TEMPO Interaktif, Parepare - Direktur RSU Andi Makkasau Parepare, dokter Andi Besse, membeberkan adanya utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke Pemerintah Kabupaten Parepare sebesar Rp 1,6 miliar. Utang tersebut adalah klaim biaya pasien miskin pengguna kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) selama 6 bulan terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan Basse kepada anggota Komisi IX DPR-RI yang membidangi kesehatan. Utang dimaksudkannya berupa biaya Jamkesda untuk periode Juli-Desember 2009 yang belum dibayarkan ke RSU Parepare.
"Kami sudah minta ke sana, katanya belum ada uangnya," kata Andi Besse dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX hari ini.
Menurut Besse, hal tersebut dibeberkan untuk mencari jalan keluar penanganan pasien miskin. Sebab selama ini, RSU Parepare menjadi rumah sakit rujukan bagi beberapa kabupaten di Sulsel dan Sulbar, baik pasien miskin pengguna Jamkesmas, Askes, Jamkesda, maupun pasien umum.
Menurutnya, pasien miskin pengguna Jamkesmas dan Askes, tidak menemui kendala karena langsung dibayarkan oleh pusat. Tapi untuk Jamkesda, sedikit menemui persoalan. Sebab ada pembagian dana antara pemkot/pemkab dan pemprov Sulsel yaitu 60:40 sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama.
"Jangankan 60 persen, untuk 40 persen kami akan kesulitan memenuhinya," kata Andi Besse.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI, Ahmad Rizal Shihab memberi kesempatan kepada dokter Khalik M dari Kementerian Kesehatan yang ikut serta dalam rombongan. Khalik mengatakan akan membahas secara teknis nantinya beberapa persoalan kesehatan di Parepare dengan sektor terkait.
Dia hanya mengatakan, pemerintah sudah memperogramkan jaminan kesehatan semesta, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Program tersebut diharapkan dapat tercapai pada tahun 2014.
RUSMAN PARAQBUEQ
