TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengkritisi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun untuk kementerianya. Andreas mengatakan, permintaan tersebut sebaiknya dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu, sebab Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.
Wakil Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengingatkan bahwa pada prinsipnya, menteri adalah pembantu presiden. "Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.
Andreas menilai, permintaan Natalius Pigai terkesan kurang relevan. Sebab, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.
“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” kata Andreas.
Andreas menilai, permintaan Natalius Pigai agak bertolak belakang dengan arahan Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. Lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM, kata Andreas, harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang. “Dan tentunya transparansi, bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif."
Menurut Andreas, permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan. "Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian, akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," kata dia.
Sebelumnya, Natalius Pigai menilai kementerian yang baru dibentuk itu membutuhkan dana Rp 20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia. “Saya maunya anggaran itu di atas Rp 20 triliun, tapi itu kan kalau negara ada kemampuan,” kata Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Menurut mantan Komisioner Komnas HAM itu, Prabowo memiliki alasan tertentu dalam membentuk Kementerian HAM. Maka dari itu, Pigai meminta tim transisi pemerintahan untuk merombak anggaran yang dialokasikan ke Kementerian HAM. Jika tidak, menurut dia, visi Prabowo dalam bidang HAM tak akan terwujud. “Tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujarnya.
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Respons DPR soal Usulan Penambahan Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 Triliun
