TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU ikut menanggapi perihal pembentukan kabinet Prabowo Subianto di pemerintahan mendatang yang saat ini sedang berlangsung.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan finalisasi kabinet Prabowo Subianto di pemerintahan mendatang dilakukan sebelum pelantikan presiden. Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo itu mengatakan jumlah kementerian dan posnya masih terus disimulasikan.
Adapun juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebutkan terdapat tiga kriteria bagi calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menuturkan Prabowo memberikan kesempatan bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan bila bisa memenuhi syarat yang diberikan Prabowo.
Ketiga kriteria tersebut adalah, pertama, calon menteri dalam kabinet harus memiliki integritas, seiring dengan komitmen Prabowo yang ingin memberantas korupsi. Kedua, harus memiliki kompetensi dan, ketiga, harus loyal terhadap Prabowo selaku panglima tertinggi dalam pemerintahan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir: Jangan Mendahului Presiden Terpilih
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons salah satu kabar kader Muhammadiyah yang bakal mengisi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Jangan mendahului presiden terpilih, jadi kita tunggu 20 Oktober nanti, itu seluruhnya hak prerogatif presiden, kita hargai,” kata Haedar di sela peresmian gedung UMY Student Yogyakarta pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Salah seorang kader yang santer disebut-sebut akan masuk kabinet Prabowo-Gibran itu adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Dia dikabarkan akan mengisi posisi sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Haedar belum merespons kebenaran kabar itu. Dia hanya menegaskan Muhammadiyah akan menghormati siapa pun yang diberi mandat menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran nanti.
“Termasuk (siapa yang akan ditunjuk Prabowo jadi) menteri di bidang pendidikan, itu hak prerogatif Pak Prabowo, jangan mendahului, kita tunggu saja,” tutur Haedar.
“Jadi sekali lagi, kita hormati, kita percaya dan Pak Prabowo itu yang menguasai peta Indonesia, peta kekuasaan masyarakat, sehingga yang dipilih oleh beliau itu juga akan merepresntasikan berbagai profesi golongan, kekuatan yang ada di masyarakat,” ujarnya menambahkan.
