Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Ketua DPR Lagi, Ini Deretan Kontroversi Puan Maharani

Editor

Nurhadi

image-gnews
Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani menerima palu sidang usai diambil sumpah jabatannya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani menerima palu sidang usai diambil sumpah jabatannya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, kembali ditetapkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan itu disepakati dalam sidang paripurna masa awal jabatan anggota DPR periode 2024-2029 pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Ini adalah periode kedua Puan menjadi ketua DPR RI. Sebelumnya ia menjabat ketua DPR RI periode 2019-2024. Sebagai pejabat publik, Puan tercatat beberapa kali menuai kontroversi. Berikut sederet kontroversi Puan saat jadi ketua DPR RI.

1. Singgung Sumatra Barat agar dukung negara Pancasila

Puan menyinggung soal Pancasila dan Sumatera Barat saat mengumumkan calon kepala daerah dari PDIP untuk Pilkada 2020. Dalam rapat virtual itu, Ketua DPR ini awalnya mengumumkan pasangan calon yang direkomendasikan PDIP maju di Pilkada 2020 Sumatera Barat.

“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” kata Puan setelah mengumumkan rekomendasi itu pada Rabu, 2 September 2020.

Kalimat bernada harapan inilah yang memicu polemik setelahnya. Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) kemudian melaporkan Puan ke polisi pada Jumat, 4 September 2020. Salah satu perwakilan PPMM, David, mengatakan pernyataan Puan telah menyinggung masyarakat Minangkabau.

“Substansi pernyataan Puan cuma memang ingin memperkeruh suasana di ranah Minang, yang mana kalau ditarik lagi, PDIP tidak pernah bisa menang. Jadi mungkin ada kekesalan sehingga timbul pernyataan tersebut,” ujar David kepada wartawan di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 4 September 2020.

David menegaskan jika Indonesia bukan hanya untuk masyarakat yang memiliki hubungan darah atau keturunan Soekarno. “Jadi jangan sembarang Puan ngomong. Itu yang kami tekankan,” kata dia. Dalam laporannya, David menyertakan flashdisk rekaman suara Puan Maharani dan tangkapan layar beberapa pemberitaan.

2. Matikan mikrofon saat rapat paripurna

Kontroversi Puan yang paling mencolok adalah saat rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Dia disorot lantaran diduga mematikan mikrofon saat politikus Partai Demokrat, Irwan atau Irwan Fecho, sedang interupsi. Aksi itu tertangkap kamera salah satu stasiun televisi dan menjadi viral.

Nama Puan pun menjadi trending topic di Twitter (kini X) bersamaan dengan #DPRPenghianat. Video tersebut menampilkan Puan dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sempat berdiskusi singkat saat politikus Demokrat bicara. “Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong ha..” belum sempat Irwan menyelesaikan kalimatnya saat Puan mematikan mikrofon.

Saat itu, tangan Puan terlihat bergerak dan seakan menekan suatu tombol. Di saat bersamaan, suara Irwan hilang. Aksi Puan ini mendapat kritik dari petinggi Partai Demokrat, Andi Arief.

“Anggota Fraksi Demokrat sedang bicara, tiba-tiba mic dimatikan. Dulu kau menangis saja kami berikan tampungannya dalam wajan-wajan penghormatan. Puan Maharani,” cuitnya, Selasa, 6 Oktober 2020.

Dalam sidang paripurna tersebut, anggota Fraksi Partai Demokrat memang beberapa kali melontarkan interupsi. Mulai dari Benny Kabur Harman, Didi Irawadi Syamsuddin, hingga Irwan. Azis selaku pimpinan sidang pun memberikan kesempatan mereka bicara.

Interupsi Demokrat bermula saat Benny meminta agar pimpinan sidang mengizinkan fraksinya menyampaikan pandangan soal RUU Cipta Kerja. Sidang sempat memanas saat Benny dan Azis saling adu argumen. Puncaknya seluruh anggota fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out.

“Pimpinan, kalau tidak dikasih kesempatan kami memilih walk out pimpinan,” kata Benny saat rapat paripurna.

Sebelumnya, Azis Syamsuddin yang memimpin sidang merasa sudah cukup memberikan kesempatan bicara kepada Demokrat. Azis beberapa kali mematikan mikrofon anggota Demokrat yang tengah berbicara. Ia juga mengancam akan meminta Benny dikeluarkan dari ruang sidang lantaran terus berbicara sambil berdiri dari kursinya.

