Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral itu mengatakan penambahan menteri kabinet di pemerintahan berikutnya tidak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan. Terlebih lagi, ujarnya, pemerintahan Prabowo ingin melakukan percepatan. “Kan mau melakukan percepatan. Enggak ada masalah, kok,” ucap Bahlil.
Dia mengklaim wacana penambahan menteri kabinet itu telah dipertimbangkan secara matang oleh Prabowo. Selain itu, kata dia, penambahan menteri kabinet yang dilakukan bakal menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Bahlil juga mengungkapkan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. “Serahkan semua kepada Pak Prabowo, mau berapa jumlahnya kita lihat saja,” ujarnya.
Sedangkan Anggota Komisi I DPR dari Golkar, Dave Laksono, meyakini kemungkinan penambahan jumlah kementerian tidak akan membebani anggaran negara. Sebab, kata dia, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2025 sudah dibuat.
“Kalau pembengkakan sih gak mungkin karena APBN sudah dibuat, sudah dibuat dengan nilai Rp 3.600 triliun,” ucap Dave di Kantor Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (PPK Kosgoro) pada Jumat, 13 September 2024.
Dave pun meyakini, apabila ada penambahan kementerian, hal itu untuk mengefektifkan kinerja sesuai program Prabowo-Gibran. “Kalaupun nanti ada penambahan kementerian, itu hanya memecahkan saja dari kementerian yang ada,” kata dia.
SAVERO ARISTIA WIENANTO | NOVALI PANJI NUGROHO | ANASTASYA LAVENIA Y
Pilihan editor: Titip Isu Kemerdekaan Palestina ke Komisi I DPR, Ini Kata Retno Marsudi
