Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Dukung Peningkatan Anggaran Sosial di Padang Pariaman

image-gnews
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis. Foto: Runi/Man
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis. Foto: Runi/Man
Iklan

INFO NASIONAL - Sebanyak 84.558 jiwa di Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebagai penerima Program Bantuan Keluarga Harapan. Angka tersebut hampir 20 persen penduduk Kabupaten Padang Pariaman dengan total 459.169 jiwa.

Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis mengungkapkan keprihatinannya dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran sosial di wilayah tersebut. Dalam rapat kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman yang digelar pada Sabtu, 6 Juli 2024 di Kota Pariaman, dipaparkan bahwa anggaran dinas sosial hanya berkisar Rp7 miliar untuk penanganan wilayah seluas lebih dari 1.300 km persegi.

“Saya sangat prihatin ternyata anggaran untuk dinas sosial itu sangat kecil sekali. Untuk 459 ribu penduduk Kabupaten Padang Pariaman, dana sosialnya hanya Rp7 miliar. Bisa dibuat apa dengan anggaran itu?,” kata legislator Dapil Sumatra Barat II ini seusai rapat.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap nantinya akan ada peningkatan anggaran bagi Dinas Sosial dan P3A di Kabupaten Padang Pariaman. Menurut dia, besaran anggaran yang ideal bagi wilayah tersebut adalah berkisar 5 kali lipat dari anggaran saat ini.

Hal itu mengingat luasan wilayah, banyaknya penerima bantuan dan potensi bencana yang terjadi. “Saya berharap kedepannya dinas sosial ini adalah salah satu dinas atau OPD di tingkat kabupaten yang harus ditingkatkan anggarannya, minimal sekitar 5 kali lipat dari yang sekarang. Supaya dia bisa bekerja,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

John juga mengungkapkan keprihatinannya lantaran masih banyak penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Ia pun lantas membandingkannya dengan Kabupaten Bandung yang menjadi daerah pemilihan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

“Tadi pak Ace mengatakan di Jawa Barat, di Dapil beliau dengan jumlah penduduk 3,5 juta dia jumlah PKH nya cuma 100 ribu. Coba bandingkan itu. Ke depan mudah-mudahan pengentasan kemiskinan melalui dinas sosial dan Kementerian Sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata John.

Pada kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga berkesempatan untuk memberikan bantuan secara langsung ke masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Total bantuan sosial yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman untuk didistribusikan kepada masyarakat adalah senilai Rp45.618.822.946. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

HUT ke-26 Bank Mandiri: Hadirkan Inovasi Digital Adaptif dan Solutif

1 jam lalu

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kesembilan kiri) beserta Jajaran direksi saat peluncuran berbagai fitur dan layanan digital terbaru dalam perayaan HUT ke-26 di Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2024. Dok.Bank Mandiri
HUT ke-26 Bank Mandiri: Hadirkan Inovasi Digital Adaptif dan Solutif

Merayakan HUT ke-26, Bank Mandiri memperkenalkan inovasi digital adaptif yang siap memimpin perubahan di masa depan


Suami-Istri Anggota DPR Dapat Tunjangan Perumahan Masing-masing, Setjen: Hak Administratif Setiap Anggota

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Suami-Istri Anggota DPR Dapat Tunjangan Perumahan Masing-masing, Setjen: Hak Administratif Setiap Anggota

Pemberian tunjangan perumahan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang tidak lagi diberikan kepada legislator Senayan.


OJK Dorong Inklusi Keuangan di Balikpapan untuk Indonesia Maju

3 jam lalu

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar (tengah) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi (Kedua kiri) beserta jajaran Dewan Keuangan Inklusif (DNKI) saat pembukaan acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu, 5 Oktober 2024. Dok. OJK
OJK Dorong Inklusi Keuangan di Balikpapan untuk Indonesia Maju

Inisiatif inklusi keuangan oleh OJK di Kalimantan Timur diharapkan memperluas akses keuangan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional.


Knowledge Power Up, Inisiatif Telkom Akselerasikan Budaya Belajar Karyawan

3 jam lalu

Demi mendukung langkah transformasi perusahaan sekaligus memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, Telkom secara kontinyu  menerapkan berbagai program serta aktivasi belajar dan inovasi bagi seluruh karyawan, baik hard skill maupun soft skill. Dok. Telkom
Knowledge Power Up, Inisiatif Telkom Akselerasikan Budaya Belajar Karyawan

Telkom Indonesia hadirkan program Knowledge Power Up untuk memperkuat budaya belajar dan inovasi bagi karyawan.


Anggota DPR Mau Dapat Tunjangan Perumahan, Segini Harga Sewa Rumah di Kawasan Senayan-Kebayoran

3 jam lalu

Suasana Kompleks Rumah Dinas DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 5 Oktober 2024. TEMPO/Hendrik Yaputra
Anggota DPR Mau Dapat Tunjangan Perumahan, Segini Harga Sewa Rumah di Kawasan Senayan-Kebayoran

Anggota DPR bakal mendapatkan tunjangan perumahan. Barapa harga sewa rumah di sekitar Senayan-Kebayoran?


Kata Dasco, Said Abdullah, dan Eko Patrio Soal Rencana Penambahan Komisi di DPR

3 jam lalu

Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Kata Dasco, Said Abdullah, dan Eko Patrio Soal Rencana Penambahan Komisi di DPR

DPR mematangkan penambahan jumlah komisi setelah presiden terpilih Prabowo mematangkan juga penambahan nomenklatur kementerian.


DPR Klaim Dukung Perbaikan Kesejahteraan Hakim Menjelang Aksi Cuti Massal

5 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman usai mengikuti Rapat Pimpinan Nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 30 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
DPR Klaim Dukung Perbaikan Kesejahteraan Hakim Menjelang Aksi Cuti Massal

DPR kerap mendapat masukan soal minimnya kesejahteraan hakim. Khususnya saat kunjungan kerja Komisi III DPR yang membidangi hukum ke berbagai daerah.


DPR Agendakan Rapat dengan Hakim Peserta Aksi Cuti Bersama

18 jam lalu

Ilustrasi hakim. Shutterstock
DPR Agendakan Rapat dengan Hakim Peserta Aksi Cuti Bersama

Rapat dengar pendapat akan digelar bersamaan dengan aksi cuti bersama para hakim.


Groundbreaking Gedung Mandiri Financial Center di Kawasan PIK 2

19 jam lalu

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi  (kanan) saat groundbreaking atau peletakan batu pertama Mandiri Financial Centre di kawasan strategis Pantai Indah Kapuk (PIK), pada 5 Oktober 2024. Dok. Bank Mandiri
Groundbreaking Gedung Mandiri Financial Center di Kawasan PIK 2

Pembangunan Mandiri Financial Center di PIK 2 merupakan bukti nyata komitmen Bank Mandiri dalam berinovasi dan merespons kebutuhan masyarakat serta pelaku bisnis.


Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

19 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 4 Oktober 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

Cucun mengatakan nama-nama menteri kabinet Prabowo kemungkinan akan diumumkan setelah pelantikan presiden.