TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan perhatian khusus mengenai pentingnya stabilitas politik menjelang pergantian pemerintah. Kepala negara meminta stabilitas politik terus dijaga supaya tidak berdampak pada daya saing RI di tingkat global.
"Harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik," kata Jokowi saat memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna soal ekonomi di Istana Negara, Jakarta, 24 Juni 2024.
Eks Gubernur Jakarta ini menyerukan kepada para menteri untuk hati-hati menjaga isu yang muncul setiap hari. Eks Wali Kota Solo ini tak ingin ada isu negatif yang bakal berdampak kepada pasar.
Pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Dia akan digantikan oleh Prabowo Subianto, yang memenangkan pemilihan presiden 2024 berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.
Dalam proses pergantian pemerintahan, Prabowo tidak membentuk secara khusus tim transisi. Berbeda ketika transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi pada 2014 lalu. Setelah memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla membentuk tim transisi.
Adapun Prabowo hanya membentuk tim gugus tugas sinkronisasi, yang diisi internal Partai Gerindra. Gugus tugas itu dipimpin oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjabat wakil ketua tim gugus tugas. Lalu anggota gugus tugas di antaranya Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, dan Prasetyo Hadi.
Dalam pemaparan di sidang kabinet kemarin, Jokowi mengungkit daya saing Indonesia pada 2024 yang naik signifikan. Merujuk pada data IMD atau World Competitiveness Ranking, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan saat ini Indonesia berada pada posisi 27, yang mengalahkan Malaysia, Jepang, dan Filipina.
Ia menyebut ada kecenderungan negara seperti Malaysia dan Jepang kehilangan daya saing diakibatkan pelemahan mata uang dan penurunan produktivitas. Presiden Jokowi mengklaim kenaikan utama daya saing Indonesia karena kepemerintahan, dunia usaha, dan ekonomi.
"Artinya apa? Stabilitas politik itu penting. Artinya, stabilitas mata uang itu penting. Artinya, peningkatan produktivitas itu penting," kata Jokowi.
Komitmen Tim Prabowo Menjaga APBN
Gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran diproyeksikan untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah mereka dilantik. Tim ini sudah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 terkini bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Direktorat Jenderal Pajak pada Senin, 24 Juni.
Pemerintahan Jokowi disebut telah menyampaikan postur Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) kepada Tim Gugus Tugas Prabowo. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rencana pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen sudah disampaikan kepada Prabowo.
“Beliau juga memberikan assurance atau keyakinan, arahan, bahwa beliau berkomitmen terhadap defisit di bawah 3 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani memastikan bahwa APBN transisi akan terus dikomunikasikan, disinkronkan, dan dikoordinasikan antara pemerintah saat ini yang menyusun dengan pemerintah yang akan menjalankan untuk periode selanjutnya.
Berdasarkan kesepakatan sementara antara pemerintah dengan Panitia Kerja (Panja) A Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai postur makro fiskal 2025, target pertumbuhan ekonomi yang disepakati tahun 2025 berkisar 5,1-5,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300-15.900 per dolar Amerika Serikat (AS), suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun sebesar 6,9-7,2 persen, harga minyak 75-85 dollar AS per barel, lifting minyak 580-605 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.003-1.047 juta barel per hari.
Untuk indikator pembangunan, tingkat kemiskinan disepakati diturunkan ke 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5 persen, indeks modal manusia 0,56, dan Nilai Tukar Petani (NTP) 115-120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105-106.
DANIEL A. FAJRI, ILONA ESTERINA
Pilihan Editor: Istana soal Pengaruh Jokowi di Pilkada: Itu Ranah Parpol atau Gabungan Parpol
