Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Gagasan bahwa kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD mendapat dukungan Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Salehudin. Menurut dia, pemilihan melalui DPRD akan menekan cost politict maupun anggaran Pemilukada.
"Dengan dipilih DPRD akan lebih murah biayanya. DPRD yang milih kan nggak bayar. Tapi kalau rakyat, lebih ganas dari DPRD," kata Salehudin saat ditemui di acara Rakernas ADKASI, Sabtu (11/12), di Hotel Sahid, Jakarta.
Menurut Salehudin yang juga Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini, selama ini pemilihan langsung oleh rakyat telah membuat biaya Pemilukada mahal. Biaya mahal itu bukan cuma anggaran yang dikeluarkan dari APBN dan APBD, tapi juga cost politict yang mesti ditanggung calon kepala daerah.
Situasi demokrasi yang terjadi di Indonesia, kata dia, masih berbeda dengan yang terjadi di luar negeri. Kalau di Indonesia, dia mencontohkan, untuk membuat masyarakat menghadiri kampanye, maka sang calon yang harus memobilisasi masyarakat. Mobilisasi ini tentu ada biaya politik yang harus dikeluarkan si calon.
Berbeda keadaannya dengan di luar negeri. Ia mencontohkan Amerika Serikat. Di sana, lanjut Saleh, kesadaran politik warga sudah sangat tinggi. "Saya selalu contohkan, ada seorang nenek umur 70 tahun, dia mengemudi mobilnya hingga 125 KM hanya untuk menonton pidato Obama. Tanpa dibayari bensin," ucap Salehudin yang berasal dari Golkar ini.
Karena itulah, ujar Saleh, dengan mewakili pemilihan kepala daerah melalui DPRD maka biaya penyelenggaraan Pemilukada maupun biaya politik bisa ditekan.
Dia yakin, proses pemilihan melalui perwakilan di DPRD ini tidak akan diprotes masyarakat. Caranya, DPRD harus benar-benar menunjukan fungsi keterwakilannya dan mampu dipercaya masyarakat. "Kalau itu bisa dibuktikan bagus, saya yakin rakyat tidak akan ada yang protes," kata dia.
Perdebatan soal pemilihan kepala daerah melalui DPRD kini menghangat setelah pemerintah berencana menerapkan gagasan itu. Sejauh ini rencana pemilihan melalui DPRD tersebut baru sebatas untuk pemilihan gubernur, belum sampai kabupaten.
Meski belum mempunyai sikap resmi, kata Salehudin, ADKASI siap diajak bicara jika pemerintah melemparkan gagasan itu untuk diterapkan di tingkat kabupaten.
Jika diminta pendapatnya secara resmi, ADKASI yang terdiri dari 398 DPRD se-Indonesia itu, akan melakukan rapat kerja membahas usulan dari DPRD Kabupaten se-Indonesia.
Amirullah
Iklan
