Plh. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan, salah satu penyebab pengumuman PPDB tahap 1 sistem zonasi pada 19 Juni 2024 molor hingga malam hari gara-gara sejumlah sekolah terpaksa menggelar rapat pleno ulang penetapan calon siswa yang lulus karena memverifikasi ulang domisili siswa. Pada tahapan tersebut sudah 168 calon siswa yang tercoret karena terbukti menggunakan alamat palsu.
“Yang kemarin membuat pengumuman terlambat karena ada sekolah-sekolah yang masih pleno ulang karena ada bukti baru. Makanya jam 19.30 WIB baru diumumkan. Itu saja sudah kurang lebih 168 CPD (calon peserta didik) dianulir. Tidak hanya di Kota Bandung, ada beberapa dari luar daerah,” kata Ade saat dihubungi Tempo, Senin, 24 Juni 2024.
Ade mengatakan, selepas pengumuman PPDB tersebut Dinas Pendidikan menerima laporan dan pengaduan warga mengenai adanya keganjilan dalam alamat domisili siswa. Laporan tersebut ditindaklanjuti sehingga ditemukan 31 calon siswa lagi yang dianulir kelulusannya. Sehingga total yang dicoret mencapai 199 siswa.
“Di dalam perkembangannya kemarin mendapatkan lagi pengaduan laporan dan informasi ditindaklanjuti. Hasilnya di Kota Bandung ada penambahan 25 (calon siswa) di SMA 3 dan 6 di SMA 5 dianulir kemarin, hari Minggu,” kata Ade.
Ade mengatakan, khusus di SMA 3 saja, sebelumnya sudah 42 calon siswa yang dianulir kelulusannya karena persoalan domisili. Di SMA 5, sebelumnya sudah 21 orang yang dianulir kelulusannya.
“Khusus untuk dua sekolah ini. Di SMA 3 itu yang awalnya 42 orang ditambah kemarin 25 orang jadi seluruhnya 67 orang sampai dengan hari ini di SMA 3 saja. Untuk SMA 5 sampai hari ini totalnya 27 orang. Untuk dua sekolah itu saja 94 orang,” kata Ade.
Salah satu kasus yang ditemukan adalah calon siswa yang memiliki domisili alamat yang ternyata saat dicek merupakan alamat kantor. “Paling gampang mengecek di Google Maps di dekat sekolah favorit, ternyata muncul kantor. Kemudian kami dari panitia PPDB didukung tim Satpol PP dan unsur Polisi Militer TNI melakukan pengecekan, pendalaman. Didatangi satu-satu,” kata dia.
Kuota PPDB yang tidak terisi karena siswa yang dianulir tersebut selanjutnya akan dilimpahkan pada kuota PPDB tahap 2 jalur prestasi rapor. Calon siswa yang di anulir kelulusannya tersebut disarankan untuk mengikuti tahap tersebut.
Ade mengatakan, laporan yang diterima lebih banyak dari jumlah calon siswa yang dianulir kelulusannya. Namun, tidak semua laporan dan pengaduan yang diterima ditindaklanjuti. Hanya yang menyertakan data dan bukti yang ditindaklanjuti.
Pendalaman masih terus dilakukan selama panitia PPDB menerima laporan dan pengaduan. “Kita berharap ini selesai, kemudian menjadi pembelajaran bagi kita semua ini menjadi catatan untuk perbaikan kebijakan,” kata dia.
Pilihan Editor:Alasan PKS Jagokan Sohibul Iman Bukan Anies di Pilkada Jakarta 2024
