Jokowi: Diundang NasDem hingga Kemeja Kuning

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto merespons situasi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia menyebut nama  Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Enggak ada intervensi. Saya jamin, enggak ada itu. Saya ketemu, bertemu berkali-kali dengan Pak Jokowi. Dia tidak pernah titip, tolong ini jadi ini, ini, enggak ada. Saya jamin tidak ada," katanya di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

1. Diundang ke Kongres NasDem 

Jokowi mendapat undangan Kongres III NasDem di Jakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024, malam. "Bapak Presiden diundang untuk memberikan amanat pada Pembukaan Kongres III Partai NasDem hari Minggu, 25 Agustus 2024 pukul 19.00 di JCC," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Sabtu, 24 Agustus 2024, dikutip dari Antara. 

Mengenai kehadiran Jokowi, Yusuf dalam pesannya belum memberikan kepastian. Ketika dihubungi pada Minggu pagi mengenai konfirmasi agenda Jokowi, Yusuf belum merespons. Sesuai agenda, Kongres NasDem dimulai pukul 19.00 WIB.

Belakangan NasDem merapat ke kubu Prabowo. NasDem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, mencakup 12 partai pendukung pemerintah Jokowi dan penyokong Prabowo.

2. Perpres tentang Polri

Presiden Jokowi meneken Peeraturan Presiden (perpres) tentang Polri pada 22 Agustus 2024. Perpres ini mengatur soal jabatan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) dan Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena).

Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI.

Salah satu hal yang diubah mengenai jabatan Astamaops dan Astamarena. Di Perpres sebelumnya, tidak ada kata 'utama' dalam jabatan tersebut. Sebelumnya nomenklatur dua jabatan itu adalah Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) dan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena).

Pada bagian lampiran, disebutkan bahwa jabatan Astamaops dan Astamarena ditempati oleh perwira tinggi (pati) bintang tiga berpangkan Komisaris Jenderal atau Komjen. Sebelumnya, Asops dan Asrena ditempati perwira bintang dua.

3. Tidak Menghadiri Muktamar PKB

Dikutip dari Antara, Jokowi dipastikan tidak menghadiri acara pembukaan Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Bali, pada 24-25 Agustus 2024. "Bapak Presiden tidak ada agenda kunjungan kerja ke Bali," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

Namun, Muktamar VI PKB akan dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

4. Kursi untuk PAN

Jokowi membuka Kongres Ke-6 Partai Amanat Nasional atau PAN yang berlangsung di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. 

Dalam sambutannya Jokowi menyatakan, jumlah menteri dari PAN di kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto seharusnya bertambah. Ia meminta Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, untuk menyampaikan hal ini kepada Prabowo.

“Coba kita lihat, keberlanjutan dukungan PAN kepada Pak Prabowo. Mohon ini dicatat Pak Sekjen Gerindra, Pak Muzani,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi juga menyinggung, PAN telah mendukung Prabowo dalam tiga Pilpres. PAN sudah mendukung Prabowo sejak maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014 dan 2019, meskipun Prabowo kalah dari Jokowi dalam kedua Pilpres tersebut.

5. Kemeja Kuning

Jokowi menghadiri penutupan Musyawarah Nasional XI Partai Golkar 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Rabu malam, 21 Agustus 2024. Dalam acara tersebut ia memakai kemeja kuning.

"Baju yang saya kenakan ini untuk menghormati dan menghargai yang punya acara, yaitu Partai Golkar," kata Jokowi dalam pidatonya di acara penutupan Munas Golkar.

Menurut Jokowi, acara Golkar malam itu momen penting, terutama karena partai berlambang pohon beringin tersebut telah memiliki ketua baru, Bahlil Lahadalia.

TIARA JUWITA | AMELIA RAHIMA SARI | SUKMA KANTHI NURANI | AISYAH AMIRA WAKANG | DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Pilihan Editor: Jungkir-Balik Jokowi Melanggengkan Dinasti Politik, Putusan MK Membuat Putra Bungsu Tak Dapat Melaju ke Pilkada 2024