Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menkopolhukam Ungkap Modus Jual Beli Rekening di Kampung untuk Judi Online

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan modus jual beli rekening di kampung-kampung yang kemudian digunakan untuk transaksi judi online. Pertama-tama, pelaku bekerja dengan datang ke kampung atau desa.

Pelaku kemudian mendekati korban mengajak ngobrol dan membuka rekening secara daring. Setelah rekening rampung, pelaku menyerahkannya kepada pengepul.

"Bisa juga ratusan rekening. Oleh pengepul dijual ke bandar-bandar tadi rekeningnya. dan oleh bandar digunakan untuk transaksi judol," kata Hadi usai memimpin rapat satgas judi online di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024.

Jual beli rekening ini jadi salah satu dari tiga target operasi pemberantasan judi online oleh satgas yang dipimpin oleh Hadi. Target lain penegakan hukum satgas adalah menutup akses transaksi top up pulsa di minimarket yang diduga terafiliasi dengan judi online. TNI-Polri segera turun ke lapangan untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Adapun perangkat yang akan diterjunkan ke lapangan untuk mengawasi hal itu adalah satuan desa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI.

Satgas juga meminta Bareskrim menindaklanjuti laporan PPATK mengenai 4-5 ribu rekening yang diduga terkait dengan transaksi judi online dengan proses 30 hari. Jika tidak ada yang melaporkan pembekuan tersebut, aset uang dari rekening itu akan diambil oleh negara.

“Pihak kepolisian juga akan bisa memanggil pemilik rekening dan dilakukan pendalaman, dan diproses secara hukum bahwa nyata-nyata itu adalah pemilik dan mereka adalah bandar,” kata Hadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain tiga langkah itu, Hadi juga menyampaikan satu upaya pencegahan yang harus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Satgas meminta Menkominfo menutup map akses provider supaya jaringan yang ada di luar negeri tidak memberikan ruang untuk pemain judi online yang ada di Indonesia. Pemerintah juga meminta ada pengetatan supaya ada langkah untuk mengamankan server-server pemerintah daerah.

Hadi menjelaskan ada server-server pemda yang dimasuki backdoor. Dia menyebut banyak konten judi online yang bersembunyi di server tersebut dan saat ini dimonitor Badan Siber dan Sandi Negara.

Menkominfo Budi Arie Setiadi, dalam keterangan di kantornya pada Jumat, 19 April 2024, mengatakan perputaran uang judi online di Indonesia tembus Rp 327 triliun sepanjang 2023 kemarin. Jumlah ini berdasarkan dari temuan PPATK. 

Satgas Judi Online mencatat pemain judi online di Indonesia sekitar 2,37 juta warga dengan 80 persen dari kalangan menengah ke bawah. Secara rinci pemain judi online yang terdeteksi 2 persen atau 80 ribu adalah usia di bawah 10 tahun, 11 persen atau 440 ribu adalah usia di antara 10-20 tahun, 13 persen atau 520 ribu adalah usia di antara 21-30 tahun, 40 persen atau 1.640.000 juta adalah usia di antara 30-50 tahun, dan 34 persen atau 1.350.000 juta adalah usia di atas 50 tahun.

Pilihan Editor: 3 Langkah Operasi Pemerintah Berantas Judi Online, Larang Top Up Game Online di Minimarket

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polres Jakarta Barat Bongkar Sindikat Judi Online dengan Modus Meretas Situs Pemerintah dan Kampus

19 jam lalu

Polisi gerebek markas judi online di apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tujuh orang ditangkap dalam kasus ini beserta sejumlah alat elektronik disita. Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Polres Jakarta Barat Bongkar Sindikat Judi Online dengan Modus Meretas Situs Pemerintah dan Kampus

Polres Jakarta Barat membongkar sindikat yang mengubah ratusan situs pemerintahan dan kampu menjadi situs judi online.


Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

1 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyebut pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara, pemerintah telah memulihkan 30 layanan publik daring.


Polisi Grebek Markas Judi Online di Grogol Petamburan

1 hari lalu

Polisi gerebek markas judi online di apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tujuh orang ditangkap dalam kasus ini beserta sejumlah alat elektronik disita. Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Polisi Grebek Markas Judi Online di Grogol Petamburan

Pelaku termasuk dalam jaringan judi online Kamboja. Mereka mengincar situs dengan domain go.id dan ac.id yang memiliki keamanan lemah.


Pj Wali Kota Padang Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judi Online

1 hari lalu

Pj Wali Kota Padang Andree Algamar
Pj Wali Kota Padang Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judi Online

Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan judi online bagi pegawai aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang.


Sejak Januari 2023, BNI Blokir 214 Rekening yang Terindikasi Judi Online

1 hari lalu

Suasana pelayanan perbankan Bank BNI Cabang Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bank umum telah meraup laba Rp243,32 triliun sepanjang 2023, tumbuh 20,56% secara tahunan (year on year/yoy) ditopang kinerja moncer bank jumbo. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, kinerja laba industri perbankan di Indonesia terdorong oleh raupan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang mencapai Rp529,66 triliun pada 2023, naik 8,57% yoy di tengah tantangan tren suku bunga acuan tinggi. TEMPO/Tony Hartawan
Sejak Januari 2023, BNI Blokir 214 Rekening yang Terindikasi Judi Online

BNI telah memblokir 214 rekening yang terindikasi terlibat aktivitas judi online dalam waktu 1,5 tahun terakhir.


8 Pegawai KPK Main Judi Online, Total Deposit Rp 16,8 Juta

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
8 Pegawai KPK Main Judi Online, Total Deposit Rp 16,8 Juta

Jubir KPK mengungkap data transaksi delapan pegawai KPK yang ketahuan main judi online.


Puan Maharani Desak Pemerintah Selesaikan Polemik Tapera hingga Starlink

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani, mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia, Senin 17 Juni 2024.
Puan Maharani Desak Pemerintah Selesaikan Polemik Tapera hingga Starlink

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti sejumlah polemik yang terjadi di masyarakat mulai dari penyelenggaraan haji, Tapera, hingga judi online.


Bantah Revisi UU TNI Kembalikan Peran Dwifungsi, Menkopolhukam: Itu Masa Lalu

1 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Bantah Revisi UU TNI Kembalikan Peran Dwifungsi, Menkopolhukam: Itu Masa Lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto membantah jika perluasan wewenang TNI aktif yang tertuang di Revisi Undang-undang atau RUU TNI mengembalikan peran dwifungsi TNI.


Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, bahwa wewenang TNI bakal diperluas hingga bisa menduduki jabatan di kementerian atau lembaga lain. Perluasan wewenang militer yang masih aktif itu tertuang dalam Revisi Undang-undang atau RUU TNI.


Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

2 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

Menkopolhukam Hadi mengatakan, bahwa mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengkoordinasikan RUU TNI-Polri ini. Jokowi, katanya, meminta agar pembahasan RUU ini dilakukan secara hati-hati dan tidak bertentangan dengan konstitusi.