Uji materi Undang-undang Penetapan Presiden itu diajukan oleh Darmawan, penulis buku Enam Jalan Menuju Tuhan. Buku itu dilarang peredarannya oleh Kejaksaan Agung pada tahun lalu. Darmawan lantas meminta Mahkamah mencabut beleid itu, beserta pasal 30 ayat (3) huruf c dalam Undang-undang Kejaksaan yang juga memberi kewenangan pada Kejaksaan untuk melarang buku. Kedua aturan tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia untuk berpendapat, yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.
Dalam sidang di Mahkamah, Amari menyatakan karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah bagian dari sistem kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hasil karya itu dinilainya tak bisa lepas dari rambu dan kaidah tertentu. Adapun negara berperan menjaga ketertiban dan kepentingan umum.
Baca Juga:
"Untuk itulah negara mengaturnya dan meletakkan Jaksa Agung sebagai leading sector (pemimpin) dalam hal pengawasan barang cetakan," ucap dia. UU PNPS pun dianggapnya memiliki peran penting, karena merupakan satu-satunya aturan pidana preventif yang berlaku di Indonesia.
BUNGA MANGGIASIH