TEMPO Interaktif, Bandung - Rencana pembubaran organisasi massa yang sering memicu kerusuhan ditentang oleh Dewan Dakwah Kota Bandung. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono salah kaprah dengan mengambil keputusan membubarkan ormas, seharusnya yang dibubarkan itu Ahmadiyah," kata Ketua Dewan Dakwah Kota Bandung Muchsin al-Fikri di sela aksi unjuk rasa kelompok itu di depan Gedung Sate Bandung, Jumat (11/2).
Kelompok iti berunjuk rasa menyikapi insiden di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang ditudingnya dipicu oleh kelemahan pemerintah yang tidak tegas. Muchsin mengatakan, yang menjadi akar persoalan adalah tidak adanya ketegasan pemerintah menegakkan SKB 3 Menteri. "Penyebabnya ada di pemerintahan sendiri," katanya.
Menurutnya, persoalan ini makin berlarut selama pemerintah tidak tegas. "Ketika Ahmadiyah melakukan aktivitasnya dibiarkan, ini yang memicu konflik, kita tidak akan mempersoalkan kalau mereka tidak mengatasnamakan Islam," kata Muchsin.
Dalam unjuk rasa itu, mereka menuntut pemerintah tidak mengevaluasi SKB 3 Menteri. Pemerintah diminta menyegel masjid dan kantor tempat beraktivitasnya jamaah Ahmadiyah sebagai implementasi SKB itu. "Menghimbau aparat penegak hukum agar mengambil tindakan terhadap pelanggaran SKB, membiarkannya sama dengan memprovokasi ummat Islam."
Aksi itu, papar Muchsin sengaja hanya diikuti oleh pengurus Dewan Dakwah Kota Bandung. Mantan anggota DPRD Kota Bandung itu berunjuk rasa bersama sembilan orang rekannya. Merela sempat ditemui oleh Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Iip Hidayat.
Mereka menyerahkan surat pernyataan sikap kelompok itu, sekaligus menanyakan langkah yang sudah diambil pemerintah provinsi. Iip menjawab, akan menyampaikan hal itu pada gubernur. "Bahwa ini akan kita sampaikan pada gubernur," katanya.
AHMAD FIKRI
