Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

7 Poin Pidato Megawati di Mukernas Perindo

image-gnews
Presiden kelima Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibyo saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 30 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Presiden kelima Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibyo saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 30 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didapuk menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo di Inews Tower, Jakarta Pusat pada Selasa, 30 Juli 2024.

Dalam pidatonya, Megawati menyinggung berbagai hal mulai dari soal pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK hingga dukungannya kepada Kamala Harris untuk jadi kandindat Presiden Amerika Serikat. 

Berikut poin-poin pidato Megawati di Mukernas Perindo.

1. Pemeriksaan Sekjen PDIP

Dalam pidatonya Megawati menyoroti pemeriksaan Komisi Pemberantaran Korupsi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia mengkritik penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti yang dinilainya telah memeriksa Hasto secara sewenang-wenang.

"Kamu siapa Rossa? Jangan hanya karena kamu KPK loh. Saya enggak takut, gile lho," kata Megawati.

Ia pun menilai pemeriksaan Hasto itu tak sesuai prosedur hukum. "Waktu Pak Hasto itu dipanggil menurut saya itu tidak sesuai," kata dia.

2.Hukum Diobrak-abrik Kekuasaan

Megawati juga mengkritik Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia menilai pemerintah mengintervensi penegakan hukum, termasuk terhadap PDIP yang kerap melakukan kritik.

"Sekarang hukum itu diobrak-abrik kekuasaan," ujar dia.

Megawati menilai kini penguasa sedang mengincar orang-orang dekatnya untuk dikriminalisasi. Dia merasa langkah itu dilakukan karena tidak ada yang berani menghadapi dirinya secara langsung.

"Mau ngambil saya enggak berani. Sasarannya di sekeliling saya," ujar dia.

3. Izin Tambang Ormas Agama

Soal langkah pemerintah yang memberikan izin tambang ormas keagamaan tak luput dari kritik Megawati. Menurut dia, pemerintah gara-gara soal tambang itu pemerintah tak fokus menghadapi ancaman krisis pangan.

"Urusan tambang aja sekarang orang pada heboh, maunya nyari tambang, nyari tambang. Saya tuh sampai bilang sama teman-teman, makan noh tambang iku. Nanti kalau udah enggak ada beras terus piye?" ujar dia.

Presiden kelima RI itu meminta pemerintah menaruh perhatian terhadap potensi krisis pangan Indonesia di masa mendatang. Dia membandingkan Indonesia dengan negara lain yang sudah mempersiapkan diri menghadapi krisis pangan.

Lebih lanjut, Megawati mengungkap langkah negara lain dalam menanggulangi krisis pangan turut mempengaruhi pangan Indonesia yang masih mengandalkan impor.

"Negara-negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir. Jadi, mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka," tuturnya. "Nah, kita terus mencarinya ke mana?" ujar dia.

4. Hukum Poco-poco

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di depan kader Perindo juga menyebut soal penegakan hukum seperti senam poco-poco.

"Kalau kita lihat sekarang, hukum kita menurut saya poco-poco," kata Megawati.

Megawati menilai permasalahan hukum di Indonesia bermula dari para pemangku kepentingan yang tidak tidak berkomitmen untuk membangun sistem hukum.

"Inilah juga yang menurut saya masalah hukum kita akibat kita sendiri tidak punya daya juang bahwa negara ini memang dibangun secara hukum," ujarnya. 

5. Kudatuli Tak Tuntas

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pidatonya Megawati juga menyinggung soal peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal dengan peristiwa Kudatuli. 

Ia menyayangkan peristiwa yang menelan korban dan hilangnya aktivis itu hingga sekarang belum tuntas juga.

"Jadi bayangkan dari tahun berapa itu, sampai sekarang ya seperti tidak dibuka-buka," kata dia.

Kudatuli adalah kerusuhan disertai kekerasan yang terjadi pada 27 Juli 1996 di kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat. Penyebab peristiwa itu diduga berawal dari perebutan kantor  PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu Soerjadi. 

6. Kecurangan Pilpres

Soal dugaan kecurangan Pilpres 2024 tak luput dari kritik Megawati dalam pidatonya. Menurut dia ada pihak yang tidak jantan mengakui kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Megawati menyebut bahwa kader partainya juga memiliki hak yang sama dalam pemilu. Dia menyayangkan adanya kecurangan yang dialami kader-kadernya.

"Kok (PDIP) boleh ikut pemilu, tapi setelah itu ada TSM? Enggak ngaku lagi. Mbok ya jantan gitu loh. Ya harusnya jantan dong," kata Megawati.

Dalam Pemilihan Presiden lalu, PDIP bersama Perindo mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebagai calon presiden dan wakil presiden. 

Hasilnya, pasangan ini kalah dan hanya menempati urutan ketiga. 

Megawati sempat mengajukan diri sebagai Amicus Curiae saat tim Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai ada kecurangan dalam Pilpres 2024 lalu. 

7. Dukung Kamala Harris

Adapun untuk politik internasional, Megawati mengungkapkan dukungannya kepada Kamala Harris untuk maju menjadi kandidat Presiden Amerika Serikat.

Megawati bahkan mengaku telah mengirim surat kepada Kamala.

