Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali menggandeng TNI untuk membantu melancarkan program Keluarga Berencana (KB). Program ini sempat tersendat sehingga hasil kerja keras selama kurun waktu 10 tahun belum bisa optimal mengendalikan laju pertambahan penduduk.
"Diharapkan dapat mengatasi persoalan kependudukan dengan jumlah yang besar disertai kualitas yang rendah," kata Kepala BKKBN, Sugiri Syarif, usai rapat paripurna Percepatan Revitalisasi Program KB-KES di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jum'at (26/11).
Menengok hasil sensus penduduk tahun ini, selama 10 tahun terakhir tambahan penduduk Indonesia mencapai 32 juta jiwa atau hampir sama dengan populasi penduduk di provinsi Jawa Tengah. Hal ini perlu dicermati bersama-sama.
Apalagi, lanjutnya, pertambahan jumlah penduduk yang besar ini ternyata tak sejalan dengan kualitasnya. "Jika tak ditangani akan menjadi musibah masyarakat dan negara," ujarnya.
Bencana tersebut, Sugiri melanjutkan, sudah terjadi di depan mata. Di antaranya, pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan bencana gizi buruk. "Kalau kita melihat pelecehan tenaga kerja Indonesia adalah fenomena dari pertambahan penduduk yang berkualitas rendah dari bangsa yang kita cintai ini," imbuhnya.
Sugiri mengatakan, penduduk berkualitas rendah akan rentan terhadap masalah ketahanan dan pertahanan dan dapat memperlambat pertumbuhan pembangunan. Sebaliknya, jika diimbangi dengan kualitas yang baik, maka pertumbuhan penduduk akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan.
Menurut Sugiri, kerja sama ini perlu ditingkatkan karena TNI dianggap mempunyai sarana kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selama ini, petugas BKKBN mengalami kendala saat bertugas di daerah, terutama daerah terpencil.
BKKBN mengalami kekurangan tenaga penyuluh KB tingkat kelurahan yang selama ini menjadi ujung tombak. Mereka, lanjut Sugiri, umumnya banyak yang beralih ke posisi kerja lainnya, dan terjadi selama berlangsungnya otonomi daerah. "Untuk itu kami meminta peranan Danramil dan Babinsa untuk membantu sosialisasi. Juga pembentukan bina keluarga balita," kata dia.
Ia juga meminta TNI meningkatkan peranan tenaga kader para istri prajurit, serta melakukan pelatihan bagi tenaga medis, termasuk di lingkungan TNI. Peran serta prajurit TNI dan istri mereka untuk sosialisasi program KB ke masyarakat diharapkan mampu memberi kontribusi yang besar terhadap penurunan fertilitas dan penahanan laju pertumbuhan penduduk.
TNI menyambut baik ajakan ini. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, implementasi kerja sama BKKBN dan TNI telah memasuki tahun ke dua. Prioritasnya adalah pelaksanaan percepatan revitalisasi dan intensitas program KB.
TNI, lanjutnya, merupakan komponen strategis yang mendukung keberhasilan program KB. Selain memiliki fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, TNI juga memiliki jaringan yang sangat luas serta mampu menerobos kendala teknis di lapangan yang kerap dihadapi penyuluh BKKBN.
Dalam perspektif TNI dan pertahanan negara, kata Toisutta, program KB didedikasikan untuk memberdayakan dan mewujudkan ketahanan wilayah dan ketahanan nasional.
MAHARDIKA SATRIA HADI
Iklan
