Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri Tunjuk Pejabat KPK Jadi Pj Bupati Ciamis

image-gnews
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dalam seminar nasional 'Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia' di Aula Timur, kampus ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin, 14 Oktober 2024. Dok. Pemprov Jawa Barat
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dalam seminar nasional 'Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia' di Aula Timur, kampus ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin, 14 Oktober 2024. Dok. Pemprov Jawa Barat
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik Budi Waluya menjadi Penjbat Bupati Ciamis menggantikan Engkus Sutisna di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat, 1 November 2024. Budi merupakan Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada kesempatan yang sama, Bey juga melantik Kepala Biro Administrasi dan Perencanaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Agus Toyib menjadi Penjabat Bupati Kuningan menggantikan Raden Iip Hidajat.

Bey mengatakan penunjukan pejabat KPK menjadi Penjabat Bupati Ciamis merupakan keputusan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Engku Sutisna yang juga menjabat sebagai staf ahli Gubernur Jawa Barat akan pensiun dalam waktu dekat.

"Itu dari Kemendagri. Saya rasa baik, mudah-mudahan nanti dari KPK ini juga melihat kondisi di lapangan seperti apa. Yang pasti Ciamis itu APBD-nya harus mendapat perhatian khusus,” kata dia selepas pelantikan, Jumat, 1 November 2024.

Bey mengatakan, Ciamis saat ini menghadapi masalah defisit dalam APBD 2024. Defisit anggaran di Ciamis menembus Rp 200 miliar. Dengan demikian, ia berharap Penjabat Bupati Ciamis yang baru agar mengatur penggunaan anggaran dengan lebih efisien dan selektif.

“Jadi kami minta Pak Budi, mungkin lebih fokus pada APBD dan sedang pembahasan juga APBD 2025,” kata dia.  

Bey juga menyarankan Penjabat Bupati Ciamis tidak melakukan pinjaman ke bank untuk program pembangunan daerah. “Jangan pinjam ke bank, lebih baik lakukan efisiensi dulu walaupun ada perlambatan, tidak apa-apa. Misalnya 2023 terjadi pelambatan, kan masih ada DAU dan DAK,” kata dia.

Bey tidak merinci penyebab defisit pada anggaran daerah Kabupaten Ciamis. Namun ia menyoroti salah satu penyebab rendahnya pendapatan daerah Ciamis karena lokasinya yang berada di antara Pangandaran dan Tasikmalaya. Kedua wilayah itu sama-sama mengandalkan pariwisata untuk mengerek pendapatan daerahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kalau Ciamis itu posisinya terjepit antara Pangandaran dan Tasikmalaya, jadi memang harus betul-betul mencari apa yang dikedepankan. Memang ada tempat wisata juga di sana (Ciamis), tapi itu harus bisa dikemasi dengan baik," ujarnya.

"Memang harus fokus betul dan kita percaya bawah pariwisata di Jawa Barat ini tidak pernah berkurang, tinggal pengemasan dan promosinya."

Bey mengatakan Budi juga diminta agar fokus saja pada pembenahan APBD karena masa jabatannya terhitung pendek hingga pelantikan bupati terpilih. “Waktu mereka hanya empat bulan. Kalau Ciamis saya rasa fokus dulu pada APBD karena ini kan harus sehat biar ke depannya lebih enak lagi untuk bergerak,” kata dia.

Sementara untuk Iip Hidajat yang kini kembali menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat selepas mengakhiri jabatannya sebagai Penjabat Bupati Kuningan, Bey memintanya mengawal pelaksanaan pilkada serentak.

“Buat kami, kembalinya Pak Iip sebagai pejabat senior baik bagi kami karena beliau juga Kepala Kesbangpol, apalagi kita akan menghadapi pilkada,” kata Bey.

Pilihan editor: PDIP Tak Permasalahkan jika Jokowi Jadi Juru Kampanye di Pilkada: Dia Warga Biasa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Eks Pimpinan KPK Minta Dewas Segera Simpulkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Alexander Marwata

50 menit lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata usai pemeriksaan sebagai terlapor terkait pertemuannya dengan Eko Darmanto, di Gedung Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada Selasa, 15 Oktober 2024. TEMPO/Dani Aswara.
Eks Pimpinan KPK Minta Dewas Segera Simpulkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Alexander Marwata

Eks Pimpinan KPK menilai dugaan pelanggaran kode etik Alexander Marwata bisa mengganggu iklim penindakan di lembaga anti rasuah.


