TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Sekretaris dan Humas PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, Tjahyadi menegaskan penambahan armada bus kecil Mikrotrans Jaklingko sudah adil untuk semua operator.
Hal ini menepis tudingan monopoli satu operator yang dipermasalahkan pengunjuk rasa yang merupakan sopir Jaklingko di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024 kemarin.
"Penentuan harga rupiah per kilometer mengikuti komponen pembentuk harga yang sesuai dengan ketentuan," kata Tjahyadi melalui keterangan tertulisnya pada Rabu, 31 Juli 2024. Dia mengatakan semua prosedur telah memenuhi aturan yang berlaku.
Tjahyadi menjelaskan pembiayaan penyelenggaraan sistem transportasi publik di Jakarta yang dilaksanakan Transjakarta bersumber dari Dana PSO (public service obligation) yang dialokasikan dalam bentuk layanan transportasi yang nyaman dan aksesibel.
“Jadi, subsidi bukan untuk Transjakarta ataupun operator, tetapi untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas nya," tuturnya.
Ia menjelaskan pembukaan rute baru maupun penambahan layanan terhadap mobilitas armada dilakukan melalui kajian yang sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apabila
di luar kebutuhan menjadi pemborosan anggaran.
"Subsidi PSO diperuntukkan bagi layanan masyarakat, bukan untuk Transjakarta dan bukan untuk operator," ujarnya.
Langkah itu disebut sebagai bagian penerapan tata kelola perusahaan yang baik good corporate covernance atau GCG, kelengkapan, validitas data hingga administrasi menjadi keharusan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi.
Oleh karena itu setiap penyimpangan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo didampingi Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza melakukan audiensi kepada perwakilan pendemo, mereka malah mengatakan menemukan pemalsuan dokumen berupa kartu pengawas di 160 armada milik koperasi pendemo itu. Syafrin dan Welfizon juga menyatakan tidak segan-segan menindak sesuai aturan yang ada.
Soal persaingan bisnis, menurut Tjahyadi, Transjakarta juga menerapkan merit sistem kepada operator meliputi aspek quality, cost, delivery. Kompetisi antaroperator didorong agar bisa memberikan layanan yang berkualitas, harga yang bersaing, dan penyediaan armada tepat waktu.
"Masing-masing operator harus siap bersaing secara mandiri, termasuk dalam menawarkan harga," ungkapnya.
Sebelumnya ada sebelas koperasi yang diajak kerja sama Transjakarta dalam pengadaan armada Jaklingko. Berdasarkan data Ingub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 berdasarkan persentase realisasi kendaraan Mikrotrans.
1.Puskopau memiliki 175 unit armada, yang lolos 45,1 persen atau 79 unit. Sementara yang terealisasi baru 77 unit.
2. PT Lestari Surya Gema Persada memiliki 197 unit armada dan bisa bertambah lagi, yang lolos 101,5 persen atau 200 unit. Sementara yang terealisasi baru 151 unit.
3. Koperasi Komika Jaya memiliki 309 unit armada, yang lolos 45,3 persen atau 140 unit. Sementara yang terealisasi baru 91 unit.
4. Koperasi Wahana Kalpika memiliki 6.238 unit armada, yang lolos 44,9 persen atau 2.801 unit. Sementara yang terealisasi baru 1.435 unit.
5. Koperasi Budi Luhur memiliki 742 unit armada, yang lolos 45,3 persen atau 336 unit. Sementara yang terealisasi baru 168 unit.
6. Koperasi Komilet Jaya memiliki 1.645 unit armada, yang lolos 53,5 persen atau 880 unit. Sementara yang terealisasi baru 383 unit.
7. PT Kencana Sakti memiliki 135 unit armada, yang lolos 45,2 persen atau 61 unit. Sementara yang terealisasi baru 25 unit.
8. Koperasi Purimas Jaya memiliki 1.054 unit armada, yang lolos 45.3 persen atau 477 unit. Sementara yang terealisasi baru 132 unit.
9. Koperasi Kojang Jaya memiliki 405 unit armada, yang lolos 33,7 persen atau 135 unit. Sementara yang terealisasi baru 36 unit.
10. Koperasi Kopamilet Jaya memiliki 1.819 unit armada, yang lolos 45,2 persen atau 822 unit. Sementara yang terealisasi baru 199 unit.
11. Koperasi Kolamas Jaya memiliki 1.093 unit armada, yang lolos 39,2 persen atau 429 unit. Sementara yang terealisasi baru 99 unit.
Sebanyak delapan koperasi kemarin menggelar demo dan membuat kelompok sendiri, tiga lainnya tidak berkelompok. Koperasi yang terlibat dalam aksi unjuk rasa itu menuding terjadi monopoli pengadaan armada yang dilakukan oleh Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Mereka menuding ada politisasi antara ketua koperasi yang saat ini juga menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar dan Transjakarta.
Sementara, Taufik sudah menepisnya. "Enggak benar itu. Saya ceritakan detailnya," kata Taufik ditemui di kantornya di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 31 Juli 2024 sore.
Dia menjelaskan mendapat kuota terbanyak karena armada yang dimiliki juga terbanyak di antara koperasi lain.
Pilihan Editor: Anggota DPRD DKI Bantah Koperasi yang Dipimpinnya Monopoli Pengadaan Armada JakLingko
