Komisi XII DPR Belum Tetapkan Ketua, meski Dipastikan dari Golkar

TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai saat ini belum menetapkan siapa yang akan menjadi ketua. Meski demikian, sudah disepakati Ketua Komisi bidang energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu akan berasal dari Fraksi Partai Golkar.

Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno mengatakan masih menunggu usulan dari pengurus Partai Golkar perihal penunjukan ketua komisi. "Kami masih menunggu usulan dari Partai Golkar agar bisa ditetapkan segera pimpinan untuk komisi di DPR secara utuh," ujar Eddy kepada Tempo melalui pesan suara pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Eddy mengatakan, sebagai anggota komisi, dirinya hanya menunggu undangan. Apabila sudah ada undangan, dia mengatakan akan hadir memenuhinya.  "Termasuk juga undangan pelantikan, kami hadir," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Begitu pula sebaliknya, dia menyebutkan tak bisa hadir dalam rapat-rapat komisi XII DPR jika belum ada undangan untuk penetapan pimpinan komisi. "Sepanjang belum ada undangan pelantikan, ya, tentu kami tidak bisa datang ke komisi."

Adapun Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji belum menanggapi pesan yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp dan juga panggilan telepon dari Tempo.  Hingga berita ini ditulis, Sarmuji belum merespons apakah Golkar sudah menetapkan dan mengusulkan satu nama untuk menjadi Ketua Komisi XII DPR. 

Berdasarkan jadwal rapat DPR yang tercantum di laman resminya, penetapan pimpinan Komisi XII akan digelar pada Rabu, 23 Oktober 2024. Namun, agenda tersebut urung terlaksana. Dalam rapat paripurna pada 22 Oktober 2024, Ketua DPR Puan Maharani telah menetapkan sejumlah mitra kerja Komisi XII DPR. Mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Komisi XII DPR juga bermitra dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), hingga Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pilihan Editor:

Prabowo Tugaskan Kementerian Berbenah dalam Waktu Tiga Bulan