Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Muchdi Hengkang dari Gerindra

image-gnews
Terdakwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono saat sidang kasus pembunuhan aktifis HAM Munir di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, ( 18/11). ANTARA/ Ujang Zaelani
Terdakwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono saat sidang kasus pembunuhan aktifis HAM Munir di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, ( 18/11). ANTARA/ Ujang Zaelani
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Muchdi Purwoprandjono memutuskan keluar dari Partai yang didirikannya bersama Fadlizon dan Prabowo Subianto. Ia akhirnya pindah ke Partai Persatuan Pembangunan karena ingin membesarkan Partai Islam.


“Sebagai aktivis organisasi Islam, saya punya tanggung jawab untuk membesarkan partai Islam,” katanya melalui pesan singkat, Selasa pagi ini.

Pada Senin kemarin, Koordinator PPP eks Karesidenan Surakarta, Mudrick Malkan Setiawan Sangidoe menyebutkan kartu tanda anggota partai untuk Muchdi sudah dikeluarkan oleh DPC PPP Surakarta dengan nomor 21.1/AI/II/PPP/SKA/2011. Mudrick tak menyebutan posisi Muchdi di PPP nantinya.

Namun Muchdi yang dikonfirmasi, tak memastikannya. “Nanti kita lihat di muktamar (PPP),” katanya.

Kepada Tempo, Muchdi mengatakan dirinya pindah atas kemauan sendiri, dan dukungan rekan-rekannya di partai berlambang ka'bah tersebut. Siapa rekannya itu, dia tak menyebutkannya.

Mengenai kepindahannya ini, Muchdi menyatakan dirinya tidak perlu meminta persetujuan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Kalau saya di birokrat, PNS atau prajurit TNI perlu persetujuan dari pimpinan, kalau di partai tidak perlu karena merupakan hak masing-masing individu,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Muchdi tidak secara gamblang menjelaskan alasan dia meninggalkan partai Gerindra yang didirikannya bersama Prabowo Subianto. Meski demikian, politikus Gerindra, Desmon Junaidi Mahesa mengatakan kepindahan Muchdi ke PPP merupakan upaya penggalangan dukungan untuk Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2014.

"Menilainya harus ke sana, jangan seolah kehilangan," ujar Desmon, Senin kemarin. "Kepindahan Pak Muchdi harus dimaknai positif untuk partai," katanya.

Mengenai hal itu, Muchdi menanggapinya dingin. Dia berujar, masalah calon presiden, masih terlalu dini untuk membicarakannya. “Nanti pada 2013 kita lihat siapa putra-putra terbaik bangsa yang pantas menjadi capres,” kata dia.

RUSMAN PARAQBUEQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

72 Tahun Komando Pasukan Khusus, Daftar 37 Danjen Kopassus Ada Bapak dan Anak

2 hari lalu

Danjen Kopassus baru Brigjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus (kanan) dan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo saat serah terima jabatan di Markas Kopasus, Cijantung, Jakarta, Jumat (4/12). TEMPO/Subekti
72 Tahun Komando Pasukan Khusus, Daftar 37 Danjen Kopassus Ada Bapak dan Anak

Kopassus merayakan hari jadi ke-72 sejak berdiri pada 16 April 1952. Berikut daftar Danjen Kopassus dari 1952 hingga 2024, ada bapak dan anak.


PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

24 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

27 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

27 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

27 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.


3 Tahun Lalu Pollycarpus Terpidana Kasus Pembunuhan Munir Meninggal, Apa Sebabnya?

16 Oktober 2023

Pollycarpus Budihari Priyanto dihukum 14 tahun penjara di tingkat Peninjauan Kembali, yang lebih ringan dari putusan Mahkamah Agung pada 25 Januari 2008 yaitu 20 tahun penjara. TEMPO/Tony Hartawan
3 Tahun Lalu Pollycarpus Terpidana Kasus Pembunuhan Munir Meninggal, Apa Sebabnya?

Hari ini, Sabtu, 17 Oktober 2020 eks terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto meninggal. Ini sebabnya.


Jejak Impunitas dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

5 Agustus 2023

Beberapa kendaraan lapis baja berpatroli di sekitar Jalan Sabang, setelah terjadinya kerusuhan yang disertai penjarahan di tempat tersebut, 14 Mei 1998. Aksi kerusuhan yang melanda kota Jakarta itu membuat terhentinya aktivitas masyarakat. ANTARA/Saptono
Jejak Impunitas dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Pangliam TNI jamin tak ada impunitas dalam kasus korupsi Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. Ini jejak impunitas kasus pelanggaran HAM.


Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Optimistis Bisa Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.


Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

6 Juni 2023

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Berikut profilnya.