Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Dukung Peningkatan Anggaran Sosial di Padang Pariaman

image-gnews
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis. Foto: Runi/Man
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis. Foto: Runi/Man
Iklan

INFO NASIONAL - Sebanyak 84.558 jiwa di Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebagai penerima Program Bantuan Keluarga Harapan. Angka tersebut hampir 20 persen penduduk Kabupaten Padang Pariaman dengan total 459.169 jiwa.

Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis mengungkapkan keprihatinannya dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran sosial di wilayah tersebut. Dalam rapat kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman yang digelar pada Sabtu, 6 Juli 2024 di Kota Pariaman, dipaparkan bahwa anggaran dinas sosial hanya berkisar Rp7 miliar untuk penanganan wilayah seluas lebih dari 1.300 km persegi.

“Saya sangat prihatin ternyata anggaran untuk dinas sosial itu sangat kecil sekali. Untuk 459 ribu penduduk Kabupaten Padang Pariaman, dana sosialnya hanya Rp7 miliar. Bisa dibuat apa dengan anggaran itu?,” kata legislator Dapil Sumatra Barat II ini seusai rapat.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap nantinya akan ada peningkatan anggaran bagi Dinas Sosial dan P3A di Kabupaten Padang Pariaman. Menurut dia, besaran anggaran yang ideal bagi wilayah tersebut adalah berkisar 5 kali lipat dari anggaran saat ini.

Hal itu mengingat luasan wilayah, banyaknya penerima bantuan dan potensi bencana yang terjadi. “Saya berharap kedepannya dinas sosial ini adalah salah satu dinas atau OPD di tingkat kabupaten yang harus ditingkatkan anggarannya, minimal sekitar 5 kali lipat dari yang sekarang. Supaya dia bisa bekerja,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

John juga mengungkapkan keprihatinannya lantaran masih banyak penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Ia pun lantas membandingkannya dengan Kabupaten Bandung yang menjadi daerah pemilihan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

“Tadi pak Ace mengatakan di Jawa Barat, di Dapil beliau dengan jumlah penduduk 3,5 juta dia jumlah PKH nya cuma 100 ribu. Coba bandingkan itu. Ke depan mudah-mudahan pengentasan kemiskinan melalui dinas sosial dan Kementerian Sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata John.

Pada kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga berkesempatan untuk memberikan bantuan secara langsung ke masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Total bantuan sosial yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman untuk didistribusikan kepada masyarakat adalah senilai Rp45.618.822.946. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

12 menit lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.


Benarkah Ada Migrasi BPA dari Kemasan Galon ke Air Saat Distribusi?

1 jam lalu

Ilustrasi galon air minum dalam kemasan. Dok. Colegality
Benarkah Ada Migrasi BPA dari Kemasan Galon ke Air Saat Distribusi?

Di media dan sosial media beredar informasi soal migrasi Bisphenol A (BPA) dari galon polikarbonat (PC) ke air minum yang terjadi saat galon masih didistribusikan dengan truk terbuka.


Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

2 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024 TEMPO/Daniel A. Fajri
Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.


Pelita Air dan Kementerian ESDM Sepakat Kembangkan Bandara Pondok Cabe Berkonsep Ramah Lingkungan

2 jam lalu

Direktur Utama PT Pelita Air Service, Dendy Kurniawan bersama Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE, Sahid Junaidi saat penandatanganan kerjasama Pelita Air dengan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kantor Pusat PT Pelita Air Service, pada Selasa 5 November 2024. Dok. Pertamina
Pelita Air dan Kementerian ESDM Sepakat Kembangkan Bandara Pondok Cabe Berkonsep Ramah Lingkungan

Pelita Air dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM menandatangani nota kesepahaman pengembangan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara ramah lingkungan. Proyek ini melibatkan GIZ dan mendukung target Pertamina mencapai Net Zero Emission 2060.


Satgas PASTI Blokir 498 Entitas Ilegal

2 jam lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan konsumen, Kantor OJK, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Satgas PASTI Blokir 498 Entitas Ilegal

Sejak 2017 s.d. 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan illegal


Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

2 jam lalu

Ilustrasi perumahan. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.


Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

2 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.


Dana Desa Dapat untuk Membantu Penanggulangan Perubahan Iklim

3 jam lalu

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Kesitimewaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jaka Sucipta saat menjadi pembicara dalam Lomba Desa dan Temu Karya Nasional (TKN) di Bali, Senin 4 November 2024. Dok. Kemendagri
Dana Desa Dapat untuk Membantu Penanggulangan Perubahan Iklim

Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp8-12 juta per desa untuk mendukung penanganan perubahan iklim.


Marak Cybercrime, BRI Pastikan Seluruh Data Nasabah Aman

3 jam lalu

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M Nugraha saat menghadiri Product Development Conference (PDC) Tech in Asia 2024 di Jakarta pada Selasa, 25 Juni 2024. Dok. BRI
Marak Cybercrime, BRI Pastikan Seluruh Data Nasabah Aman

Pengamanan BRI secara internal dilakukan secara berulang


BRI Publikasikan Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan III 2024

4 jam lalu

Ekspansi bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 melambat, yang disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat, dan persaingan usaha yang semakin ketat. Dok. BRI
BRI Publikasikan Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan III 2024

Ekspansi bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 melambat, tercermin dari Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 102,6