Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penjelasan Pj Gubernur Jabar Bey Soal Kecurangan PPDB hingga Pengumuman yang Terkendala

image-gnews
Guru beristirahat di sela melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juli 2023. Aksi tersebut digelar terkait PPDB Online 2023 yang dinilai melanggar kapasitas jumlah per rombongan belajar (Rombel) di Kota Bekasi melebihi ketentuan Permendikbud dan meminta agar PPDB harus transparan, jujur, akuntabel serta adil dan juga tidak mempolitisasi di area sekolah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Guru beristirahat di sela melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juli 2023. Aksi tersebut digelar terkait PPDB Online 2023 yang dinilai melanggar kapasitas jumlah per rombongan belajar (Rombel) di Kota Bekasi melebihi ketentuan Permendikbud dan meminta agar PPDB harus transparan, jujur, akuntabel serta adil dan juga tidak mempolitisasi di area sekolah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Bandung – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menjanjikan siap membatalkan kelulusan peserta didik yang terbukti curang dalam pelaksanaan PPDB 2024. "Walau sudah diumumkan (PPDB) saya minta jika ada yang melanggar aturan maka kelulusannya dianulir (tidak sah)," kata Bey dikutip dari keterangannya, Sabtu, 22 Juni 2024.

Bey mengatakan, dirinya sudah meminta Dinas Pendidikan untuk segera menindaklanjuti bila ditemukan kecurangan atau data tidak wajar. Menurut dia, ada satu sekolah yang diminta mengulang sidang pleno penetapan akhir peserta didik untuk memastikan tidak ada data yang tidak wajar soal domisili calon siswa.

"Ada salah satu sekolah di suatu tempat yang diulang sidang plenonya, akan diteliti ulang memastikan data domisili tepat," kata Bey.

Bey mengatakan, PPDB SMA/SMK di Jawa Barat diawasi pelaksanaannya oleh Ombudsman, BPKP, serta Inspektorat. "Selama ada bukti, kenapa tidak? Ombudsman juga ikut mengawasi, karena jika kami di audit, akan seperti apa auditnya," kata Bey.

Bey mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Barat mencoba memberikan yang terbaik dalam proses PPDB SMA/SMK. Adapun mengenai pengumuman PPDB yang baru dibuka malam hari, Bey mengklaim hal itu karena panitia masih melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan calon peserta jujur dalam memerikan data.

"Karena itu semua dicek, kenapa pengumuman sampai malam? Karena terus verifikasi dilakukan. Itu karena dinamika di lapangan karena masih ada proses verifikasi," kata Bey.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, warganet geram karena sebelumnya tak diberi kepastian waktu kapan jadwal pengumuman bisa dicek. Mereka lalu membanjiri postingan tersebut dengan ribuan komentar.

"Minta tolong mengerti, ini kenapa belum diumumin juga ya? Sudah jam 17.03 loh ini," kata akun @imdhe_** di kolom komentar.

Hasil penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap 1 di Jawa Barat (Jabar) diumumkan pada Rabu, 19 Juni 2024. Namun, waktu pengumuman lebih lambat dari jam biasanya. Tahun lalu, hasil pengumuman PPDB sudah bisa dilihat sejak pukul 14.00 WIB.

Melansir dari akun Instagram resmi Dinas Pendidikan Jawa Barat, hasil itu akan diumumkan malam ini. "Jangan sampai terlewat! Pengumuman PPDB Tahap 1 SMA, SMK, SLB Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Rabu, 19 Juni 2024 ini pukul 19.30," tulis @disdikjabar dalam salah satu caption postingannya, dikutip pada Rabu malam, 19 Juni 2024.

Pilihan Editor: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Citra Lembaganya Membaik Usai Pemilu 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

2 jam lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

Pencairan dana KJP Plus dapat dimanfaatkan penerima sejak Jumat sore, 12 Juli 2024.


Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

9 jam lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

Sebanyak 69 siswa mengalami piagamnya dianulir dalam PPDB Tingkat SMA di Semarang, Jawa Tengah.


Orang Tua Siswa di Solo Ngadu Akun Daftar PPDB Digunakan Orang Lain

21 jam lalu

Petugas membantu orang tua calon siswa mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMP Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Pendaftaran PPDB Kabupaten Bogor 2024 jenjang SMP pada 1-4 Juli 2024 itu dibuka melalui empat jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan jalur anak guru atau tenaga kependidikan, serta daerah perbatasan. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Orang Tua Siswa di Solo Ngadu Akun Daftar PPDB Digunakan Orang Lain

Orang tua calon peserta didik (CPD) melapor akun mereka digunakan orang lain untuk PPDB.


Banyak Masalah PPDB, Kemendikbud: Hapus Jalur Zonasi Bukan Solusi

23 jam lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Banyak Masalah PPDB, Kemendikbud: Hapus Jalur Zonasi Bukan Solusi

Menurut Kemendikbud, akar masalah PPDB ada dua.


Perkumpulan Wali Murid Laporkan Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta ke Ombudsman

2 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Perkumpulan Wali Murid Laporkan Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta ke Ombudsman

Ada siswa yang saat ini belum mendapatkan sekolah karena tidak lolos PPDB bersama.


Polemik PPDB, Anggota DPR Minta Pemerintah Subsidi Sekolah Swasta untuk Tingkatkan Kualitas

4 hari lalu

Petugas membantu orang tua calon siswa mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMP Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Pendaftaran PPDB Kabupaten Bogor 2024 jenjang SMP pada 1-4 Juli 2024 itu dibuka melalui empat jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan jalur anak guru atau tenaga kependidikan, serta daerah perbatasan. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Polemik PPDB, Anggota DPR Minta Pemerintah Subsidi Sekolah Swasta untuk Tingkatkan Kualitas

Andreas mengatakan kecurangan dalam proses PPDB terus berulang setiap tahun karena beberapa hal, diantaranya favoritisme sekolah negeri.


Dede Yusuf Ajukan Tiga Solusi untuk Masalah PPDB ke Pemerintah

4 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Dede Yusuf Ajukan Tiga Solusi untuk Masalah PPDB ke Pemerintah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf memberikan tiga pilihan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan PPDB.


Kemenko PMK Ajukan Draft Pembentukan Satgas PPDB ke Kemensetneg

5 hari lalu

Seratusan emak-emak relawan DKR Kota Depok berunjuk rasa tentang pelaksanaan PPDB di depan SMAN 4 Depok Jalan Jeruk Raya, Tapos, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kemenko PMK Ajukan Draft Pembentukan Satgas PPDB ke Kemensetneg

Pembentukan Satgas PPDB masih menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


PDIP Melirik Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk Pilkada Jakarta 2024, Berikut Kebijakannya Selama Jadi Menteri

6 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Melirik Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk Pilkada Jakarta 2024, Berikut Kebijakannya Selama Jadi Menteri

Nama Mendikbudristek Nadiem Makarim dilirik PDIP untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Selama menjadi menteri berikut beberapa kebijakannya.


Ketahuan Curang di PPDB 2024, Anak Seorang Direktur Pilih Mundur dari Jalur Zonasi

6 hari lalu

Guru beristirahat di sela melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juli 2023. Aksi tersebut digelar terkait PPDB Online 2023 yang dinilai melanggar kapasitas jumlah per rombongan belajar (Rombel) di Kota Bekasi melebihi ketentuan Permendikbud dan meminta agar PPDB harus transparan, jujur, akuntabel serta adil dan juga tidak mempolitisasi di area sekolah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketahuan Curang di PPDB 2024, Anak Seorang Direktur Pilih Mundur dari Jalur Zonasi

Direktur itu menitipkan nama anaknya di domisili KK kenalannya agar bisa masuk sekolah incaran di PPDB 2024.