TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyoroti kritik mantan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md terhadap KPU usai mencuatnya kasus Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang berujung pemecatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP.
Cak Imin menilai komentar Mahfud itu berharga bagi kemajuan KPU. "Ya, masukan penting untuk KPU," katanya kepada wartawan usai menghadapi sidang paripurna di di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, 9 Juli 2024.
Sebelumnya, Mahfud meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tidak diam saja dan perlu bertindak karena KPU dituding tidak layak menjadi lembaga penyelenggaraan Pilihan Kepala Daerah atau Pilkada.
"Secara umum KPU ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd pada Ahad, 7 Juli 2024 pukul 22.30 WIB.
Pernyataan Mahfud tersebut awalnya mengomentari atas pemecatan Hasyim Asy'ari atas kasus pelecehan tindak asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, perempuan berinisial CAT.
Cak Imin pun menambahkan selain KPU, DPR dan pemerintah akan memperhatikan kritik Mahfud menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak mendatang. "Supaya betul-betul berhati-hati agar warning itu tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada," ujar Cak Imin.
Saat ditanya soal kehidupan mewah komisioner KPU, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku belum mengetahui secara mendetail soal kemewahan yang ditunjukkan para komisioner KPU.
"Saya belum tahu itu," tuturnya.
Sebelumnya, Mahfud menyinggung obrolan pembahasan dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP. "Setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas mewah ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan. Juga, fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila," ujar unggahan tersebut.
Mahfud juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tidak diam saja dan perlu bertindak karena KPU dituding tidak layak menjadi lembaga penyelenggaraan Pilihan Kepala Daerah atau Pilkada. "Secara umum KPU ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tuturnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini juga meminta penggantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November 2024 mendatang.
"Ada vonis MK No.80/PUU-IX/2011 yang isinya 'jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain' ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," tuturnya.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD, dia menilai kritikan tersebut sebagai masukan kepada lembaganya.
"Tapi pada intinya kami memahami itu sebagai ungkapan rasa sayang ke semua proses demokratisasi yang melibatkan penyelenggara. Apa yang menjadi perhatian para pihak itu pasti akan menjadi perhatian kami, ya tentu kami perbaiki yang kurang," kata Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juni 2024.
Dia mengatakan KPU bakal mempertahankan apa yang dinilai baik dan meninggalkan yang buruk. "Jadi kami melihatnya sebagai kritik sekaligus pengingat bahwa kami semua harus profesional serta menjaga integritas dari semua jajaran menjelang pelaksanaan Pilkada," tuturnya.
Afifuddin menyebut soal mobil dinas, komisioner mendapatkan fasilitas 2 saja. "Satunya kan mobil lama ya tidak semua dipakai. Nanti teman-teman Kesekjenan bisa menjelaskan," ujarnya.
Pilihan Editor: KPU Susun Jadwal Pendaftaran Ulang Calon Independen Pilkada 2024
