TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jakarta sudah menetapkan dan melantik Khoirudin sebagai Ketua DPRD periode 2024-2029. Khoirudin merupakan politisi yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau DPW PKS Jakarta, periode 2020-2025.
Khoirudin mengatakan, penunjukan dirinya sebagai pimpinan DPRD Jakarta sudah ditakdirkan oleh sang pencipta. Dia berharap dapat mengemban amanah tersebut dan menjalankan tugas dengan baik selama menjadi pimpinan anggota dewan.
"Semoga kami amanah melaksanakan tugas ini, selamat dunia akhirat, karena ini adalah takdir sang pencipta atas amanah ini. Mohon doa semuanya," kata Khoirudin, saat ditemui usai rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji jabatan pimpinan DPRD Jakarta, di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.
Adapun fokus pimpinan DPRD Jakarta periode 2024-2029, kata Khoirudin, salah satunya menyelesaikan permasalahan seperti kemacetan, banjir, pengangguran, dan kemiskinan. Dia menyebut bakal berkoordinasi dengan seluruh elemen untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Insyaallah kami kolaborasi bersama-sama, seluruh elemen untuk mencoba menyelesaikannya. Tentu butuh waktu untuk berproses," ujar Khoirudin.
Daftar Pimpinan DPRD Jakarta 2024-2029
Disadur dari laman resmi DPRD Jakarta, Khoirudin dari Fraksi PKS diamanahkan menjadi Ketua DPRD Jakarta sesuai surat dari DPP PKS Nomor 104/K/AI- PKS/IX/2024 tanggal 10 September 2024.
Ima Mahdiah dari Fraksi PDI Perjuangan, sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta sesuai surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor 6216/IN/DPP/IX/2024 tanggal 13 September 2024.
Rany Mauliani dari Fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta sesuai surat dari DPP Partai Gerindra Nomor 08-0258/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 28 Agustus 2024.
Wibi Andrino dari Fraksi NasDem sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta sesuai surat dari DPP Partai NasDem Nomor 11-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024.
Basri Baco dari Fraksi Golkar sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta sesuai surat dari DPP Partai Golkar Nomor B-234/DPD/GOLKAR/DKI/IX/2024 tanggal 10 September 2024.
Pilihan Editor: PAN, Gerindra, dan PKS Beri Respons Soal Wacana Penambahan Komisi di DPR
