TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia menegaskan tak berencana untuk menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar.
"Jadi nggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina, itu sampai hari ini nggak ada. Saya sudah diskusi kok, nggak ada," kata Bahlil saat konferensi pers Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024.
Bahlil menyebut dalam munas tersebut pun tidak dibahas mengenai dewan pembina partai. Ia menyebut dalam munas dibahas tiga agenda yakni pemilihan ketua umum, pengesahan program kerja, hingga pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Di sisi lain, Bahlil tidak mempermasalahkan tentang isu Jokowi yang akan menduduki jabatan tersebut. Menurutnya, di negara demokrasi ini siapa saja boleh berdoa. "Kita enggak boleh melarang orang berasumsi, negara kita kan demokrasi," ujarnya.
Pimpinan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar resmi menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar, Rabu, 21 Agustus 2024. Bahlil merupakan calon tunggal terpilih melalui proses aklamasi atau penunjukan langsung.
Bahlil membantah anggapan adanya intervensi pemerintah atas jabatan barunya sebagai Ketua Umum Golkar. Dia mengaku telah memperoleh mayoritas suara dari pengurus Partai Golkar di berbagai daerah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri musyawarah nasional atau Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Rabu, 21 Agustus 2024. Jokowi hadir mengenakan kemeja kuning. Dok. Istimewa
"Jadi jangan selalu dianggap bahwa semua inisiatif pemerintah, tidak benar itu," kata Bahlil dikutip dari Antara.
Selain menjadi ketua umum, Bahlil resmi ditunjuk sebagai formatur tunggal yang berwenang penuh untuk menyusun kepengurusan Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan Bahlil Lahadalia akan memiliki kewenangan mengatur susunan kepengurusan partai setelah terpilih menjadi ketua umum. Bahlil berwenang untuk menentukan siapa saja sosok yang menduduki jabatan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, menentukan formasi dewan pembina, dewan kehormatan, dewan etik, ketua harian, dan sekretaris jenderal.
"Beliau lah yang akan mengatur komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 ini," kata Adies.
LINDA LESTARI I ANTARA I SAVERO ARISTIA WIENANTO
Pilihan editor: Tak Ingin Berada di Sisi Sejarah yang Salah, Wanda Hamidah Nyatakan Hengkang dari Golkar
