada Maret 2011. "Jadi, bukan anggaran atau rencana tiba-tiba. Komisi A dan Sekretariat Dewan lebih tahu soal itu," kata Syahroni.

H.M. Sucipto, anggota Komisi A, mengakui soal pembelian iPad itu sudah dibahas dan disetujui semua fraksi dan komisi dalam sidang paripurna DPRD Jember, Maret lalu. "Anggarannya Rp 500 juta," katanya singkat. Filosofi dan pertimbangan pembelian iPad itu untuk menunjang kinerja anggota Dewan sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jika dihitung-hitung, berarti anggaran untuk pembelian 1 unit iPad Rp 10 juta.

Sementara itu, menurut Yuli Priyanto, dari PKS, pengadaan komputer canggih itu hal yang wajar saja. "Untuk kebutuhan dan meningkatkan kinerja anggota Dewan. Kalau butuh bahan dalam rapat-rapat tinggal download, tidak repot," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal senada diungkapkan Zainul Hasan. Politisi PKNU itu menilai, perangkat elektronik sudah menjadi kebutuhan anggota Dewan. "Ya untuk mempermudah akses informasi. Sekarang anak SD atau SMP saja sudah pakai laptop atau komputer tablet, kan? Tujuannya bukan untuk aneh-aneh," katanya.

Tentang bagaimana menggunakan tablet canggih buatan Apple itu, Yuli dan Zainul mengakui tidak semua anggota Dewan bisa mengoperasikannya. "Nanti kan bisa dibikin pelatihan tersendiri untuk itu," kata Zainul berkilah.

Sekretaris DPRD Jember, Bambang Hariono, hingga kini tidak bisa ditemui dan dikontak Tempo untuk dikonfirmasi soal itu.

MAHBUB DJUNAIDY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Amri Cahyadi di Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Babel

7 September 2023

Plt. Ketua DPRD Provinsi Babel, Amri Cahyadi.
Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Amri Cahyadi di Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Babel

Pengadilan Tinggi memperberat hukuman eks Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi menjadi 2,6 tahun penjara dalam perkara korupsi tunjangan DPRD


Anies Belum Teken Pergub Kenaikan Tunjangan DPRD DKI, Wagub Ungkap Alasannya

15 Januari 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Januari 2022. TEMPO/Lani Diana
Anies Belum Teken Pergub Kenaikan Tunjangan DPRD DKI, Wagub Ungkap Alasannya

DPRD DKI mendesak pemprov juga terbuka tentang tunjangan untuk Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria


Tunjangan Perumahan DPRD DKI Naik di APBD 2022, Berapa?

13 Januari 2022

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Januari 2022. TEMPO/Lani Diana
Tunjangan Perumahan DPRD DKI Naik di APBD 2022, Berapa?

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan tunjangan perumahan dewan tetap naik.


Perwakilan Kemendagri Tidak Hadir, Ketua DPRD Tunda Rapat Evaluasi APBD DKI

11 Januari 2022

Rapat pengesahan APBD DKI Jakarta 2022 di ruang rapat paripurna DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021. TEMPO/Lani Diana
Perwakilan Kemendagri Tidak Hadir, Ketua DPRD Tunda Rapat Evaluasi APBD DKI

Kemendagri menegaskan hasil rekomendasi evaluasi Raperda APBD DKI Jakarta 2022 bersifat final.


Ramai Tunjangan DPRD DKI Naik, Prasetyo Minta Jumlah Tunjangan Anies Juga Dibuka

11 Januari 2022

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Komisi B dengan PT Pembangunan Jaya Ancol dan Bank DKI, Selasa, 28 Desember 2021. TEMPO/Lani Diana
Ramai Tunjangan DPRD DKI Naik, Prasetyo Minta Jumlah Tunjangan Anies Juga Dibuka

Masalah kenaikan tunjangan DPRD DKI itu mencuat setelah Kemendagri menerbitkan evaluasi Raperda APBD DKI 2022.


Tunjangan dan Gaji Anggota Dewan Naik Rp 26 Miliar, DPRD DKI: Ada Dasar Hukumnya

9 Januari 2022

Rapat paripurna interpelasi Formula E di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 September 2021. TEMPO/Lani Diana
Tunjangan dan Gaji Anggota Dewan Naik Rp 26 Miliar, DPRD DKI: Ada Dasar Hukumnya

DPRD DKI menyebut kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI sebesar Rp 26 miliar pada tahun ini mempunyai dasar hukum.


Ketua DPRD DKI Anggap Layak Anggaran Gaji dan Tunjangan Dewan Naik Rp 26,42 M

9 Januari 2022

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat mengangkat palu sidang usai dilantik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Ketua DPRD DKI Anggap Layak Anggaran Gaji dan Tunjangan Dewan Naik Rp 26,42 M

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menganggap anggota dewan layak mendapatkan tunjangan lebih besar di tahun ini


Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Bisa Dipangkas, Ini Kata Wagub DKI

8 Januari 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Januari 2022. TEMPO/Lani Diana
Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Bisa Dipangkas, Ini Kata Wagub DKI

Wagub DKI itu mengatakan jika Kemendagri keberatan atas kenaikan gaji anggota DPRD DKI, pos anggaran itu bisa dipotong.


Wagub DKI Buka Peluang Pangkas Gaji dan Tunjangan DPRD 2022 yang Naik

7 Januari 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Desember 2021. TEMPO/Lani Diana
Wagub DKI Buka Peluang Pangkas Gaji dan Tunjangan DPRD 2022 yang Naik

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka peluang kenaikan gaji dan tunjangan DPRD senilai Rp 26,42 miliar dipangkas jika melanggar aturan.


Buntut Tunjangan DPRD DKI, Anggota Dewan Walkout Saat PSI Baca Pandangan Umum

14 Desember 2020

Seluruh anggota DPRD DKI walkout saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda nomor 14 tahun 2104 tentang RDTR dan Rencana Zonasi di rapat Paripurna  DPRD DKI, 14 Desember 2020. Tempo/Imam Hamdi
Buntut Tunjangan DPRD DKI, Anggota Dewan Walkout Saat PSI Baca Pandangan Umum

Sebanyak 50 anggota DPRD DKI walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna hari ini.