Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dosen Politik Unud Soal Pilkada Bali, PDIP Harus Menavigasi Medan Politik Bali Usai Usung Wayan Koster-Giri Prasta

image-gnews
Gubernur Bali, I Wayan Koster menjadi salah satu tokoh yang menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 di Indonesia.  I Wayan Koster  secara tegas menolak kehadiran Israel di Indonesia melalui surat yang dikirimkan ke Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora). ANTARA
Gubernur Bali, I Wayan Koster menjadi salah satu tokoh yang menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 di Indonesia. I Wayan Koster secara tegas menolak kehadiran Israel di Indonesia melalui surat yang dikirimkan ke Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora). ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud) Efatha Filomeno Borromeu Duarte menyebut PDIP harus mampu menavigasi medan politik Bali yang semakin kompleks menanggapi keputusan PDI Perjuangan yang secara mengejutkan resmi mengusung Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memanggil nama Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta sebagai penanda keduanya resmi diusung partai untuk maju ke Pilgub Bali 2024. Koster-Giri adalah satu dari 169 nama pasangan calon kepala daerah di gelombang kedua yang diusung PDIP.

Efatha kepada Tempo meyebut Koster dan Giri Prasta merupakan dua wajah kekuatan politik PDIP di Bali. “Koster dan Giri ini adalah wajah kekuatan PDIP di Bali mereka adalah motor-motor garda terdepan dengan segala macam kemampuan dan eleketabilitasnya. tetapi, tentu ada juga pandangan-pandangan atas kebutuhan dan perubahan. Nah maka menurut saya PDIP ini harus mampu menavigasi medan politik hari ini yang semakin kompleks," kata dia pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Menyambung hal tersebut Dosen Ilmu Politik Unud itu mewanti-wanti bahaya stagnansi bagi PDI  yang beresiko menjadi ancaman nyata bagi dominasi partai berlambang banteng itu. “Ini adalah momentum penting dan PDIP harus bisa memastikan dan memutuskan bahwa harus ada inovasi-inovasi keberlanjutan yang diperlukan untuk Bali ini kedepan, karena saya melihat Pilakada Bali ini bukan untuk kemenangan politik tapi tentang bagaimana PDIP menegosiasikan posisinya di masa depan,” kata dia. 

Di sisi lain ia mengakui keputusan Koster dan Giri Prasta untuk maju Pilgub Bali sebagai satu paket memang mengukuhkan posisi PDIP di Bali, sekaligus meredam isu-isu kerapuhan internal. “Mereka memiliki daya elektoral yang tinggi, namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini perlu ditinjau lebih jauh karena peta politik tidak pernah benar-benar statis,” ujar Efatha.

Ia menekankan dalam persaingan politik ini, visi misi hingga konten-konten perubahan harus dimunculkan dalam lanskap politik Bali sebab masyarakat semakin cedas memilih. “Pemimpin dan masyarakatnya itu semakin cerdas, maka ini menjadi satu minimun requirement yang diminta para konstituen atau masyakarat umum yang nanti akan menggunkan hak suara mereka dalam 27 November,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, bagi para penantang harus mampu membentuk poros besar yang bisa menjadi alternatif untuk menggedor perebutan Bali satu dan dua. “Perlu diingat keputusan MK ini mengubah seluruh lanskap politik menjelang pilkada semua menjadi fluid jadi pinangan dan proposal siapa yang lebih menarik itu yang akan diajak berkoalisi baik penantang atau yang ikut gerbong PDIP,” ujarnya

Efatha mengatakan, persaingan yang runcing di tingkat Bali satu menciptakan tekanan luar biasa, sehingga banyak kandidat yang justru lebih memilih bertarung di tingkat dua (Kabupaten) akibat naik turunya politik nasional dan batas waktu pendaftaran yang kian dekat.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I ANDI ADAM FATURAHMAN

Pilihan Editor: Alasan PDIP Usung Wayan Koster-Giri Prasta di Pilgub Bali 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pertemuan Megawati-Prabowo Dipastikan Bakal Terlaksana, Kapan dan Bahas Apa?

