Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi Terus Berbalas Sindiran, Menantu Jokowi: Kepala Daerah Jangan Lempar Tanggung Jawab

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Palagan pemilihan Gubernur Sumatera Utara atau Pilgub Sumut di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 belum dimulai. Tapi tampaknya genderang perang antara kandidat nomor urut 1 Bobby Nasution dan calon nomor urut 2 Edy Rahmayadi telah ditabuh. Keduanya belakangan gencar saling sindir, utamanya ihwal pembangunan jalan.

Teranyar, saat berkunjung ke Mandailing Natal, Bobby menyatakan kepala daerah tak boleh lempar tanggung jawab terkait perbaikan infrastruktur jalan. Pasalnya, warga tak tahu perbedaan jalan kabupaten, provinsi, maupun nasional. Pernyataan itu diduga menyentil klaim Edy soal jalan rusak di Sumut adalah tanggung jawab sosok Mulyono.

“Yang penting tahunya itu jalan punya pemerintah, betul ya buk ya? Oleh karena itu tentunya kepala daerah itu bukan tugasnya bukan hanya lempar tanggung jawab tapi bisa mempertanggungjawabkan,” kata Bobby pada Jumat, 27 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Seteru tak langsung antara keduanya bermula ketika Bobby, yang juga Wali Kota Medan, menyindir Edy Rahmayadi selaku calon petahana soal jalan di Sumut yang rusak. Dalam sambutannya setelah mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Bobby menyebut pembangunan infrastruktur di Sumut tidak merata.

Padahal, kata dia, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sumut menganggarkan proyek tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur tersebut sebesar Rp 2,7 triliun. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini lalu menceritakan kisah dari mulut ke mulut tentang perbedaan jalan di Sumut dengan provinsi Aceh dan Sumatera Barat.

“Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata,” kata dia, Senin, 23 September 2024.

Bobby mengatakan pembangunan infrastruktur memang perlu biaya. Tapi menurutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Sumut cukup untuk memperbaikinya. Apalagi dana yang digelontorkan Pemprov Sumut mencapai Rp 2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

“Kalau bisa selesai proyek itu, mungkin agak enak sikit, tapi kalau tak selesai agak berat juga jalanan di Sumut,” sindirnya.

Menanggapi sindiran Bobby, Edy merespons dengan santai. Eks Gubernur Sumut periode lalu ini mengatakan jalan yang rusak di era pemerintahannya berada di perbatasan Sumut dan statusnya jalan nasional. Artinya, jalan tersebut tanggung jawab pemerintah pusat, yakni pemerintahan yang dipimpin mertua Bobby, Presiden Jokowi.

“Masalah infrastruktur yang disebut Bobby, itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono. Ada jalan yang belum selesai, justru itu kami kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikannya,” ujar Edy.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Mulyono adalah nama Jokowi yang diberikan kedua orang tuanya saat ia lahir. Namun, nama itu tidak bertahan lama. Jokowi menderita berbagai penyakit saat kecil, dan dalam budaya Jawa, jika seorang bayi sering sakit, biasanya nama yang diberikan dianggap terlalu berat.

Tanggapan Edy itu rupanya dianggap sebagai upaya lempar tanggung jawab oleh Bobby. Warga, kata Menantu Jokowi, jangan diajak berpikir soal status jalan dan kepala daerah mana yang bertanggungjawab atas jalan tersebut. Bagi masyarakat jalan tersebut harus mulus, sehingga kepala daerah jangan hanya buang tanggung jawab.

“Ini tentang infrastruktur jalan yang ada di Sumut, jalan yang ada di wilayah kita ini harusnya masyarakat ini enggak tahu betul ya ibu-ibu gak tahu mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten,” kata saat menanggapi keluhan warga soal jalan di Gunung Baringin, Panyabungan Timur, Mandailing Natal.

Bobby menyebut jumlah APBD Sumut sekitar Rp 14 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, menurutnya, bila separuhnya saja digunakan untuk pembangunan infrastruktur harusnya dapat memperbaiki jalan di Sumut. Apalagi jika jumlahnya dibulatkan dalam satu periode.

“Satu tahun Sumut ini punya anggaran Rp 14 triliun, gaji (ASN) habis setengah lah, tinggal Rp 7 triliun nih yang bisa dibangun. (Misalnya) Satu tahun Provinsi Sumut nih punya Rp 7 triliun (untuk infrastruktur), jadi kalau Gubernur dikasih waktu lima tahun ini berati Rp 35 triliun. Banyak nggak? Harusnya bisa terbangun,” ujarnya.