“Iya saya sudah kirim surat. Saya bilang, saya ini dukung. Saya senang banget kalau kamu (Kamala) nanti jadi (presiden). Jadi, saya enggak kesepian,” ujarnya. 

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengkritik Pilpres AS yang sebelumnya mempertemukan petahana Joe Biden dengan mantan presiden AS Donald Trump dari Partai Republik. Dia menilai politik AS masih didominasi angkatan lama. 

"Saya ketawa, masak Amerika katanya negara besar super power tidak ada regenerasi calonnya," tuturnya. "Masa enggak anak muda begitu ya yang keren sopo (siapa). Itu kan artinya stuck loh, stagnasi."

Dalam kesempatan pidatonya itu, Megawati pun sempat diteriaki I love you saat meminta kaum perempuan di Perindo untuk tak mau kalah dengan kaum lelaki.

"Maka bagi anggota Perindo, terutama perempuan, jangan kalah sama lelaki ya,” kata Megawati. 

FAUZI IBRAHIM

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pilkada Solo, Teguh Prakosa-Bambang Nugroho Dapat Dukungan 4 Parpol Nonparlemen

5 jam lalu

Paslon wali kota dan wakil wali kota Solo dari PDIP, Teguh Prakosa-Bambang Nugroho mendapat dukungan dari empat parpol non parlemen untuk maju di Pilkada Solo 2024. Deklarasi dukungan dilangsungkan di kantor DPC PDIP Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 14 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Pilkada Solo, Teguh Prakosa-Bambang Nugroho Dapat Dukungan 4 Parpol Nonparlemen

Teguh Prakosa-Bambang Nugroho yang diusung PDIP di Pilkada Solo mendapat dukungan tambahan dari empat parpol nonarlemen.


Adu Janji 3 Paslon di Pilkada Jakarta: Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, Dharma Pongrekun-Kun Wardana

5 jam lalu

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno berbincang dengan warga saat Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 8 September 2024.  Kedatangan pasangan bacagub ke CFD ini menggunakan MRT ke stasiun Bundaran HI. TEMPO/Ilham Balindra
Adu Janji 3 Paslon di Pilkada Jakarta: Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, Dharma Pongrekun-Kun Wardana

Bagaimana Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, Dharma Pongrekun-Kun Wardana mengumbar janji dalam Pilkada Jakarta?


Ragam Reaksi Soal Akun Fufufafa yang Diduga Milik Gibran Kerap Menjelekkan Prabowo

7 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ragam Reaksi Soal Akun Fufufafa yang Diduga Milik Gibran Kerap Menjelekkan Prabowo

Analis menyebutkan Kominfo punya alat lengkap menelusuri jati diri pemilik akun Fufufafa.


Anies Baswedan Berencana Dirikan Partai, Pengamat: Contohlah Megawati

10 jam lalu

Anies Baswedan berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rasyid Baswedan, di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sebelum berangkat ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024. Istimewa
Anies Baswedan Berencana Dirikan Partai, Pengamat: Contohlah Megawati

Anies Baswedan berencana mendirikan partai politik setelah gagal mendapat dukungan di Pilkada 2024.


PDIP Pastikan Pertemuan Megawati dan Prabowo: Bukan soal Dukung Mendukung

11 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
PDIP Pastikan Pertemuan Megawati dan Prabowo: Bukan soal Dukung Mendukung

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan agenda silaturahim antardua tokoh bangsa.


Mobil Harun Masiku yang Ditemukan KPK Pakai Pelat Nomor Palsu

15 jam lalu

Mobil Toyota Camry milik Harun Masiku disegel KPK di Apartemen Thamrin Residence pada 17 Januari 2020. Tempo/Linda Trianita
Mobil Harun Masiku yang Ditemukan KPK Pakai Pelat Nomor Palsu

Mobil Harun Masiku yang ditemukan KPK pakai pelat nomor palsu milik seorang wanita asal Jakarta Utara.


PDIP Beri Sinyal Dukung Pemerintahan Prabowo dan Apresiasi Kabinet Zaken

16 jam lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PDIP Beri Sinyal Dukung Pemerintahan Prabowo dan Apresiasi Kabinet Zaken

PDIP bicara soal peluang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partai banteng ini juga apresiasi wacana kabinet zaken Prabowo.


Antara Trump dan Harris, Siapa Pilihan Paus Fransiskus?

17 jam lalu

Para siswa berpose dengan biola di Sekolah Humaniora Holy Trinity selama kunjungan Paus Fransiskus, di Baro, dekat Vanimo, Papua Nugini, 8 September 2024. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Antara Trump dan Harris, Siapa Pilihan Paus Fransiskus?

Paus Fransiskus mengkritik Harris dan Trump, meminta umat Katolik AS untuk memilih 'kejahatan yang lebih kecil'.


Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

1 hari lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

Gerindra menyatakan proporsi menteri Prabowo dari kalangan profesional nonpartai politik akan lebih banyak dibandingkan kader parpol.


PDIP Ungkap Alasan Usulkan Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

1 hari lalu

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.  TEMO/Daniel A. Fajri
PDIP Ungkap Alasan Usulkan Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

Menurut Rio, Heru Budi Hartono sudah berpengalaman selama dua tahun menjadi Pj Gubernur sejak awal dilantik 17 Oktober 2022.