Kasus Suap Sahbirin Noor, KPK Periksa Belasan Saksi untuk Dalami Aliran Uang

1 jam lalu

Anggota tim penyidik menunjukkan barang bukti uang dari operasi tangkap tangan KPK Kadis PUPR Kalsel, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. KPK menyita barang bukti uang Rp12 miliar dan USD500 setelah melakukan operasi tangkap tangan terhadap enam tersangka termasuk Kadis  PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan dan Kabid Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah serta menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai tersangka. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Sahbirin Noor, KPK Periksa Belasan Saksi untuk Dalami Aliran Uang

KPK memeriksa sopir hingga ajudan Sahbirin Noor.


Direktur Tim LHKPN hingga Dumas KPK akan Jadi Pj Kepala Daerah

5 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto bersama tim Jubir KPK, Budi Prasetyo (kanan), memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
Direktur Tim LHKPN hingga Dumas KPK akan Jadi Pj Kepala Daerah

Tiga direktur KPK akan menjadi penjabat atau Pj kepala daerah.


KPK Dalami Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Direksi Pertamina dalam Kasus Korupsi LNG

6 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, bersiap memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa Mahardika mengungkapkan hasil analisis gratifikasi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sudah dipaparkan dalam rapat pimpinan komisi antirasuah. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Direksi Pertamina dalam Kasus Korupsi LNG

KPK menelusuri dugaan pemalsuan tanda tangan dalam risalah rapat direksi Pertamina terkait kasus pengadaan LNG.


Komisi II DPR Bakal Panggil Seluruh Penjabat Kepala Daerah untuk Evaluasi

7 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) melantik Teguh Setyabudi menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Jumat, 18 Oktober 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Komisi II DPR Bakal Panggil Seluruh Penjabat Kepala Daerah untuk Evaluasi

Komisi II DPR akan segera menyurati Menteri Tito Karnavian untuk mengeksekusi rencana tersebut.


Kemendagri Tunjuk Tiga Direktur KPK jadi Pj Kepala Daerah

7 jam lalu

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (tengah) saat memimpin rapat terkait kesiapan desk pilkada secara hybrid dari Command Center Gedung B, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.  ANTARA/HO-Puspen Kemendagri
Kemendagri Tunjuk Tiga Direktur KPK jadi Pj Kepala Daerah

Kementerian Dalam Negeri menunjuk tiga Direktur KPK menjadi penjabat kepala daerah. Siapa saja?


Ragam Pendapat Soal Tom Lembong Jadi Tersangka Kasus Impor Gula

8 jam lalu

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ragam Pendapat Soal Tom Lembong Jadi Tersangka Kasus Impor Gula

Kejaksaan Agung harus membuktikan ada niat jahat dan kesengajaan memperkaya diri atau orang lain pada tersangka, termasuk Tom Lembong.


KPK Diminta Lanjutkan Penyelidikan Kasus-kasus Terkait Keluarga Jokowi: dari Jet Pribadi hingga Blok Medan

10 jam lalu

Ketua KPK periode 2011 - 2015, Abraham Samad (tengah), Wakil Ketua KPK periode 2015 - 2019, Saut Situmorang (kanan) bersama Koalisi Masyarakat Sipil, seusai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Dalam pertemuan ini mereka meminta KPK segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat ke tingkat penyelidikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi putra bungsu Jokowi. Kaesang Pangarep dan menantunya, Bobby Nasution. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Diminta Lanjutkan Penyelidikan Kasus-kasus Terkait Keluarga Jokowi: dari Jet Pribadi hingga Blok Medan

Abraham Samad menilai KPK harus melanjutkan penyelidikan kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Joko Widodo.


Kepala Desa Kutuh Kembangkan BUMDes Usai Pelatihan P3PD

17 jam lalu

Kepala Desa (Kades) Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali I Wayan Mudana (kanan). Dok. Kemendagri
Kepala Desa Kutuh Kembangkan BUMDes Usai Pelatihan P3PD

Salah satu yang ia kembangkan adalah Pertashop agar turis yang berwisata ke pantai-pantai indah di desa tersebut tidak perlu jauh-jauh mengisi BBM


Usai Pelatihan P3PD, Kades Oba Kembangkan Kawasan Pantai Muara Oba

18 jam lalu

Kepala Desa (Kades) Oba, Kecamatan Oba Utra, Kota Tidore Kepulauan Sabtu, Kene. Dok. Kemendagri
Usai Pelatihan P3PD, Kades Oba Kembangkan Kawasan Pantai Muara Oba

Kawasan wisata pantai Desa Oba semakin ramai dan masyarakat juga semakin bahagia.