Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pj Gubernur NTB Mundur untuk Maju Pilkada 2024, Tito Karnavian Lantik Penggantinya

image-gnews
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 3 Penjabat gubernur yakni Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumatra Utara, Elen Setiadi sebagai Pj Gubernur Sumatra Selatan dan Hassanudin sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Senin, 24 Juni 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta. Doc. Istimewa/ Humas Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 3 Penjabat gubernur yakni Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumatra Utara, Elen Setiadi sebagai Pj Gubernur Sumatra Selatan dan Hassanudin sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Senin, 24 Juni 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta. Doc. Istimewa/ Humas Kemendagri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, melantik  Hassanudin sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) mengantikan penjabat sebelumnya Lalu Gita Ariadi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin, 24 Juni 2024.

"Pelantikan ini didorong karena Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengundurkan diri lantaran ingin mengikuti Pilkada 2024," kata Tito melalui keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Selasa, 26 Juni 2024.

Selain Pj Gubernur NTB, Tito juga melantik Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut), dan Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Keduanya adalah Agus Fatoni yang dilantik sebagai Pj. Gubernur Sumut, dan Elen Setiadi sebagai Pj. Gubernur Sumsel.

Tito menyebut pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pj. Gubernur tertanggal 21 Juni 2024.

Dia mengatakan telah memberikan arahan kepada para Pj kepala daerah yang berencana ikut kontestasi politik untuk mengundurkan diri. Dia menyatakan tidak pernah menghalangi hak politik. Namun, Pj kepala daerah harus mengikuti aturan yaitu mengundurkan diri paling lambat 40 hari sebelum masa pendaftaran pada 27 Agustus 2024.

“Kami minta untuk segera diberi tahu agar Pilkada berlangsung dengan fair dan juga memberikan ruang kepada teman-teman yang akan ikut memiliki ruang manuver yang lebih luas. Lantaran ruang Pj. terbatas karena adalah penugasan, termasuk membangun hubungan politik (harus mengundurkan diri),” ujarnya.

Tito menceritakan saat Gita menyampaikan keinginannya untuk mengikuti Pilkada Serentak 2024. “Otomatis artinya saya menerjemahkan ini adalah keinginan untuk mengundurkan diri dan otomatis saya harus menyiapkan pengganti,” ujarnya.

Pengganti Gita diambil dari pejabat pemerintah pusat. Setelah melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang melibatkan pimpinan kementerian dan lembaga, akhirnya terpilih Hassanudin yang saat itu menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut.

Tito menilai karena Hassanudin merupakan Staf Ahli Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Sebagai pejabat pemerintah pusat, Hassanudin kerap memberikan arahan kepada daerah termasuk melakukan supervisi. Apabila pengganti belum berpengalaman sebagai Pj kepala daerah dapat terjadi kesalahan informasi atau salah pengarahan, sehingga pengalaman tersebut dibutuhkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tito juga menimbang Provinsi NTB bakal ada agenda besar seperti MotoGP dan tengah berlangsung pembangunan smelter skala besar. Karena itu, posisi Pj Gubernur NTB perlu diisi oleh orang yang berpengalaman. 

“Sembilan bulan sudah di Sumut, sekarang ada pengalaman yang baru di daerah yang baru,” ujarnya.

Sementara pengganti Pj Gubernur Sumut yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumsel. Mendagri mengatakan, dipilihnya Fatoni karena sudah berpengalaman menjadi Pj kepala daerah. Pengalaman ini dibutuhkan terlebih Provinsi Sumut akan menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI selain Provinsi Aceh.

“Kami tidak ingin mengambil risiko, orang yang pernah pengalaman sebagai kepala daerah yang sudah dua kali dan mengerti tentang keuangan daerah, karena nanti PON ini nanti paling banyak persoalannya adalah masalah keuangan,” ujarnya.

Selain itu alasan dipilihnya Elen Setiadi sebagai Pj Gubernur Sumsel karena ingin memberikan pengalaman kepada pejabat pemerintah pusat. 

Elen merupakan pejabat pimpinan tinggi madya pada Kemenko Perekonomian yang dinilai banyak memberikan kontribusi dalam pengendalian inflasi dan pertumbuhan eknonomi. Dia, keberadaan Elen dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel. Ini juga dapat memberi pangalaman baru bagi Elen, sehingga nantinya setelah kembali ke Kemenko Perekonomian arahannya kepada daerah semakin matang.

Pelantikan itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Pilihan Editor: Istana soal Pengaruh Jokowi di Pilkada: Itu Ranah Parpol atau Gabungan Parpol

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Jusuf Hamka soal Gantikan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

11 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Respons Jusuf Hamka soal Gantikan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

Jusuf Hamka juga mengungkap bahwa dirinya telah membangun Kabupaten Sumedang dalam bentuk infrastruktur jalan sepanjang 62 kilometer.


Calon-calon yang Diusung PKS di Pilkada Banten-DKI-Jabar, Ada Kader Gerindra

11 jam lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Calon-calon yang Diusung PKS di Pilkada Banten-DKI-Jabar, Ada Kader Gerindra

Dari daftar calon yang diusung, hanya Anies Baswedan dan Andra Soni yang bukan kader PKS.


Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

23 jam lalu

Ganjar Pranowo mengikuti upacara bendera Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 1 Juni 2024. FOTO/Istimewa
Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

Ganjar Pranowo mengatakan dirinya siap membantu calon-calon yang meminta bantuannya untuk pemenangan Pilkada 2024.


KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

Gerindra menyambut baik rencana KPU Bali dan merasa tidak sulit mengarahkan konstituen hingga di tingkat terbawah.


PDIP Gandeng 6 Parpol, Siap Usung Etik Suryani-Eko Sapto di Pilkada Sukoharjo 2024

1 hari lalu

Logo PDIP
PDIP Gandeng 6 Parpol, Siap Usung Etik Suryani-Eko Sapto di Pilkada Sukoharjo 2024

PDIP dan enam parpol di Kabupaten Sukoharjo membentuk koalisi besar untuk mengusung petahana kembali maju dalam Pilkada 2024.


Respons Khofifah soal Peluang Berduel dengan Risma di Pilkada Jawa Timur

1 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan kepada petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) DPP, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juli 2024. PPP mendukung pasangan Khofifah-Emil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur atau Pilgub Jatim. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Khofifah soal Peluang Berduel dengan Risma di Pilkada Jawa Timur

Khofifah Indar Parawansa optimistis memenangkan Pilkada Jawa Timur, meski berduel dengan Risma. Khofifah sudah siapkan program secara serius.


Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

1 hari lalu

Grace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi
Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

Istana tanggapi pernyataan Djarot PDIP tentang Jokowi menyiapkan keluarganya maju di kontestasi politik. Isu dinasti politik sengaja digelindingkan.


KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

1 hari lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

KPU Pusat segera menerbitkan peraturan tentang perlengkapan pemungutan suara di Pilkada 2024. Agar KPU daerah cukup waktu mendistribusikan logistik.


Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

1 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

Menjelang Pilkada 2024, Bey meminta komitmen para ASN dengan tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.


KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

1 hari lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan coklit data pemilih ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

KPU Kota Bogor menyebut progres pelaksanaan coklit itu merupakan hasil sinkronisasi pada Pilkada 2024 sebanyak 818.302 orang.