Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kronologi Anggota MKD DPR Kesal ke Bamsoet

image-gnews
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kesal kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo atau Bamsoet karena tidak memenuhi panggilan mereka pada Kamis, 20 Juni 2024. MKD memanggil Bambang Soesatyo untuk dimintai klarifikasi mengenai pernyataannya tentang wacana amendemen UUD 1945.

Bambang beralasan dirinya absen karena politikus Partai Golkar itu memiliki agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya di hari yang sama dengan pemanggilan MKD tersebut. Bambang juga baru menerima surat panggilan pada 19 Juni 2024. 

“Saya sudah memiliki agenda lain yang dijadwalkan dari jauh hari, sementara undangan baru saya terima kemarin sore pada 19 Juni 2024,” kata Bambang, dikutip dari Antara.

Bambang mengatakan undangan MKD itu mendadak. Padahal Pasal 23 ayat 1 Tata Beracara MKD mengatur bahwa MKD menyampaikan surat panggilan sidang kepada teradu paling lambat tujuh hari sebelum sidang digelar.

Bambang mengatakan dirinya telah menyampaikan pemberitahuan bahwa dirinya yang tidak dapat hadir di sidang MKD. Ia juga memberikan materi klarifikasi beserta pandangan hukum dari Biro Hukum Kesekjenan MPR mengenai hal tersebut.

Ia mengatakan dirinya juga telah mengirimkan rekaman video beserta transkrip narasi liputan dari salah satu media TV nasional dalam konferensi pers pada 5 Juni 2024. Pernyataan di rekaman  video itu yang menjadi alasan pemanggilan Bambang.

Penyerahan materi klarifikasi tersebut sekaligus sebagai upaya meluruskan bahwa aduan yang dilayangkan terhadap dirinya adalah tidak benar. Menurut Bambang, aduan tersebut dapat masuk ke dalam kategori penyebaran berita bohong atau hoaks, yang bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) serta cenderung menyerang kehormatan pimpinan MPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bamsoet menambahkan, dirinya melontarkan pernyataan diawali dengan kata "kalau/jika" dan tidak pernah mengatakan bahwa "seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD NRI 1945".

Seorang mahasiswa di Jakarta, Muhammad Azhari, melaporkan Bambang ke MKD karena pernyataan tentang amandemen UUD 1945 pada 7 Juni lalu. Pernyataan Bambang tersebut itu dimuat di beberapa media massa.

Bambang menilai laporan itu keliru sebab pelapor kurang cermat membaca dan memahami isi berita. Ia menilai isi laporan tersebut telah memutar balikan fakta.

Menanggapi tidak hadirnya Ketua MPR, anggota MKD Yulian Gunhar mengusulkan agar MKD bersikap tegas. Ia mengusulkan agar petugas pengamanan dalam atau pamdal DPR membawa paksa Bambang jika tidak kembali hadir pada sidang berikutnya.

Ketua MKD Adang Daradjatun mengatakan ketidakhadiran Bamsoet dalam sidang kemarin membuat MKD menunda sidang dalam rentang waktu paling lambat 30 hari setelah surat panggilan pertama. Adang mengatakan, jika Bambang tidak menghadiri panggilan sidang sebanyak tiga kali berturut-turut sejak disampaikan surat pemanggilan yang pertama, MKD akan mengambil sikap tegas.

Pilihan Editor : Bamsoet Menyoal Amendemen UUD

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Olahraga Otomotif di Sulut

10 jam lalu

Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo meresmikan kantor sekretariat IMI Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Kota Manado, Sabtu 13 Juli 2024. Dok. MPR
Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Olahraga Otomotif di Sulut

Peresmian kantor sekretariat IMI Provinsi Sulut bisa menopang padatnya aktivitas IMI di Sulut dalam mengembangkan olahraga otomotif.


Catatan Ketua MPR RI: Perkokoh Ketahanan Nasional dengan Kemandirian Pangan

11 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dok. MPR
Catatan Ketua MPR RI: Perkokoh Ketahanan Nasional dengan Kemandirian Pangan

Merealisasikan kemandirian Indonesia di bidang pangan harus terus menerus diupayakan dari waktu ke waktu.


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

22 jam lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

1 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

1 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

1 hari lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

Komisi Yudisial mengumumkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM.


Bamsoet Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Jurnal Ilmiah Dalam Negeri

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima cendaramata Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Jurnal Ilmiah Dalam Negeri

Bamsoet menerima aspirasi Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) agar pemerintah dan parlemen mengembangkan jurnal yang diterbitkan oleh berbagai kampus ataupun berbagai organisasi di Indonesia


Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Prof. Abdul Bari Azed, di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung rencana DPR RI mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).


Bamsoet Dorong Pembenahan Sistem Pendidikan Nasional

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Anggota Komisi X DPR RI dan Jajaran FISIPOL Universitas Wahid Hasyim, di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.
Bamsoet Dorong Pembenahan Sistem Pendidikan Nasional

Meningkatkan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan butuh proses dan konsistensi.


Bamsoet Dorong Koperasi Kembali Menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memberi sambutan secara daring pada Seminar Nasional Peringatan Hari Koperasi ke-77 yang diselenggarakan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) di Batam, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dorong Koperasi Kembali Menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional

Gagasan semangat kebersamaan untuk membantu perekonomian rakyat, terutama golongan ekonomi lemah yang menjadi inti dari gerakan koperasi.