Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhammadiyah Berikan Kalender Hijriah Global Tunggal ke Grand Syekh Al-Azhar

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Grand Syekh Al-Azhar mengunjungi Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/CiciliaOcha
Grand Syekh Al-Azhar mengunjungi Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/CiciliaOcha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan hadiah simbolik kepada Grand Syekh Al-Azhar berupa Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) pada kunjungan keduanya di Gedung Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjelaskan Kalender Hijriah Global Tunggal adalah sebuah ijtihad Muhammadiyah untuk menyatukan kalender di negara-negara muslim. Selain itu, pembuatan kalender tersebut juga bertujuan untuk bisa menyatukan para umat muslim untuk merayakan acara keagamaannya pada hari yang sama.

“Karena selama ini kan memang kalender itu dibuat masing-masing oleh negara-negara muslim dengan sistem yang berbeda-beda,” ucap Abdul, saat ditemui Tempo di gedung PP Muhammadiyah, Kamis, 11 Juli 2024.

Abdul berharap Kalender Hijriyah Global Tunggal ini bisa memberikan panduan bagi umat Islam dalam beribadah jangka panjang, bukan hanya di momen-momen tertentu saja. “Ya misalnya kayak di kita kan, menjelang Ramadan ada sidang, menjelang Syawal ada sidang, menjelang ibadah ada sidang. Nah, dengan kalender Hijriyah Global Tunggal ini kita sudah bisa memberikan panduan kepada masyarakat kalau pada konteks Muhammadiyah, bagi warga Muhammadiyah untuk bisa menyiapkan berbagai hal menyangkut pelaksanaan ibadah itu berdasarkan kalender yang sudah kita berikan.” lanjut dia.

Abdul juga menjelaskan bahwa sistem tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem lama yang dipakai Muhammadiyah yaitu Fisab Hakiki Wujudzul Hilal. “Karena basis dari Kalender Hijriyah Global Tunggal itu sama-sama fisab. Hanya mungkin kita menghitung fisab itu tidak seperti yang sekarang kita lakukan tapi sudah dalam jangka panjang.” jelas dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga menyebutkan, sistem penghitungan fisab dalam jangka panjang ini dalam beberapa hal mirip dengan sistem yang saat ini sedang dikembangkan oleh Turki. “Turki itu kan menetapkan kalender Hijriyah yang itu berlaku untuk semua komunitas Turki di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya Turki memutuskan Ramadan itu katakanlah misalnya tanggal 11 gitu, maka seluruh jaringan Turki di mana pun itu akan sama ikuti Turki. Padahal mereka berada di negara yang berbeda-beda.” sambung dia. 

Abdul berharap Kalender Hijriah Global Tunggal ini bisa menjadi langkah awal Muhammadiyah untuk bisa beribadah bersama-sama dengan sistem perhitungan yang dikembangkan berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal. Abdul juga menambahkan bahwa Kalender Hijriah Global Tunggal ini hanya akan dipakai sendiri oleh Muhammadiyah.

“Enggak, ini kita pakai sendiri. Karena pemerintah kan sudah punya institusi khisap ruqyat kan di Kementerian Agama itu dan sampai sekarang mahmadiyah belum diundang oleh pemerintah terkait dengan itu.” tutupnya.

Pilihan editor: 13 Kampus yang Buka Program Kuliah Kelas Karyawan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

7 jam lalu

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (kanan) menyalami mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin saat menyambangi kediamannya di Jakarta, 4 November 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menuturkan Ridwan Kamil adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta.


Catat, Ini Perkiraan Hari Raya Idul Fitri 2025 Versi Pemerintah

1 hari lalu

Tim Hisab Rukyat melakukan pemantauan rukyatul hilal di Kanwil Kemenag DKI Jakarta Timur, Jumat 7 Juni 2024. Tim Hisab Rukyat Kanwil Kemenag DKI Jakarta berhasil melihat hilal tepat pada pukul 18.16 WIB sehingga memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama untuk menyatakan penentuan 1 zulhijah pada 8 Juni besok dan kemungkinan Hari Raya Idol Ada match pada 17 Juni 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Catat, Ini Perkiraan Hari Raya Idul Fitri 2025 Versi Pemerintah

Kapan hari raya Idul Fitri 2025? Berikut ini perkiraannya versi pemerintah dan Muhammadiyah.


Kisah Inspiratif Calon Guru Besar Unpam dan Peniadaan UN Dikaji Kembali di Top 3 Tekno

3 hari lalu

Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro
Kisah Inspiratif Calon Guru Besar Unpam dan Peniadaan UN Dikaji Kembali di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno pada Sabtu pagi ini, 2 November 2024, masih dipuncaki artikel terpopuler pada Jumat pagi berisi antara lain kisah inspiratif dari Unpam.


Kilas Balik Penghapusan Ujian Nasional, Kini UN Dikabarkan Siap Berlaku Kembali

4 hari lalu

Sejumlah siswa SMA Negeri 4 Medan berada diantara sejumlah bangku yang kosong saat saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama, di Medan, Sumatera Utara, Senin, 1 April 2019. ANTARA
Kilas Balik Penghapusan Ujian Nasional, Kini UN Dikabarkan Siap Berlaku Kembali

Pendidikan sekolah dasar dan menengah diwacanakan akan kembali menerapkan Ujian Nasional (UN). Ini alasannya dulu dihapuskan.


Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

4 hari lalu

Murid kelas 6 SDN Dayeuhkolot VII, mengerjakan soal try out Ujian Nasional SD di gedung PGRI di komplek Yon Zipur Dayeuhkolot, karena sekolahnya kebanjiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 12 April 2016. TEMPO/Prima Mulia
Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah dasar dan menengah dikabarkan bakal diterapkan kembali. Ini pendapat tokoh yang pro dan kontra.


Ini Mata Pelajaran yang Dulu Diujikan di Ujian Nasional dari SD Hingga SMA Sederajat

4 hari lalu

Murid kelas 6 SDN Dayeuhkolot VII, mengerjakan soal try out Ujian Nasional SD di gedung PGRI di komplek Yon Zipur Dayeuhkolot, karena sekolahnya kebanjiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 12 April 2016. TEMPO/Prima Mulia
Ini Mata Pelajaran yang Dulu Diujikan di Ujian Nasional dari SD Hingga SMA Sederajat

Abdul Mu'ti berencana memberlakukan kembali Ujian Nasional. Berikut sejumlah mata pelajaran yang diujikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA/Sederajat.


DPR Beri Lampu Hijau Mendikdasmen Abdul Mu'ti Terapkan UN Lagi, Sudah 8 Kali Ujian Nasional Ganti Nama

5 hari lalu

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti saat ditemui usai acara serah terima jabatan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Tempo/Martin Yogi Pardamean
DPR Beri Lampu Hijau Mendikdasmen Abdul Mu'ti Terapkan UN Lagi, Sudah 8 Kali Ujian Nasional Ganti Nama

DPR beri kesempatan pembahasan lebih lanjut soal rencana Mendikdasmen Abdul Mu'ti menerapkan kembali kebijakan ujian nasional.


PGSI Tuntut Mendikdasmen Abdul Mu'ti Naikkan Gaji Guru Swasta

5 hari lalu

Ilustrasi guru sedang berdiskusi dengan siswa sekolah.
PGSI Tuntut Mendikdasmen Abdul Mu'ti Naikkan Gaji Guru Swasta

PSGI menilai pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu'ti berpotensi mendiskriminasi guru swasta.


PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

5 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun.


Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

6 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka.