Pertemuan SBY - Sultan Demi Muluskan RUUK Yogya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden SBY (kanan) menyerahkan penghargaan Ketahanan Pangan kepada Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X di Istana Negara, Jakarta (3/12).  ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Presiden SBY (kanan) menyerahkan penghargaan Ketahanan Pangan kepada Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X di Istana Negara, Jakarta (3/12). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sultan Hamengkubuwono X salah satu upaya memuluskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di DPR.

    Hasil pertemuan itu, menurut Agung,akan menjadi tambahan bahan masukan bagi sekretariat gabungan partai koalisi sebelum pembahasan di DPR. “Nanti ketika putusan formal melalui mekanisme yang resmi, ini paling tidak sudah ada referensi, sudah ada gagasan dan masukan,” kata Agung yang juga Menko Kesra ini di Istana Kepresidenan, Kamis (23/12).


    Sebelumnya, pertemuan SBY dengan Sultan dilakukan di Wisma Negara, Kompleks Istana Presiden pada Selasa (21/12). Pertemuan ini dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB. Dia mengatakan pertemuan itu wajar dilakukan dalam rangka lobi guna memberi kontribusi agar tercapai kesepakatan atau solusi dari RUU DIY yang menimbulkan polemik. “Lobi-lobi penting sah-sah saja terutama dalam memberi kontribusi untuk dapat tercapai kesepakatan-kesepakatan untuk mencari jalan keluar, mencari solusi,” katanya.

    Agung yang juga Menteri Koordintor Kesejahteraan Rakyat mengatakan pembahasan ini dinamis dan menjadi bahasan terus menerus di internal golkar dan sampai sekarang belum final. Ini dengan terus melihat perkembangan di lapangan juga. "Nanti pada waktunya akan diserahkan kepada fraksi partai golkar di DPR khususnya di tingkat pansusnya," ujarnya. Hasil pembahasan di Setgab, kata dia, belum disampaikan secara formal hasilnya ke partai koalisi.

    Di tempat yang sama, Sekretaris Sekretariat Gabungan, Syarifuddin Hasan mengaku belum mengetahui secara pasti hasil pertemuan SBY, Sultan dan Ical yang membahas soal keistimewaan Yogyakarta. "Kami juga belum tahu hasilnya," katanya.

    Namun, menurut Syarief, posisinya itu ada 3 hal, pertama kita menghargai keistimewaan yogyakarta dan posisi sultan, kedua mengedepankan proses demokrasi, dan NKRI adalah merupakan final. "Tiga hal ini jadi keistimewaan kita akui, kemudian proses demokrasi harus kita kedepankan," ujarnya.

    Rencananya, pertemuan dengan anggota partai koalisi untuk membahas soal keistimewaan Yogyakarta terutama anggota yang ada di Parlemen pada bulan depan. "Logikanya mereka kan sekarang lagi reses 1 bulan, jadi seminggu sebelum reseslah kita ketemu lagi," ujarnya.Dia mengatakan adanya komunikasi itu, informasi itu bisa berkembang ke DPR. "Kita ini kan sebagai pendukungnya jadi yang penting kebijakan pemerintah betul-betul bisa dijalankan dengan utuh, dan komitmen tinggi," ujarnya.

    Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokra Andi Alfian Mallarangeng mengatakan dialog SBY dan Sultan bisa mencari solusi yang sebenarnya ada perdebatan di DPR. "Pertemuan di level pimpinan kan akan menyejukan masyarakat," ujarnya. Dia mengatakan sebelum pertemuan dua hari lalu, SBY sudah pernah bertemu sebelumnya. "sebelum ribut ruu yogya ini, pak sby sudah bertemu pak sultan, empat mata," katanya.

    Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengaku tidak mengetahui isi pertemuan itu. "Terus terang saya tidak tahu ada pertemuan ya. Tapi pak sultan kan anggota golkar, pak ical kan ketua umum golkar," katanya.

    EKO ARI WIBOWO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.