Bobby pun membandingkan kinerjanya selama menjabat Wali Kota Medan. Menurutnya, meski belum genap satu periode menjabat, Pemerintah Kota alias Pemkot Medan telah berhasil memperbaiki ruas jalan sepanjang 3.200 kilometer di Kota Medan. Proyek itu disebut telah menghabiskan sana Rp 12 triliun.

“Jalan diperbaiki bisa? Dibuka baru bisa, asal memang uangnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat,” kata Bobby Nasution.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | MEI LEANDHA | YUDONO YANUAR | ANTARA

Pilihan Editor: Pilkada Sumut Memanas: Bobby Nasution, Edy Rahmayadi, dan Mulyono

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

2 jam lalu

Mario Dandy berfoto di Sabana Gunung Bromo dengan mobil Jeep. Istimewa
Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membandingkan kasus jet pribadi Kaesang Pangarep dengan Mobil Rubicon Mario Dandy.


Sowan ke Jokowi di Solo, Cagub Sumsel Herman Deru Sebut Dititipi Pesan Jangan Ubah yang Sudah Baik

9 jam lalu

Pasangan Bakal Calon Gubernur Sumatera Selatan dan Bakal Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (kiri)-Cik Ujang (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pendaftaran di KPU Sumatera Selatan, Palembang, Selasa 27 Agustus 2024. Herman Deru-Cik Ujang resmi mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Selatan dengan diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, Perindo, PBB dan PSI. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Sowan ke Jokowi di Solo, Cagub Sumsel Herman Deru Sebut Dititipi Pesan Jangan Ubah yang Sudah Baik

Jokowi menerima cagub Sumsel Herman Deru di kediamannya di Solo hari ini. Herman Deru mengaku mendapat arahan dari Jokowi.


Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

10 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

Tiga tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411 dibacakan menantu Rizieq Shihab, Muhammad bin Husein Alatas.


FPI Yakin Fufufafa adalah Gibran, Tuntut Pemakzulan Wakil Presiden dalam Reuni Aksi 411

11 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
FPI Yakin Fufufafa adalah Gibran, Tuntut Pemakzulan Wakil Presiden dalam Reuni Aksi 411

FPI percaya dengan klaim Roy Suryo bahwa Fufufafa 99,99% milik Gibran Rakabuming Raka.


Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

11 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

Pada reuni aksi 411 yang digelar di Patung Kuda Monas, seorang orator menyoroti cawe-cawe Jokowi dalam menentukan capim KPK.


Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

11 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 5 November 2024. ANTARA/Andi Firdaus
Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menuturkan sebagian besar investor menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.


Menteri Nusron Wahid Janji Selesaikan Konflik Agraria secara Humanis

11 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kanan) dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut membahas rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Nusron Wahid Janji Selesaikan Konflik Agraria secara Humanis

Menteri Nusron Wahid berjanji akan menyelesaikan konflik agraria secara humanis. Menggunakan pendekatan kemanusiaan.


Pernyataan Basuki Hadimuljono Usai Dilantik Prabowo sebagai Kepala OIKN

12 jam lalu

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono jadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pernyataan Basuki Hadimuljono Usai Dilantik Prabowo sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, ia tetap berkoordinasi dengan Jokowi mengenai proyek IKN.


Respons Budi Arie Soal Judi Online yang Jerat Eks Anak Buahnya di Komdigi: Fokus Koperasi dan Rakyat

13 jam lalu

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ketika menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Respons Budi Arie Soal Judi Online yang Jerat Eks Anak Buahnya di Komdigi: Fokus Koperasi dan Rakyat

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi emoh menjawab soal eks anak buahnya yang diduga terlibat lindungi situs judi online.


Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Bentukan Jokowi Belum Berhasil, Akan Dilanjutkan Prabowo

13 jam lalu

Petugas tengah melakukan pengisian bahan bakar avtur pada pesawat komersil Pelita Air di bandara Soekarno-hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 2 Oktober 2024. PT Pertamina Patra Niaga - Soekarno Hatta Into Plane Service (SHIPS) menyalurkan Avtur ke penerbangan domestik per harinya sebesar 3000 Kilo Liter dan untuk internasional sebanyak 2900 Kilo Liter. TEMPO/Tony Hartawan
Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Bentukan Jokowi Belum Berhasil, Akan Dilanjutkan Prabowo

Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat yang dibentuk Presiden Jokowi belum berhasil menurunkan harga, pemerintahan Presiden Prabowo akan melanjutkannya.