Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hutang Obat RSUD Jember Rp 5 Miliar Belum Dibayar

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jember - Hingga kini, Rumah Sakit dr Soebandi Jember masih menungak hutang pembelian obat-obatan sebesar Rp 5 miliar kepada pemasok atau supplier. Menurut Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSD dr Soebandi, Damanhuri, obat-obatan itu digunakan untuk warga miskin yang tidak terdata dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat selama januari hingga Agustus 2009.

"Harusnya hutang itu sudah dibayar oleh Pemkab Jember, seperti dalam amanat UU dan peraturan menteri," katanya Jum'at (6/11) pagi. Namun dia enggan menyebut jumlah total hutang Pemkab Jember ke RSUD dr Soebandi dalam hal pembiayaan warga miskin non Jamkesmas.

Dalam Rancangan APBD Jember tahun 2010, Pemkab Jember hanya menganggarkan sedikit anggaran untuk tiga rumah sakit daerah (RSD) yang menerima pasien miskin non Jamkesmas. Menurut Wakil Bupati Jember, Kusen Andalas, soal hutang RSD Soebandi kepada para pemasok obat itu, masih dalam pembahasan tim anggaran.

Namun dalam RAPBD itu sudah diputuskan bahwa RSD dr Soebandi mendapat kucuran dana Rp 3 miliar, RSD Balung Rp 500 juta dan RSD Kalisat Rp 300 juta. "Kami akui itu memang minim. Tetapi hanya itu kemampuan keuangan Pemkab Jember," kata Kusen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika pendataan Jamkesmas tahun 2008 lalu, Pemkab Jember masih mempunyai sisa kuota Jamkesmas sebanyak 13.061 jiwa. Dari kuota 695.360 jiwa yang diberi oleh Departemen Kesehatan, namun hanya 682.299 orang miskin yang terdata. Namun, faktanya masih banyak warga miskin berobat dan tidak terdata di Jamkesmas.

MAHBUB DJUNAIDY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bantuan PKH 2018 Tahap Pertama Akan Dicairkan Awal Februari

16 Januari 2018

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Banjar, Jawa Barat, 16 Januari 2018. Dalam kunjungannya ia membagikan ribuan Kartu Indonesia Pintar dan kartu Program Keluarga Harapan. TEMPO/Ahmad Faiz
Bantuan PKH 2018 Tahap Pertama Akan Dicairkan Awal Februari

Menteri Sosial Khofifah mengatakan secara nasional jumlah penerima PKH bertambah sebanyak 4 juta keluarga.


Alasan Kemensos Prioritaskan Penerima PKH dari Desa di Luar Jawa

18 Agustus 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada perwakilan warga penerima di Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, 11 April 2016. ANTARAFOTO
Alasan Kemensos Prioritaskan Penerima PKH dari Desa di Luar Jawa

Kemensos akan memprioritaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari wilayah luar Pulau Jawa.


Penerima Program Keluarga Harapan Bertambah Jadi 10 Juta  

19 Juni 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan pendiri Tahir Foundation Dato Sri Tahir (kanan) menyepakati kerja sama pembangunan pusat penelitian dan pelayanan anak jalanan di Kementerian Sosial, Jakarta,  19 Mei 2017. Tempo/Aditya Budiman
Penerima Program Keluarga Harapan Bertambah Jadi 10 Juta  

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Khofifah menambah jumlah penerima kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2018.


Desa Kohod Dijadikan Percontohan Kampung Sejahtera Tangerang

14 April 2017

Suasana Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang dijadikan contoh Kampung Sejahtera. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Desa Kohod Dijadikan Percontohan Kampung Sejahtera Tangerang

"Sekarang ditanami semua," kata Marjaya, warga Kohod. Sebelumnya, lahan kosong dibiarkan begitu saja untuk tempat sampah atau meletakkan barang.


Akan Ada Bantuan Tunai Bersyarat buat 6 Juta Warga Miskin

7 September 2015

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
Akan Ada Bantuan Tunai Bersyarat buat 6 Juta Warga Miskin

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan bantuan tunai yang bersyarat untuk 6 juta warga miskin.


Ridwan Kamil Ancam Laporkan Ortu Murid yang Curang ke Polisi

2 Juli 2015

Ridwan Kamil, Walikota Bandung. TEMPO/Prima Mulia
Ridwan Kamil Ancam Laporkan Ortu Murid yang Curang ke Polisi

Wali Kota Bandung menggandeng kepolisian dalam menyelidiki penggunaan surat keterangan tidak mampu palsu.


Mensos: Biaya Persalinan Warga Miskin Ditanggung Pemerintah  

16 Juni 2015

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (tengah), mengenakan baju pada seorang bocah Suku Anak Dalam saat kunjungan dan pemberian bantuan di desa Olak Besar, Batanghari, Jambi, 13 Maret 2015. Mensos bertekad berikan Desa Adat sebagai bentuk solusi pasca meninggalnya 11 warga suku tersebut. ANTARA/Fanny Octavianus
Mensos: Biaya Persalinan Warga Miskin Ditanggung Pemerintah  

Penggratisan biaya persalinan tercakup dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS).


Pakai Data Lama, 9.000 Dana Fakir Miskin Salah Sasaran

25 April 2015

Presiden Jokowi meninjau pembagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos, Bengkulu, Rabu, 26 November 2014. ANTARA/Humas-Agus Suparto
Pakai Data Lama, 9.000 Dana Fakir Miskin Salah Sasaran

Ini akibat Kementerian Sosial masih menggunakan data lama tahun 2011.


Urunan, Warga BSD Bangun Rumah Yatim Rp 2,6 Miliar  

31 Mei 2014

Ilustrasi
Urunan, Warga BSD Bangun Rumah Yatim Rp 2,6 Miliar  

Warga mengumpulkan uang melalui zakat, infak, dan sedekah.


Pemkot Malang Perbaiki Seribu Rumah Tak Layak Huni  

11 Maret 2014

Prioritas dalam Renovasi Rumah
Pemkot Malang Perbaiki Seribu Rumah Tak Layak Huni  

Dalam sebulan terakhir, total rumah yang telah direnovasi 24 unit.