TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Ganjar Pranowo mengkritik pencopotan Yasonna Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Menurut dia, reshuffle posisi Menkumham oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi sarat dengan kepentingan politik.
"Ini full politik, full politik," kata Ganjar saat ditemui wartawan di kantor DPP PDIP pada Senin, 19 Agustus 2024.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengungkit kiprah Yasonna yang sudah menjadi Menkumham selama hampir 10 tahun. Bagi Ganjar, Yasonna tidak pernah memiliki kinerja buruk sejak bergabung dalam pemerintahan Jokowi.
Ganjar mempertanyakan alasan pencopptan Yasonna sekaligus menyoroti reshuffle Arifin Tasrif dari jabatan Menteri ESDM. "Kenapa reshuffle dilakukan? Kalau atas dasar performance, rasa-rasanya hampir 10 tahun kalau pak Laoly sih oke ya. Dari ESDM juga saya kira oke, kecuali ada masalah," ujarnya.
Di sisi lain, Ganjar mengaku tidak mempersoalkan pencopotan Yasonna. Dia mengatakan bahwa dirinya senang Yasonna tak lagi menjadi menteri Jokowi.
"Hanya, mungkin publik tidak akan pernah mendapatkan penjelasan apakah karena performance ataukah karena politik," kata Ganjar.
Ganjar turut menyampaikan bahwa Yasonna akan segera menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Sebelum diganti, Yasonna telah berencana mengundurkan diri.
"Beliau akan kembali ke parlemen. Bahkan, jauh hari sebelum itu, Pak Laoly menyampaikan mungkin sekitar bulan September pun secara etis akan mundur karena nanti Oktober akan dilantik (jadi anggota DPR)," kata Yasonna.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga mempertanyakan alasan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2024. Salah satu yang dicopot dalam reshuffle ini adalah kader PDIP Yasonna Laoly sebagai menkumham.
"Kami anggap ini merupakan suatu peristiwa politik dan menjadi kesempatan Pak Jokowi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekuatannya," kata Djarot, Senin.
Djarot menyebut Jokowi sedang berupaya untuk mengontrol serta mengatur orang-orang yang berada pada pemerintahan mendatang. Dia menduga langkah Yasonna Laoly yang meloloskan pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP menjadi salah satu alasan yang memicu reshuffle kabinet. "Karena pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham," ujarnya.
Pilihan Editor: Djarot PDIP Tuding Keinginan Intervensi Parpol Jadi Alasan Jokowi Copot Yasonna Laoly
