TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas internet Asia Pasifik bertemu di Forum Sistem Nama Domain Asia Pasifik (APAC DNS) 2024 di Nusa Dua, Bali, hari ini. Mereka membahas sejumlah topik, di antaranya keamanan siber. Acara ini menjadi penting di tengah peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 milik pemerintah.
"Ada beberapa isu keamanan yang kami bahas, juga termasuk beberapa pengembangan teknologi addressing dan identifier," kata Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) John Simanjuntak di sela Forum APAC DNS di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa, 23 Juli 2024.
Ia mengatakan aspek operasional, keamanan, dan tata kelola menjadi perhatian para pelaku internet itu mencermati elemen internet yang beragam. Salah satu kasus terbaru yang juga menjadi pembahasan, kata dia, keamanan siber setelah peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang sempat menyebabkan puluhan layanan publik di tanah air terganggu.
John Simanjuntak menekankan, pembahasan tentang kasus keamanan siber ini menyangkut penanganan keamanannya. "Kalau ada kasus terkait pengelolaan jaringan, keamanan, operasional itu kami bicarakan bersama, bisa berbagi dan mendapatkan solusi dari banyak perspektif ahli," ujarnya.
Ia berharap hasil dari pembahasan tersebut mendorong pembuat kebijakan atau komunitas teknis dapat saling bekerja sama dengan melibatkan banyak sektor agar operasional masa depan internet tetap solid dan berkesinambungan. Hasil dalam forum itu diharapkan dapat memberikan masukan langsung kepada pemerintah termasuk tata kelola Pusat Data Nasional.
Presiden Interim dan CEO Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) --lembaga pengelola dan pengatur internet-- Sally Costerton mengatakan pertemuan komunitas internet tingkat Asia Pasifik itu menjadi wadah penting untuk mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi industri nama domain dan keamanan internet. "Kami mengkoordinasikan elemen infrastruktur teknis, bagian yang tidak terlihat masyarakat dan ini yang memberi konten. Tanpa itu tidak akan ada internet. Jadi yang kami lakukan sekarang adalah kesempatan melindunginya," katanya.
Ketua Tim Tata Kelola Ekonomi Digital, Gim dan Artificial Intelligence Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hario Kuntarto, mengatakan untuk mendukung keamanan siber, tak hanya dari sisi teknologi tapi juga mencakup pemahaman masyarakat. "Jadi, peningkatan dari kapasitas kemampuan masyarakat dari sisi penetrasi memahami terkait digital, sampai ke hulu instrumen kebijakan dan di tengah ada proses terkait teknologi," katanya.
Pilihan Editor : Dana Besar Pusat Data Nasional tanpa Fasilitas Cadangan
