Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendikbud Minta Pemda Antisipasi Kecurangan PPDB

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meminta pemerintah daerah mengawasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara objektif dan akuntabel untuk mencegah kecurangan. Kemendikbud telah menerima laporan adanya kecurangan dalam proses PPDB 2024 di tujuh sekolah menengah atas (SMA) di Palembang, Sumatera Selatan.

"Untuk mengantisipasi kecurangan Kemendikbud Ristek berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan," kata Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dikdan dan Dikmen Kemendikbud Muhammad Hasbi  kepada Tempo melalui pesan singkat pada Rabu, 19 Juni 2024. 

Hasbi berdalih saat ini Kemendikbud Ristek telah melakukan beberapa hal seperti pendampingan kepada Pemda untuk melakukan tahap persiapan PPDB lebih awal dan lebih baik lagi. Dia mengklaim saat ini seluruh Pemda di Indonesia telah melakukan tahapan persiapan secara lengkap.

"Kami mendorong Pemda untuk menggalang komitmen pemangku kepentingan daerah melakukan PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel melalui penandatanganan fakta integritas yang melibatkan unsur terkait," ucapnya.

Lembaga lain yang dilibatkan dalam pengawasan tersebut yakni Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Ombudsman daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil dan lainnya. "Kami mendorong Pemda efektif melakukan pengawasan internal dengan melibatkan inspektorat daerah," ujarnya. 

Hasbi juga meminta masyarakat melakukan pengawasan mandiri. Jika menemukan kecurangan, Hasbi berharap masyarakat mau melaporkan dugaan praktik kecurangan tersebut. "Kami juga menugaskan UPT Kemendikbud Ristek BB atau BPMP di daerah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Temuan dugaan kecurangan PPDB di Sumatra Selatan awalnya mencuat setelah puluhan wali murid membuat laporan ke Ombudsman Provinsi Sumsel tentang adanya kecurangan yang dilakukan sekolah dalam PPDB jalur prestasi.

Setelah dicek ke lapangan, Ombudsman menemukan tujuh sekolah yang terindikasi melakukan kecurangan. Mereka tahu setelah mengecek data masing-masing sekolah nama siswa dari nilai terendah sampai teratas.

Kepala Ombudsman Provinsi Sumatra Selatan, M Adrian mengatakan pihaknya menemukan beberapa nama anak pelapor seharusnya masuk menjadi siswa, namun sekolah tidak meloloskannya. Hal ini membuat Ombudsman menunda sementara proses PPDB dan memanggil kepala sekolah serta Dinas Pendidikan 
untuk menyelesaikan permasalahan.

Pihaknya membuka laporan inisiatif untuk korban memantau sejauh mana penanganan penyelidikan Ombudsman dan jika ada korban lain agar mereka melapor.

Pilihan editor: 4 Nama Ini Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur dari PDIP untuk Pilgub Jateng

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

15 jam lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

1 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

1 hari lalu

Pendemo yang mengatasnamakan Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat menggeruduk Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

Ade berpendapat manipulasi nilai rapor tidak perlu dilakukan dikarenakan dengan menggunakan nilai asli saja memiliki peluang untuk diterima.


Alasan Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Dihapus Kemendikbud

2 hari lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Alasan Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Dihapus Kemendikbud

jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA dihapus agar siswa fokus mempelajari mata pelajaran yang sesuai


Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

2 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

Kuasa hukum I Wayan Suparta secara maraton melaporkan dugaan penyiksaan oleh 10 polisi Polres Klungkung ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM.


Polda NTT Bantah Palsukan Dokumen Agar Anak Kapolda Lolos Catar Akpol 2024

2 hari lalu

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy. Foto: ANTARA/Ho-Humas Polda NTT
Polda NTT Bantah Palsukan Dokumen Agar Anak Kapolda Lolos Catar Akpol 2024

Anak Kapolda NTT Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga menjadi salah satu yang lolos seleksi calon taruna Akpol 2024


Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

2 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Kejari Depok menyelidiki dugaan korupsi dalam kasus katrol nilai rapor siswa SMPN 19.


Ratusan Dosen dan Tendik PPPK Demo di Kemendikbud, Minta Status Naik Jadi PNS

2 hari lalu

Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) menggelar aksi di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Ratusan Dosen dan Tendik PPPK Demo di Kemendikbud, Minta Status Naik Jadi PNS

Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) menggelar aksi di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) pada Kamis, 18 Juli 2024.


Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

3 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PEndidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi mengatakan, kasus cuci rapor hanya terjadi di Kota Depok.


Kemendikbud Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

3 hari lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Kemendikbud Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

Penghapusan jurusan Bahasa, IPA, dan IPS ini akan diterapkan mulai tahun ajaran 2024/2025.