Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar akan mengajukan gugatan perdata dan menuntut pidana Menteri Tenaga Kerja dan Transmigarasi, Jacob Nuwa Wea. Gugatan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini disampaikan secara lisan kepada Lembaga Advokasi Hukum dan HAM partainya. "Ucapan Jacob tidak etis dan dibenarkan secara hukum," kata Wakil Ketua Lembaga, Syaiful Anwar dalam jumpa pers di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (27/10).Konflik Muhaimin-Jacob ini berawal ketika beberapa utusan Lembaga Swadaya Masyarakat mengeluh kepada pimpinan DPR soal nasib tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya Timur Tengah. Sebagai Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Muhaimin menerima keluhan dan meneruskannya dalam rapat pimpinan DPR. Dalam keterangannya, Muhaimin meminta Jacob turun sebagai menteri karena dianggap tidak sanggup membela kepentingan TKI. "Muhaimin bicara selaku pimpinan danwakil DPR," kata Syaiful.Anjuran untuk mundur dari Muhaimin ini disambut pedas oleh Jacob. Seperti dikutip Koran Tempo beberapa waktu lalu, sang politisi PDIP ini berujar, "Muhaimin tidak pinter sebagai pimpinan dewan, malah cenderung bodoh". Ungkapan menteri inilah yang menyulut Muhaimin bergegas menemui lembaga bantuan hukum. Syaiful kembali menegaskan bahwa ada kekeliruan dari Jacob dalam menilai pernyataan Muhaimin sebagai pernyataan pribadi. Apalagi ada pernyataan yang bernada menghina di media massa. "Wakil rakyat sudah dilecehkan oleh pribadi Menakertrans," katanya. Pernyataan Muhaimin, tegasnya, merupakan hasil rapat pimpinan DPR. Pimpinan DPR-lah yang meminta Jacobmeninjau jabatannya jika tidak mampu mengurusi TKI. Syaiful belum merinci bagaimana dan kapan gugatan itu segera dilaksanakan karena menunggu instruksi lanjutan kliennya. Saat ini, Muhaimin sedang berada di Cina dan rencanya baru akan kembali besok. Saat ini, kata Syaiful, pihak partai sedang mengkaji unsur politis yang ada dalam kasus ini. Kalau memang terkesan kasus ini merupakan PKB melawan PDIP, maka lembaga bantuan hukum PKB akan melibatkan pula bantuan hukum dari luar. "Kami masih mempelajarinya," katanya. Yandi MR - Tempo News Room
Iklan
