Pria yang sudah menjadi petugas kebersihan sejak 2012 di komplek ini mengatakan, suasana komplek rumah dinas DPR sudah mulai sepi pasca-kebijakan DPR Periode selanjutnya tak mendapatkan rumah dinas.
"Dahulu meski sudah ganti periode tetap ramai karena ada anggota baru. Tapi sekarang sudah mulai sepi," kata Heri ditemui di sekitar Masjid Al-Amin Kompleks DPR Kalibata, Sabtu 5 Oktober 2024.
Heri mengatakan, selama ini, belasan petugas kebersihan yang berperan merawat kebersihan dan keasrian di kawasan kompleks rumah dinas DPR. Mereka bekerja sejak pukul 07.00 WIB sampai 15.00 WIB untuk menjaga kebersihan kompleks. "Kami juga terus melakukan perawatan rumah setiap bulan sekali," kata Heri.
Heri mengaku tidak mengetahui kondisi di dalam tiap rumah dinas anggota DPR itu. Namun, ia mengatakan, rumah-rumah di kawasan Kalibata masih layak huni. Menurut Heri, tak ada juga rumah yang sampai rusak parah. Sebab, ada petugas yang memiliki tanggung jawab untuk merawat rumah. Petugas itu juga bertugas memperbaiki kondisi rumah bila terjadi kerusakan seperti genteng bocor. "Biasa dirawat anggota DPR tak perlu bayar kalau ada kerusakan," kata Heri.
Dua petugas kebersihan yang tak ingin disebut namanya mengatakan serupa. Menurut keduanya, ada petugas bagian renovasi yang siap memperbaiki rumah bila terjadi kerusakan. Semua renovasi juga tak perlu dibayar. "Jadi tak sampai ada rusak parah," kata Sumber ini ditemui di sekitar kompleks rumah dinas DPR.
Tempo mencoba menemui pengelola rumah dinas di kantornya. Namun, pengelola tersebut tak mau berkomentar. "Saya diminta kalau ada wartawan langsung tanya sekjen," kata pengelola yang tak mau menyebut namanya ini.
Tempo mencoba menghubungi Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Namun, Indra belum membalas. Indra sebelumnya mengatakan, rusak parah menjadi alasan anggota DPR membuat kebijakan ini.
"Adapun berkaitan dengan pengembalian tersebut yang pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah," kata Indra saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 4 Oktober 2024.
Indra mengatakan tak jarang anggota Dewan mengurus rumah itu dengan anggaran pribadi untuk perbaikan. Ia menyebut, jika rumah jabatan anggota dipertahankan, anggaran yang dikeluarkan lebih banyak.
"Juga ada anggota Dewan yang memang dengan anggarannya sendiri juga memelihara sehingga ada juga yang kondisinya masih cukup baik," kata Indra.
"Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni karena mengingat usianya," tambahnya.
Nandito Putra berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan Editor: Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPR Masih Dikaji