1 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pertemuan Megawati-Prabowo Dipastikan Bakal Terlaksana, Kapan dan Bahas Apa?

Petinggi PDIP dan Gerindra memastikan agenda pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal terlaksana.


Pilkada Surabaya: Petahana Eri Cahyadi-Armuji Lawan Kotak Kosong, Semua Parpol Mengusung Mereka

2 jam lalu

Pasangan bakal Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. ANTARA/HO-Relawan Eri-Armuji
Pilkada Surabaya: Petahana Eri Cahyadi-Armuji Lawan Kotak Kosong, Semua Parpol Mengusung Mereka

Petahana Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada Surabaya 2024. Ia diusung 18 partai politik.


DPR: Kotak Kosong Menang, Pilkada Akan Digelar Kembali 2025

4 jam lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kiri) dan Saan Mustopa (kanan) saat memimpin rapat dengar pendapat soal perubahan PKPU no. 8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024. Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah bersama yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR: Kotak Kosong Menang, Pilkada Akan Digelar Kembali 2025

DPR bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI selanjutnya akan menyusun Peraturan KPU atau PKPU soal kotak kosong dalam pilkada 2024.


Ramai Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Begini Tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, hingga JK

14 jam lalu

 Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo saat ngopi bareng. Instagram/@ridwankami
Ramai Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Begini Tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, hingga JK

Viral di media sosial gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta. Bagaimana tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, JK, dan Cak Imin?


Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta, Mirip Golput Era Orde Baru?

15 jam lalu

Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan pada acara seremonial dan penyerahan trofi World Habitat Award 2024 kolaborasi multipihak untuk perubahan kebijakan perumahan Jakarta di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, pada Ahad, 25 Agustus 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta, Mirip Golput Era Orde Baru?

Ramai di media sosial gerakan "anak abah tusuk 3 paslon" di Pilkada Jakarta.Anak Abah sebutan bagi pendukung Anies Baswedan. Mirip golput?


Murka Para Petinggi PDIP Ketika SK Kepengurusan Partainya Digugat ke PTUN

17 jam lalu

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai menghadiri diskusi publik soal demokrasi, Rabu, 31 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Murka Para Petinggi PDIP Ketika SK Kepengurusan Partainya Digugat ke PTUN

Para petinggi PDIP buka suara terkait SK Perpanjangan Kepengurusan partainya digugat ke PTUN oleh sejumlah orang.


SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Digugat ke PTUN, Ini 4 Poin Gugatannya

18 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Digugat ke PTUN, Ini 4 Poin Gugatannya

PDIP mencurigai adanya kepentingan politik yang berupaya menyerang PDIP dengan cara menggugat SK Perpanjangan Kepengurusan partai ke PTUN.


3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

19 jam lalu

Anggota baru BPK, searah jarum jam: Daniel Lumban Tobing, Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Fathan Subchi, Budi Prijono (FOTO: X.com/@BPKRI, . BPK RI, TEMPO/M Taufan Rengganis, Oji/Novel,  Kemhan.go.id)
3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

DPR menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih BPK periode 2024-2029.


PDIP Bakal Telusuri Latar Belakang Penggugat SK Kepengurusan

19 jam lalu

 Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun. (ANTARA News Papua / Hendrina Dian Kandipi)
PDIP Bakal Telusuri Latar Belakang Penggugat SK Kepengurusan

PDIP mencurigasi adanya kepentingan politik yang berupaya menyerang PDIP dengan cara menggugat Surat Keputusan Perpanjangan Kepengurusan partai


Puan Pastikan Agenda Pertemuan Megawati-Prabowo Bakal Terlaksana

19 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani berjalan ke tempat pemungutan suara (TPS) 053 diiringi tarian Betawi di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, 15 Februari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Puan Pastikan Agenda Pertemuan Megawati-Prabowo Bakal Terlaksana

Gerindra mengatakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal terlaksana sebelum pelantikan presisen.