Sementara itu, menurut Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, permintaan maaf Jokowi kepada rakyat Indonesia patut dipertanyakan ketulusannya. Deddy menilai pernyataan tersebut patut dipertanyakan sebab menurutnya kebiasaan Jokowi yang kadang kala perbuatan dan pikirannya bertentangan dengan perkataannya.
“Saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf,” kata Deddy kepada wartawan, Jakarta, Jumat.
Deddy menegaskan apabila Jokowi serius minta maaf kepada rakyat, maka ia seharusnya mengubah kebijakannya menjadi pro rakyat. Salah satu caranya dengan mencabut seluruh aturan yang memberatkan rakyat. Jokowi disarankan menggunakan sisa masa jabatannya guna membenahi kerusakan yang terjadi pada lembaga-lembaga.
“Gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yg terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup dan distribusi keadilan-kesejahteraan. Jangan omon-omon saja,” katanya.
PDIP sebut Jokowi mestinya tanggung jawab alih-alih minta maaf
Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyatakan Jokowi harusnya terlebih dahulu bertanggungjawab atas kebijakannya yang dinilai merugikan rakyat, alih-alih meminta maaf. Salah satu kebijakan Jokowi yang dinilai merugikan adalah impor beras. Di mana menurut PDIP terbukti datanya manipulatif.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Hasto, di Lenteng Agung, Jakarta, dalam keterangannya, Sabtu, 3 Agustus 2025.
Selanjutnya: PDIP minta Jokowi jangan cawe-cawe di Pilkada sebagai bukti permintaan maaf
