Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef Sarankan Kabinet Prabowo Tidak Kegemukan

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyarankan agar kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak kegemukan atau gemoy.

"Performance harus efektif, makin gemoy kabinetnya, makin besar belanja rutinnya," Kata Esther dalam diskusi online yang diselengarakan Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Esther khawatir bila semakin banyak menteri dalam kabinet Prabowo bakal membuat kerja mereka tidak maksimal. Ia menyarankan pemerintah tidak membuat kabinet yang gemuk, melihat banyaknya partai koalisi di kubu Prabowo.

Dari data Kementerian Keuangan pada 2024, belanja pegawai, belanja barang, dan subsidi yang rutin dikeluarkan pemerintah sudah besar. Bahkan melebihi belanja modal untuk pembangunan.

Menurut teori ekonomi, kata dia, goverment expenditure atau pengeluaran pemerintah harusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, bila belanja modalnya lebih besar. "Jadi belanja pemerintah bisa lebih produktif ke depan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Eferktivitas pemerintahan menjadi sangat krusial melihat pertumbuhan ekonomi saat ini sedang menurun, sehingga ke depannya pemerintah diharapkan bisa belanja dengan efektif.

"Dari pemerintahan yang efektif diharapkan bisa mendorong ekonomi yang lebih baik," kata ekonom Universitas Diponogero ini saat menjadi pembicara dalam acara diskusi dengan tema 'Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar' yang diselengarakan di ruang Granada, Universitas Paramadina, Jakarta, hari ini.

Pilihan editor: Muhammadiyah Minta Kerja Pansus Haji Hanya untuk Kepentingan Bangsa: Jangan Ada Persoalan Pribadi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Usul Prabowo Tambah Jatah Kursi Menteri untuk PAN di Kabinet

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri pembukaan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Jumat, 23 Agustus 2024. Foto: tangkap layar youtube Partai Amanat Nasional
Jokowi Usul Prabowo Tambah Jatah Kursi Menteri untuk PAN di Kabinet

Jokowi meminta Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menyampaikan pesan itu ke Prabowo.


Buka Suara Soal Putusan MK, Raffi Ahmad: Kawal dengan Cara Masing-masing

6 jam lalu

Gibran, Zulhas, dan Raffi Ahmad sedang di Bandung Barat. Foto: Instagram.
Buka Suara Soal Putusan MK, Raffi Ahmad: Kawal dengan Cara Masing-masing

Raffi Ahmad berdalih ia juga melakukan aksi kawal putusan MK dengan caranya sendiri.


Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Peneliti LSJ UGM: Hati-hati dengan Perpu Anulir Putusan MK

7 jam lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam POROS JAKARTA melakukan aksi dan doa bersama di depang Gedung KPU, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Dalam aksinya POROS JAKARTA menyerukan kepada KPU untuk melaksanakan Pemilukada 2024 Yang Damai - Jujur dan Adil dan menjalankan hasil ketetapan dari Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Subekti.
Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Peneliti LSJ UGM: Hati-hati dengan Perpu Anulir Putusan MK

Pemerintah bisa keluarkan Perpu menganulir putusan MK tersebut, usai revisi UU Pilkada tak bisa jalan di DPR. Peneliti LSJ UGM mengingatkan hal itu.


Media Jepang Soroti Aksi Protes Pasca-Putusan MK dan RUU Pilkada

7 jam lalu

Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil. TEMPO/Subekti.
Media Jepang Soroti Aksi Protes Pasca-Putusan MK dan RUU Pilkada

Sejumlah media Jepang menyoroti isu terkini menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia


Pernyataan Jokowi Kontradiktif Soal Putusan MK, Dulu Katanya Final dan Mengikat, Sekarang...

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga penerima manfaat pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut Presiden memastikan Pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Pernyataan Jokowi Kontradiktif Soal Putusan MK, Dulu Katanya Final dan Mengikat, Sekarang...

Jokowi menuai sorotan usai menanggapi keputusan DPR yang menganulir putusan MK soal UU Pilkada. Dulu Putusan MK disebutnya final dan mengikat.


MDDRH Sebut Ada Upaya Tenggelamkan Narasi Kawal Putusan MK dengan Kicauan Pilih Damai Bareng Prabowo

16 jam lalu

Massa membawa atribut berupa tulisan dukungan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023. Ribuan massa melakukan aksi dalam rangka menanti keputusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres dan cawapres yang semula 40 tahun menjadi 35 tahun. Dalam aksi massa terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu pro yang di dukung dan di hadiri oleh Ketua DPC Greindra Jakarta Timur, Ali Lubis, serta kubu kontra yang mayoritas merupakan Front Mahasiswa Demokrasi kawal Reformasi (FMD Reformasi) yang menolak keputusan MK. TEMPO/Joseph.
MDDRH Sebut Ada Upaya Tenggelamkan Narasi Kawal Putusan MK dengan Kicauan Pilih Damai Bareng Prabowo

MDDRH merilis hasil pantauan analisis data yang menunjukan adanya upaya menenggelamlam percakapan ihwal demonstrasi "Kawal Putusan MK"


Mamat Alkatiri, Reza Rahadian dan Komika Lain Turun ke Jalan, Apa Alasan Mereka?

16 jam lalu

Mamat Alkatiri berorasi saat aksi di depan gedung DPR, Jakarta, 22 Agustus 2024. Tangkapan Layar Media Sosial
Mamat Alkatiri, Reza Rahadian dan Komika Lain Turun ke Jalan, Apa Alasan Mereka?

Sejumlah pesohor seperti Reza Rahadian, Mamat Alkatiri dan beberapa komika turun ke jalan kawal Putusan MK di Gedung DPR. Ini alasan mereka.


Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Kebijakan Ekonomi Prabowo Realistis, Bagaimana Nasib IKN?

19 jam lalu

Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran memberikan keterangan pers mengenai putusan sengket pilpres yang telah dibacakan Mahkamah Konstitusi pada Senin, 22 April 2024, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Kebijakan Ekonomi Prabowo Realistis, Bagaimana Nasib IKN?

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran menyebut Prabowo akan realistis dalam menerapkan kebijakan ekonomi, termasuk pembangunan IKN.


Media Asing Soroti Aksi Massa Protes DPR Anulir Putusan MK Melalui Revisi UU Pilkada, Ini Kata Mereka

19 jam lalu

Ribuan massa aksi unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada terlibat bentrok dengan pihak kepolisian saat menjebol jeruji pagar di salah satu sisi gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengawal aksi demo di DPR RI. TEMPO/Subekti.
Media Asing Soroti Aksi Massa Protes DPR Anulir Putusan MK Melalui Revisi UU Pilkada, Ini Kata Mereka

Sejumlah media asing ramai soroti pergolakan politik di Indonesia imbas revisi UU Pilkada putusan MK memicu aksi demonstrasi pada Kamis kemarin.


Saat Aksi Mahasiswa Dukung Putusan MK, Jokowi Temui PBNU dan Sri Mulyani di Istana, Gibran Kunjungan ke Lembang

19 jam lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf bersama jajaran PBNU menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Saat Aksi Mahasiswa Dukung Putusan MK, Jokowi Temui PBNU dan Sri Mulyani di Istana, Gibran Kunjungan ke Lembang

Saat aksi mahasiswa dukung putusan MK, Jokowi bertemu PBNU dan Sri Mulyani di Istana, sementara Gibran mengunjungi Pasar Baru Bandung dan Lembang.