Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau "Nawadosa" rezim Jokowi selama sepuluh tahun menjabat. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - People’s Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang disebut sebagai Mahkamah Rakyat Luar Biasa membacakan putusan atas gugatan “Nawadosa” rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke kursi kosong pada Selasa, 25 Juni 2024. Digelar di aula Wisma Makara Universitas Indonesia atau UI, Depok, Jawa Barat, sidang dimulai pada pukul 10.30 WIB dan baru tuntas sekitar pukul 20.00 WIB.

Kursi dengan papan nama “Tergugat” itu seharusnya diduduki Jokowi atau perwakilannya, namun kosong karena tak hadir sekalipun telah diundang. Kursi kosong berwarna putih itu terletak di sisi kiri majelis hakim yang bertugas memimpin sidang. Di seberang ruangan, ada kursi tempat para penggugat duduk.

Di sekitar kursi yang seharusnya diduduki Jokowi itu, terdapat sejumlah figur orang-orangan yang terbuat dari papan kayu. Di antaranya terdapat sosok Munir Said Thalib, Marsinah, Wiji Thukul, Filep Karma, Salim Kancil, hingga Immawan Randy dan Yusuf Kardawi yang wafat saat berdemonstrasi di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 2019 lalu.

Figur-figur itu disebut menggambarkan beberapa korban kekerasan oleh negara yang hingga saat ini belum mendapatkan keadilan. Sosok-sosok tersebut berdiri menghadap kursi kosong Jokowi.

Gugatan yang diadili dalam sidang disebut sebagai sembilan dosa atau "Nawadosa" rezim Jokowi. Di antaranya soal perampasan ruang hidup, persekusi, korupsi, militerisme dan militerisasi, komersialisasi pendidikan, kejahatan kemanusiaan dan impunitas, eksploitasi sumber daya alam, sistem kerja yang memiskinkan, serta pembajakan legislasi.

Putusan sidang dibacakan hari itu juga oleh Hakim Ketua Asfinawati. Sebelum membacakan putusan, Asfinawati sempat menyinggung sumpah presiden Republik Indonesia yang dilakukan Jokowi sebelum menjabat.

Sumpah tersebut berbunyi, “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Asfinawati mengatakan persidangan Mahkamah Rakyat Luar Biasa menunjukkan tak ada keraguan bahwa sumpah tersebut telah dilanggar Jokowi. “Secara umum, kami juga memberikan putusan sebagai berikut. Satu, tergugat terbukti menyebabkan adanya pelanggaran HAM lintas generasi,” ucap Asfinawati saat membacakan putusan.

Kedua, Asfinawati berujar Majelis Hakim memutuskan bahwa Presiden Jokowi terbukti memundurkan demokrasi. Antara lain mengembalikan dwifungsi TNI-Polri, melemahkan lembaga dan gerakan pemberantasan korupsi, serta memberlakukan kembali konsep domein verklaaring dari masa kolonial. Konsep itu berarti tanah yang tidak bisa dibuktikkan kepemilkannya dengan surat, otomatis akan menjadi tanah negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ketiga, tergugat gagal memenuhi sumpah dan kewajiban Presiden Republik Indonesia,” ucap Asfinawati. Serta keempat, bahwa Presiden Jokowi terbukti melakukan setidak-tidaknya pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan pendirian negara yang ada dalam pembukaan UUD 45, korupsi dalam arti luas atau terbukti melakukan perbuatan tercela.

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Rakyat Luar Biasa Edy Kurniawan mengatakan panitia sidang telah melayangkan panggilan kepada Jokowi untuk hadir di pengadilan rakyat tersebut. Surat pemanggilan itu, kata Edy, telah disampaikan secara langsung ke Kantor Sekretariat Negara dan secara daring ke media sosial milik pemerintah.

Namun, Presiden Jokowi sebagai tergugat tidak memenuhi panggilan Mahkamah Rakyat Luar Biasa hingga putusan dibacakan. Baik Jokowi maupun pemerintah tidak mengirimkan wakilnya untuk datang di tengah-tengah sidang rakyat kali ini.

