Iklan
TEMPO Interaktif, Cirebon - Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon, Sultan Sepuh XIV PRA Arif Natadingrat angkat bicara soal kontroversi mengenai monarki di Indonesia. “Sampai sekarang di Indonesia tidak ada sistem monarki yang berlaku,” kata Arif, Rabu (1/12/2010). Baik itu di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota.
Pernyataan ini menanggapi maraknya kontroversi yang mengiringi pembahasan Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta yang sedang disiapkan pemerintah. Soal ini kian mencuat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato pekan lalu, menyebut bahwa sistem monarki tak mungkin diterapkan di Yogyakarta.
Menurut Arif, yang terjadi di Yogyakarta di mana seorang raja menjabat sekaligus sebagai gubernur sudah merupakan hasil musyawarah dan mufakat bangsa yang dituangkan secara resmi dan legal dalam UU Keistimewaan Yogyakarta. “Jadi sama sekali tidak ada pelanggaran konstitusi,” kata Arif yang juga mantan pimpinan PAH 1 Bidang Pemerintahan DPD RI.
Hasil musyawarah dan mufakat itu pun, menurut Arif, sudah merupakan salah satu cara demokratis yang dianut oleh Bangsa Indonesia sejak dahulu. Sehingga tidak perlu lagi dipersoalkan tata cara pemilihan demokratis di Yogyakarta untuk memilih kepala daerah, karena kesepakatan secara resmi sudah dituangkan dalam Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta.
Selain itu, Yogyakarta pun sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. “Di sana ada juga partai politik, ada pula DPRD,” kata Arif. Bahkan ada pula APBD yang disahkan oleh DPRD. Sehingga sistem yang berlaku di Yogyakarta sama dengan daerah lain di Indonesia. “Jadi tidak ada itu sistem monarki di Yogyakarta,” katanya.
Sistem yang mirip monarki ini justru saat ini terjadi di sejumlah daerah yang tengah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pemilu kada). “Karena seorang istri dan anak akan dicalonkan setelah sang suami maupun ayah tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” katanya. Inilah menurut Arif yang disebut sebagai sistem mirip monarki.
Selanjutnya, Arif meminta kepada seluruh rakyat di Indonesia, termasuk pemimpinnya, untuk tidak melupakan sejarah. “Janganlah melupakan sejarah perkembangan negeri kita ini. Termasuk dalam hal keistimewaan Yogyakarta,” katanya.
Ivansyah
Iklan