Partai Demokrat tidak setuju jika RUU Cipta Kerja disahkan. Mereka satu sikap dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun keduanya tetap mengikuti proses pembahasan sejak awal di Badan Legislasi DPR RI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

3. Abaikan interupsi anggota dewan saat rapat

Puan kembali disorot saat rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang Kedua Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 8 November 2021. Ia mengabaikan interupsi anggota saat menjelang penutupan sidang terkait laporan Komisi I DPR atas hasil uji kelayakan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI baru.

Saat itu, Puan tengah membacakan ucapan penutupan sidang Paripurna DPR, seorang anggota yang hadir secara langsung di Gedung Nusantara 2, meminta interupsi. “Interupsi pimpinan, interupsi,” kata anggota dewan tersebut.

Namun Puan seakan tak mendengar perkataan anggota tersebut meski suaranya terdengar hingga tribun samping. Puan tetap melanjutkan salam penutupan sidang. Anggota itu tetap ngototmencoba menginterupsi.

Dia menyebut nomor anggotanya, yakni A432. Dari situs DPR, nomor anggota tersebut tercatat bernama Fahmi Alaydroes dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ia pun mengatakan ingin meminta waktu untuk berbicara.

Puan tetap tak merespon dan melanjutkan ucapannya, hingga akhirnya mengetok palu tanda rapat paripurna ditutup. Anggota DPR Itu pun kemudian menyalak di akhir sidang. “Gimana mau jadi capres, hak konstitusi kita saja gak dikasih,” kata dia.

Ucapan anggota tersebut sempat membuat riuh rendah ruang sidang. Nampak Utut Adiyanto dari Fraksi PDIP menghampiri anggota tersebut dan menunjuk-nunjuk dia. Tak lama keduanya pun pergi dari ruangan sidang. Belum ada kejelasan apa yang akan dikatakan Fahmi.

4. Tolak interupsi

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dalam rapat paripurna Selasa, 18 Januari 2022. Ketua DPR Puan Maharani kembali menuai sorotan lantaran menolak interupsi yang datang dari seorang anggota dewan. Interupsi itu muncul ketika Puan menanyakan apakah para anggota dewan setuju mengesahkan RUU IKN tersebut menjadi UU.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui?” tanya politisi PDI Perjuangan ini.

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh para anggota dewan yang hadir secara fisik. Namun kemudian muncul salah satu anggota dewan terdengar menyampaikan interupsi. “Interupsi ibu ketua,” kata anggota dewan itu, namun Puan seketika mengetuk palu sidang.

“Ya, nanti interupsi setelah ini ya bapak-bapak. Karena dari 9 fraksi, 1 (fraksi) yang tidak setuju. Artinya bisa kita sepakati bahwa 8 fraksi setuju dan artinya bisa kita setujui, setuju ya,” tanya Puan lagi.

“Setuju,” jawab para anggota dewan lagi.

Setelah itu, Puan pun menanyakan sekali lagi terhadap para anggota dewan apakah RUU Ibu Kota Negara atau ibu kota baru dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Para anggota dewan pun kembali mengatakan setuju dan Puan langsung mengetuk kembali palu sidang.

ANDITA RAHMA | EGI ADYATAMA | AHMAD FAIZ IBNU SANI | NANDITO PUTRA | ARRIJAL RACHMAN

Pilihan Editor: Siapa Pucuk Pimpinan DPR 2024-2029 di Bawah Ketua DPR Puan Maharani?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

1 hari lalu

Puluhan komputer yang digunakan para tersangka pengelola judi online yang diduga dijalankan oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), berada di kawasan Galaksi Grand City, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 1 Oktober 2024. TEMPO/Dede Leni Mardianti.
Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

DPR menilai ada kelemahan dalam pengawasan internal di Kementerian Komdigi, dulu Kominfo, sehingga pegawainya justru melindungi situs judi online.


10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

2 hari lalu

Suasana Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

Belanja kementerian/lembaga atau K/L dalam APBN 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun.


Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

Pertemuan antara legislator Indonesia dan Korea Selatan membahas keberlanjutan hubungan kerja sama yang telah terjalin selama 51 tahun.


Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

2 hari lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar rapat pimpinan DPR, di ruang rapat Badan Musyawarah, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan Sritex supaya tak ada PHK.


Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.


MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

Wakil Ketua DPR Adies Kadir merespons permintaan MK untuk memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU baru.


Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

Anggota Komisi II DPR mengusulkan delapan UU politik agar dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law.


Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

2 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.


Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

2 hari lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (20/9/2024). ANTARA
Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

Ketua KPU Mochammad Afifuddin merespons usulan salah satu anggota DPR agar KPU diubah menjadi lembaga adhoc dua tahun saja.


Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

2 hari lalu

Koalisi masyarakat sipil membentangkan poster saat memasuki hari kelima berdemo dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya. TEMPO/Subekti.
Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

Menurut Willy Aditya, tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU PPRT.