Menanggapi sidang Mahkamah Rakyat, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pemerintah terbuka menerima kritik maupun dukungan terhadap jalannya pemerintahan.

"Kritik merupakan hal yang lazim dalam negara demokrasi. Kritik dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk memperbaiki semua bidang pemerintahan," kata Ari melalui pesan singkat kepada Tempo pada Selasa, 25 Juni 2024.

SULTAN ABDURRAHMAN | DANIEL A FAJRI

Pilihan Editor:JPPI: Tipu-tipu Nilai di Jalur Prestasi Dominasi Masalah PPDB 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

1 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

Fraksi PAN meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU.


Jokowi Panggil Menteri Agama Yaqut ke Istana

1 jam lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selaku Amirul Hajj mengecek fasilitas pengolahan makanan bagi jamaah calon haji Indonesia 1445 H di Arafah, Makkah, Selasa 11 Juni 2024. Menag meninjau secara langsung berbagai persiapan dan fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) menjelang puncak ibadah haji yang akan berlangsung mulai 9 Dzulhijah atau 15 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Panggil Menteri Agama Yaqut ke Istana

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke Istana di saat Pansus Haji DPR menyelidiki pengalihan tambahan kuota haji reguler. Apa yang dilaporkan ke Jokowi?


Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. ANTARA/ Aditya Pradana Putra
Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

Ajib Hamdani menilai pemilihan Thomas Djiwandono sebagai wakil Sri Mulyani menunjukkan Prabowo ingin memitigasi risiko keuangan negara sejak dini.


Jokowi Bakal Buka Piala Presiden 2024 Hari Ini

2 jam lalu

Ketua Steering Committee Piala Presiden 2024 Maruarar Sirait saat ditemui di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Randy
Jokowi Bakal Buka Piala Presiden 2024 Hari Ini

Presiden Jokowi akan membuka turnamen sepak bola Piala Presiden 2024 pada hari ini.


Prabowo Sebut Sedang Dilatih Jokowi, dari Baca Sambutan hingga Duduk di Sebelah Presiden Saat Rapat Kabinet

3 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Sebut Sedang Dilatih Jokowi, dari Baca Sambutan hingga Duduk di Sebelah Presiden Saat Rapat Kabinet

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemimpin yang legowo. Ia menilai cara Jokowi patut dicontoh.


Wamentan Sudaryono soal Food Estate: Itu Salah Satu, Bukan Satu-satunya..

3 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7/2024), usai dilantik. ANTARA/Yashinta Difa
Wamentan Sudaryono soal Food Estate: Itu Salah Satu, Bukan Satu-satunya..

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono angkat bicara soal lumbung pangan atau food estate.


Ini Pernyataan Pertama 3 Wakil Menteri Baru setelah Dilantik Jokowi

3 jam lalu

Wamen Investasi Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, dan Wamen Pertanian Sudaryono setelah pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA/Yashinta Difa
Ini Pernyataan Pertama 3 Wakil Menteri Baru setelah Dilantik Jokowi

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Wamen Investasi Yuliot Tanjung dilantik Presiden Jokowi


Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

3 jam lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II.


Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

4 jam lalu

Yuliot Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi berjabat tangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Saat ini Yuliot Tanjung menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM. TEMPO/Subekti
Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

Berapa harta kekayaan Eks Deputi BKPM Yuliot Tanjung yang kini jadi wakil menteri Investasi? Simak informasi lengkapnya berikut ini.


Sebut Transisi Pemerintahan Hal Biasa, Yuliot Tanjung Optimistis Pilkada tak Pengaruhi Iklim Investasi

4 jam lalu

Ki-Ka. Yuliot Tanjung saat dilantik menjadi Wakil Menteri Investasi, Sudaryono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian dan Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Pergantian pejabat ini terjadi di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. TEMPO/Subekti.
Sebut Transisi Pemerintahan Hal Biasa, Yuliot Tanjung Optimistis Pilkada tak Pengaruhi Iklim Investasi

Pilkada 2024 bakal diselenggarakan pada 27 November 2024.