Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta, NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Gratis Pada Masa Ahok hingga Anies

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan aturan baru tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024. Hal ini mendatangkan keluhan dari masyarakat Jakarta, pasalnya selama pemerintahan Ahok Hingga Anies rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati Menurut Lusi menyatakan bahwa peraturan tersebut merupakan perbaikan formulasi pemberian insentif pajak daerah yang telah diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya yang dianggap tidak tepat sasaran.

“Kebijakan tahun ini, khususnya terhadap hunian dengan nilai di bawah Rp 2 miliar penerapannya berbeda dengan tahun sebelumnya yang sebelumnya bebas pajak, untuk 2024 diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang dimiliki Wajib Pajak," ujar Lusi dari keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 18 Juni 2024.

Ia menjelaskan, jika wajib pajak memiliki lebih dari satu objek PBB-P2 maka pembebasan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terbesar. Lusi juga menyebut, kebijakan  pembebasan pajak di tahun sebelumnya berdasarkan pertimbangan pemulihan ekonomi dampak pademi Covid-19.

Meski begitu, Pemerintah Jakarta disebut akan memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan atau sanksi pajak, serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang, sehingga dapat membantu mengurangi beban masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Kebijakan PBB Dari Pemerintahan Ahok Hingga Anies

Sebagaimana diketahui, Kebijakan penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB rumah dan lahan dengan NJOP di bawah Rp 1 milliar dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dan berlaku sejak 1 Januari 2016. Saat itu Ahok mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk meringankan warga Jakarta yang harus membayar pajak rumah yang mahal. Bahkan ia juga menjanjikan gratis untuk rumah dengan NJOP Rp 2 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aturannya termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rusunawa dan Rusumam dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp 1 miliar. Namun ketika dirinya kalah pada Pilkada 2017 dan digantikan oleh Anies Baswedan, aturan itu pun direvisi oleh Anies.

Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies  menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Inti dari aturan ini, pembebasan pajak rumah ber-NJOP di bawah Rp 1 miliar hanya berlaku sampai 31 Desember 2019.

Pada 2022, Anies Baswedan merevisi aturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. 

Sesuai dengan namanya, insentif ini diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat setelah dua tahun dilanda pandemi Covid-19. Dalam aturan itu, Pemerintah DKI Jakarta membebaskan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi rumah warga Ibu Kota yang nilai jual objek pajak atau NJOP-nya dibawah Rp 2 miliar. Selain membebaskan pajak bumi dan bangunan, Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan sejumlah diskon atau pemotongan PBB untuk periode pembayaran tertentu. 

NI MADE SUKMASARI  | LANI DIANA WIJAYA | IQBAL MUHTAROM

Pilihan Editor: Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies, dan Dijadikan Progresif Heru Budi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Saat Projo Sebut Ridwan Kamil Lawan Sebanding bagi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

9 jam lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengendarai motor vespa klasik saat meninggalkan kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 Januari 2023. Usai diumumkan bergabung menjadi kader Partai Golkar, Ridwan Kamil mengendarai motor vespa klasik meninggalkan kantor DPP Partai Golkar. TEMPO/M Taufan Rengganis
Saat Projo Sebut Ridwan Kamil Lawan Sebanding bagi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

Projo menilai Ridwan Kamil telah menunjukkan kinerja baik selama menjabat Gubernur Jawa Barat.


Alasan Kaesang Bilang Ridwan Kamil Layak Maju di Pilgub Jakarta Lawan Anies Baswedan

19 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Alasan Kaesang Bilang Ridwan Kamil Layak Maju di Pilgub Jakarta Lawan Anies Baswedan

Kaesang menilai masih banyak waktu bagi Golkar dan KIM mempertimbangkan nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta.


Kata Ridwan Kamil soal Maju di Pilkada Jabar atau Jakarta

1 hari lalu

Golkar Belum Putuskan Ridwan Kamil Berlaga di Pilgub Jabar atau Jakarta
Kata Ridwan Kamil soal Maju di Pilkada Jabar atau Jakarta

Ridwan Kamil masih terus berikhtiar meningkatkan elektabilitasnya di Pilkada Jakarta. Ia mengatakan, tak mengukur takdir lewat survei.


Daftar Lengkap Struktur Pengurus DPP PDIP, Apa Posisi Puan Maharani?

2 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Lengkap Struktur Pengurus DPP PDIP, Apa Posisi Puan Maharani?

PDIP pimpinan Megawati telah umumkan susunan kepengurusan hingga 2025. Puan Maharani, Ahok, Ganjar, Utut Adianto sebagai apa?


Anggota DPRD DKI Jakarta Dukung Penerapan Pajak Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

3 hari lalu

Wakil ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta fraksi partai Gerindra, Inggard Joshua ditemui di kantornya pada Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dukung Penerapan Pajak Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

DPRD DKI Jakarta melihat penerapan pajak untuk rumah kedua dengan nilai NJOP di bawah Rp 2 miliar sudah tepat.


Alasan Kaesang Sebut Presiden PKS Ahmad Syaikhu Layak Maju di Pilgub Jakarta

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yang seperti mencari kesepahaman mengenai isu politik, sekaligus membahas potensi kolaborasi, termasuk dalam Pilkada Serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Kaesang Sebut Presiden PKS Ahmad Syaikhu Layak Maju di Pilgub Jakarta

Kaesang mengatakan PSI akan membahas soal duet Anies Baswedan-Sohibul Iman yang diusung PKS di Pilgub Jakarta.


Soal akan Maju di Pilgub Jakarta atau Jateng, Kaesang Minta Publik Bersabar

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berjabat tangan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yang seperti mencari kesepahaman mengenai isu politik, sekaligus membahas potensi kolaborasi, termasuk dalam Pilkada Serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal akan Maju di Pilgub Jakarta atau Jateng, Kaesang Minta Publik Bersabar

Kaesang mengaku tidak menawarkan dirinya didukung PKS untuk Pilgub Jakarta.


PKS Tawarkan Kaesang agar PSI Dukung Anies Baswedan-Sohibul Iman

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yang seperti mencari kesepahaman mengenai isu politik, sekaligus membahas potensi kolaborasi, termasuk dalam Pilkada Serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Tawarkan Kaesang agar PSI Dukung Anies Baswedan-Sohibul Iman

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bersilaturahmi dengan jajaran pengurus PKS pada Senin, kemarin. PKS menawarkan agar PKS dukung Anies Baswedan.


Alasan Pengamat Sebut PKB akan Bersikap Pragmatis di Pilgub Jakarta

5 hari lalu

Mantan paslon nomor urut 01 di pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (tengah), usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Alasan Pengamat Sebut PKB akan Bersikap Pragmatis di Pilgub Jakarta

Pengamat menilai bisa saja PKB tetap mengusung Anies Baswedan meskipun PKS memasangkan Anies dengan Sohibul Iman.


Megawati Lantik Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP PDIP, Bidang Apa? Ini Profil Keduanya

5 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Megawati Lantik Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP PDIP, Bidang Apa? Ini Profil Keduanya

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP PDIP. Ini profil keduanya.