TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Da'i Muda Indonesia (HDMI) memprotes keputusan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang mengharuskan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas hijab. Ketua Umum Pengurus Pusat HDMI, Idrus Salim Al-Jufri, menilai keputusan BPIP tersebut sudah merendahkan nilai-nilai keagamaan serta merusak semangat kebhinekaan yang menjadi landasan Indonesia.
"Kami merasa perlu menyampaikan keprihatinan dan protes soal adanya dugaan larangan berhijab bagi anggota Paskibraka 2024," kata Idrus melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Baca juga:
Ia mengaku kaget setelah mengetahui anggota Paskibraka putri pada tahun ini wajib tanpa hijab. Padahal anggota Paskibraka putri di tahun-tahun sebelumnya tetap boleh memakai jilbab. "Kami menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan diskriminatif yang melanggar hak asasi manusia," kata dia.
Menurut Idrus, Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin kebebasan beragama. Karena itu, ia mendesak BPIP agar mencabut aturan pakaian Paskibraka tanpa hijab tersebut.
Saat Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa lalu, semua anggota Paskibraka putri tak memakai hijab. Padahal ada 18 anggota Paskibraka putri berasal dari 18 provinsi yang sebelumnya berhijab.
Fakta tersebut mengundang sorotan kepada BPIP sebagai pengelola dan penanggung jawab Paskibraka. BPIP menjadi penanggung jawab Paskibraka sejak 2022 lalu. Lembaga ini merekrut anggota Paskibraka 2024 yang berasal dari perwakilan 34 provinsi.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi berdalih anggota Paskibraka putri itu secara sukarela melepaskan jilbabnya. Sebelum melepas hijab, kata Yudian, mereka sudah menandatangani terlebih dahulu surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka. Tanda tangan itu dibubuhkan di atas materai Rp 10.000 yang menandakan bahwa pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.
“(Pelepasan hijab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri, di kawasan IKN, Rabu, 14 Agustus 2024, yang dikutip dari Antara.
Yudian mengatakan tujuan anggota Paskibraka putri melepas hijab adalah untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Ia menjelaskan, ketentuan tentang keseragaman tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka 2024 tertuang dalam Surat Edaran Deputi Diklat BPIP Nomor 1 Tahun 2024. BPIP juga menerbitkan peraturan nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang Paskibraka. Dalam aturan tersebut tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka 2024.
Yudian mengatakan penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Soekarno, pendiri bangsa sekaligus presiden pertama Republik Indonesia. Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata dia, adalah ketunggalan dalam keseragaman. BPIP lantas menerjemahkan ketunggalan tersebut dalam wujud pakaian yang seragam. Apalagi para anggota Paskibraka ini akan bertugas sebagai pasukan. “Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” ujar Yudian.
Pilihan Editor: Daftar 76 Anggota Paskibraka 2024
