Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri Setuju 26 RUU Kabupaten/Kota Dibahas DPR

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyetujui 26 Rancangan Undang-Undang atau RUU Kabupaten/Kota untuk dibahas di rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan persetujuan pemerintah dengan memberikan dua catatan. 

Pertama, pemerintah setuju dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan. "Presiden memberi arahan kepada para menteri agar dapat mempertahankan substansi yang telah menjadi kesepakatan pemerintah," kata Wempi melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis malam, 20 Juni 2024.

Wempi mengatakan catatan pemerintah terhadap 26 RUU kabupaten/kota berupa dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah.

Sedangkan catatan kedua, pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 26 RUU ini di luar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain, lantaran akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

 “Oleh karena itu, pada prinsipnya sekali lagi pemerintah setuju melanjutkan pembahasan 26 RUU kabupaten atau kota usul DPR RI sebatas substansinya sama dengan 20 Undang-Undang Provinsi yang telah diundangkan sebelumnya," ujarnya. 

Aadpun 27 Undang-Undang Kabupaten atau Kota tahap I telah disetujui menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juni 2024 yang lalu. Persetujuan pemerintah terhadap 26 RUU Kabupaten/Kota saat berdasarkan Surat Ketua DPR RI Nomor B/3495/LG.01.01/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden pun telah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-21,pada 3 Juni 2024, mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 26 RUU tersebut.

Dalam surat itu, Presiden telah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan 26 RUU Kabupaten/Kota.

Adapun 26 RUU tersebut untuk tingkat kabupaten meliputi RUU tentang Kabupaten Bintan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Batanghari, Kerinci, Merangin, Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, Lima Puluh Kota, Agam, Padang Pariaman, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, dan Tanah Datar. Kemudian untuk tingkat kota terdiri dari RUU tentang Kota Jambi, Pekanbaru, Bukittinggi, Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Sawahlunto, dan Solok. Berbagai kabupaten kota tersebut berada di Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau. 

Pilihan editor: Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua DPRD Rembang Dikabarkan Ditahan Otoritas Arab Saudi, Ini Profilnya

1 hari lalu

Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Supadi.  Instagram DPRD Rembang)
Ketua DPRD Rembang Dikabarkan Ditahan Otoritas Arab Saudi, Ini Profilnya

Ketua DPRD Rembang, Supadi, dikabarkan ditahan oleh otoritas Arab Saudi, ini profilnya


Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri Tito Karnavian menemukan ada beberapa daerah yang belum mencairkan anggaran untuk Pilkada Serentak.


Mendagri Minta Pemda di Sumatera Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Minta Pemda di Sumatera Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

Kemendagri telah menyerahkan DP4 Pilkada serentak seluruh provinsi di Sumatera. Jumlah pemilih mencapai 43 juta orang.


DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini: Bahas Pansus Haji hingga RUU Kabupaten/Kota

3 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini: Bahas Pansus Haji hingga RUU Kabupaten/Kota

DPR menggelar sidang paripurna hari ini untuk membahas sejumlah agend.


Inovasi Belum Menyeluruh, Kepala BSKDN Minta Pemkot Bogor Maksimalkan Potensi

6 hari lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo, (kiri) saat menjadi narasumber dalam kegiatan Coaching Clinic  kepada Perangkat Daerah Kota Bogor di Aula Mahoni, Pondok Kapilih Pacawati, Caringin, Bogor pada Jumat, 5 Juli 2024.  Dok. Kemendagri.
Inovasi Belum Menyeluruh, Kepala BSKDN Minta Pemkot Bogor Maksimalkan Potensi

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bogor untuk memaksimalkan potensi inovasi di masing-masing unit kerja.


Irjen Kemendagri Dorong Pemda Lakukan Upaya Konkret Tekan Inflasi

12 hari lalu

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir
Irjen Kemendagri Dorong Pemda Lakukan Upaya Konkret Tekan Inflasi

Kegiatan operasi pasar murah harus dilaksanakan dengan serius dan dilakukan secara berkelanjutan agar memiliki dampak signifikan.


Kemendagri Ungkap Indikator Keberhasilan Pilkada 2024, Apa Saja?

13 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Kemendagri Ungkap Indikator Keberhasilan Pilkada 2024, Apa Saja?

Partisipasi pemilih yang tinggi penting agar legitimasi hasil Pilkada 2024 semakin kuat.


Mendagri Tito Karnavian Ancam Copot Penjabat Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

15 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Karnavian Ancam Copot Penjabat Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

Tito Karnavian mengancam keterlibatan mereka di judi online juga bisa disebarluaskan kepada publik sebagai bentuk hukuman.


DPR Segera Sahkan 26 RUU Kabupaten/Kota

15 hari lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
DPR Segera Sahkan 26 RUU Kabupaten/Kota

Selanjutnya, 26 RUU Kabupaten/Kota itu akan disahkan dalam pembahasan tingkat II, yaitu rapat paripurna DPR.


Setelah Dihukum 6 Tahun Penjara, Eks Dirjen Kemendagri Kembali Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara di Kasus Suap Dana PEN

16 hari lalu

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto. ANTARA/HO-Kemendagri
Setelah Dihukum 6 Tahun Penjara, Eks Dirjen Kemendagri Kembali Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara di Kasus Suap Dana PEN

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri M Ardian Noervianto kembali dituntut 5,4 penjara dalam kasus yang sama, suap dana PEN.