TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum pengurus koperasi Wahana Kalpika (KWK) sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar buka suara soal polemik tudingan diperlakukan anak emas dalam penyediaan unit kendaraan Jaklingko Mikrotrans dengan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta.
Taufik merespons unjuk rasa yang dilakukan delapan kelompok koperasi dari Kopamilet Jaya, Kolamas Jaya, Purimas Jaya, Komika Jaya, Komilet Jaya, Kojang Jaya, PT Kencana Sakti Transport dan PT Lestari Surya Gemapersada dalam kelompok forum komunikasi laskar biru. Dalam demo itu mereka menuding ada anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus pengelola koperasi disebut memonopoli pengadaan angkutan Jaklingko. Dia menepis koperasinya dijadikan anak emas oleh Transjakarta.
"Enggak benar itu. Saya ceritakan detailnya," kata Taufik ditemui di kantornya di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 31 Juli 2024 sore.
Dia menjelaskan duduk perkara kenapa koperasinya dituding melakukan monopoli. Menurut dia sebenarnya pada 2019 ada 11 koperasi yang bekerja sama dengan Transjakarta untuk pengadaan transportasi bus kecil Jaklingko Mikrotrans.
Sebelas koperasi itu adalah Puskopau, PT Lestari Surya Gema Persada, Koperasi Komika Jaya, Koperasi Wahana Kalpika, Koperasi Budi Luhur, Koperasi Komilet Jaya, PT Kencana Sakti, Koperasi Purimas Jaya, Koperasi Kojang Jaya Koperasi Kopamilet Jaya dan Koperasi Kolamas Jaya. Menurut dia masing-masing koperasi memiliki jumlah kendaraan berbeda-beda sehingga penyerapannya berbeda juga. Ada 8 yang membuat forum, mereka yang melakukan demo. Dan tiga lainnya tidak berkelompok.
Sementara untuk KWK, kata Taufik, memiliki jumlah armada paling banyak di antara yang lain. "Jadi kami punya 6.238 armada namun yang dipakai hanya 44,9 persen atau 2.801 unit. Sedangkan realisasinya baru 1.435," ujarnya.
Taufik membenarkan ada 1.435 unit armada koperasinya yang saat ini terpakai untuk angkutan integrasi Transjakarta. Angka itu separuh total armada yang lolos dari 10 koperasi lain jika digabungkan. Namun, menurut dia pemakaian armada koperasi lain sebenarnya juga sama bahkan terlampau lebih banyak. "Misal ada koperasi yang armadanya 1.645, itu dipakai 53,6 persen atau 880 unit. Sedangkan realisasi baru 383," tuturnya.
Taufik menjelaskan armada KWK paling banyak digunakan untuk JakLingko karena memang koperasinya memiliki kendaraan yang paling banyak juga.
Koordinator lapangan aksi demonstrasi sopir JakLingko di Balai Kota DKI Jakarta, Fahrul Fatah menuding adanya politisasi JakLingko yang diduga dilakukan Direksi Transjakarta dengan anggota DPRD DKI . Ia menyebut anggota dewan itu adalah ketua salah satu operator mitra Jaklingko yang memonopoli penyerapan unit bus kecil di Transjakarta.
Versi Fahrul Fahrul ada 11 operator yang saat ini bekerja sama dengan Transjakarta untuk menyuplai 2.795 unit bus kecil untuk program Jaklingko. Tetapi sebanyak 1.435 unit disuplai hanya dari satu operator saja. Sisanya 1.357 unit dibagi ke sepuluh operator.
Ia mengklaim operator itu selalu mendapatkan kemudahan, padahal operator lain dipersulit oleh Transjakarta. "Dicari-cari kesalahannya dan pembagian kuota yang kecil. Namun harus dibagi ramai-ramai. Kami menuntut keadilan atas semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," kata Fahrul melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 30 Juli 2024.
Merespons hal itu Taufik menyebut 1.435 unit itu sebenarnya tidak untuk rute di Jakarta saja. Namun ada yang untuk angkutan pinggir kota. "KWK itu adalah angkutan pinggir kota. Contoh, dari Munjul, Pondok Ranggon serta perbatasan lain. Jadi bukan monopoli" ujarnya.
Kemudian tahun 2024 ini, menurut Taufik Transjakarta berencana melakukan pengadaan sebanyak 200 unit. Pendemo itu juga khawatir jika kuota yang disediakan itu didominasi oleh KWK. "Ini ada tambahan 200. Ini kan dalam proses," ujarnya. Menurut dia saat ini masih proses negosiasi harga dengan Transjakarta dan masing-masing koperasi memiliki patokannya sendiri. Itu juga bakal menentukan realisasi kouta armada yang lolos. "Mereka (koperasi lain) maunya harganya tinggi, Tapi misal dari Transjakarta maunya terlalu rendah," ujarnya. Maka kesepakatan kuota juga ditentukan antara Tranjakarta dan masing-masing koperasi sesuai dengan proses negosiasinya.
Taufik membeberkan saat ini KWK memiliki 5.110 anggota. Sementara dia memiliki armada kurang dari 10 saja.
"Saya sedikit, punya di Condet saja lebih dari 10 saja tidak ada," tuturnya.
Menanggapi tudingan itu, Taufik mengaku tidak akan mengambil langkah hukum apa pun. "Kami bisa saja bikin somasi. Tapi biarin lah sesama operator melampiaskan kepuasannya," tuturnya.
Berdasarkan data Ingub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 berdasarkan persentase realisasi kendaraan Mikrotrans.
1.Puskopau memiliki 175 unit armada, yang lolos 45,1 persen atau 79 unit. Sementara yang terealisasi baru 77 unit.
2. PT Lestari Surya Gema Persada memiliki 197 unit armada dan bisa bertambah lagi, yang lolos 101,5 persen atau 200 unit. Sementara yang terealisasi baru 151 unit.
3. Koperasi Komika Jaya memiliki 309 unit armada, yang lolos 45,3 persen atau 140 unit. Sementara yang terealisasi baru 91 unit.
4. Koperasi Wahana Kalpika memiliki 6.238 unit armada, yang lolos 44,9 persen atau 2.801 unit. Sementara yang terealisasi baru 1.435 unit.
5. Koperasi Budi Luhur memiliki 742 unit armada, yang lolos 45,3 persen atau 336 unit. Sementara yang terealisasi baru 168 unit.
6. Koperasi Komilet Jaya memiliki 1.645 unit armada, yang lolos 53,5 persen atau 880 unit. Sementara yang terealisasi baru 383 unit.
7. PT Kencana Sakti memiliki 135 unit armada, yang lolos 45,2 persen atau 61 unit. Sementara yang terealisasi baru 25 unit.
8. Koperasi Purimas Jaya memiliki 1.054 unit armada, yang lolos 45.3 persen atau 477 unit. Sementara yang terealisasi baru 132 unit.
9. Koperasi Kojang Jaya memiliki 405 unit armada, yang lolos 33,7 persen atau 135 unit. Sementara yang terealisasi baru 36 unit.
10. Koperasi Kopamilet Jaya memiliki 1.819 unit armada, yang lolos 45,2 persen atau 822 unit. Sementara yang terealisasi baru 199 unit.
11. Koperasi Kolamas Jaya memiliki 1.093 unit armada, yang lolos 39,2 persen atau 429 unit. Sementara yang terealisasi baru 99 unit.
Pilihan Editor: Dishub DKI dan Transjakarta Ungkap Hasil Audiensi dengan Pendemo Sopir Jaklingko
