Satgas Jemput Rombongan WNI Tahap Dua

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang wanita menangis setelah bertemu dengan keluarganya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta (2/2). Pemerintah mengevakuasi 415 WNI yang menetap di Mesir, karena keadaan semakin memburuk. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Seorang wanita menangis setelah bertemu dengan keluarganya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta (2/2). Pemerintah mengevakuasi 415 WNI yang menetap di Mesir, karena keadaan semakin memburuk. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Satuan Tugas Evakuasi Warga Negara Indonesia di Mesir, siang ini, Jumat 4 Februari 2011, menjemput rombongan WNI tahap kedua dari Mesir. Seperti pemulangan warga yang pertama, penjemputan WNI tahap kedua ini juga akan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.

    “Kami harus ke bandara untuk jemput rombongan evakuasi tahap kedua,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, ketika dihubungi hari ini. Pesawat yang mengangkut warga itu diperkirakan mendarat di tanah air sekitar pukul 12.00-13.00 WIB.

    Menurut Michael, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Ketua Satgas Evakuasi, Nur Hassan Wirajuda juga akan menjemput warga yang dipulangkan itu.

    Semalam, dua pesawat dari dua maskapai penerbangan, yakni Boeing 737 Lion Air dan A310 dari Batavia Air, bertolak ke Mesir untuk mengevakuasi gelombang kedua warga Indonesia. Sesuai skenario awal Satgas, dua maskapai itu akan menjemput warga Indonesia yang saat ini sudah mengantri untuk dipulangkan ke Indonesia.

    Sejauh ini sudah terdata 390 orang yang siap dipulangkanp. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah. Namun tak semua warga Indonesia yang ada di Mesir akan dievakuasi. Dari 6.149 orang WNI di Mesir, pemerintah hanya akan mengevakuasi kurang lebih 4.100 orang saja. Selebihnya, belum memastikan apakah akan kembali ke Indonesia atau tidak.

    MAHARDIKA SATRIA HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.