Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Kalah Pemilu 2024, Sandiaga Minta Internal Partai Tak Picu Konflik Berkelanjutan

image-gnews
Sandiaga Uno saat berkunjung ke Kampung Pondokleungir, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat (29/12/2023) sore. ANTARA/HO-PPP
Sandiaga Uno saat berkunjung ke Kampung Pondokleungir, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat (29/12/2023) sore. ANTARA/HO-PPP
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menyampaikan permintaan maaf karena gagal meloloskan partainya ke DPR RI dalam Pemilu 2024. Sandiaga mengimbau internal PPP untuk tetap solid agar kekalahan yang mengakibatkan partai tidak lolos ke Senayan tidak berkembang jadi konflik berkepanjangan.

Sandiaga meminta PPP untuk melakukan perbaikan kinerja partai dan tetap terus berkonsolidasi. “Kuncinya jangan sampai kita terpecah. Jangan sampai memicu konflik yang berkelanjutan,” kata Sandiaga di Kuningan, Jakarta Selatan pada Ahad, 16 Juni 2024. 

Dia menilai internal PPP sudah harus menyiapkan diri agar bisa kembali ke parlemen melalui Pemilu selanjutnya di tahun 2029. Meski terlihat masih lama, kata dia, waktu lima tahun itu harus dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi partai.

PPP gagal ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parliamentary treshold 4 persen. Perolehan suara nasional berdasarkan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum, partai berlambang Kabah ini memperoleh 5.878.777 atau 3,87 persen.

Setelah gagal lolos ke Parlemen, kepemimpinan pelaksana tugas (Plt) Ketua PPP Muhammad Mardiono mulai digoyang. Kelompok yang menamakan diri Front Kader Ka'bah bersatu (FKKB) pada Jumat, 14 Juni 2024, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Front ini meminta Mardiono lengser dari kursi Plt Ketua Umum. Koordinator FKBB Muchbari mengatakan permintaan mundur ke Mardiono bukan hanya karena gagal membawa PPP ke Senayan, tapi karena sikapnya yang justru menyalahkan kader partai yang telah berjuang di Pemilu 2024 lalu. "Kami heran kenapa Mardiono ingin mempertahankan posisinya. Padahal ia sudah gagal dan dengan angkuhnya menganggap tidak pernah gagal," kata tokoh Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Jakarta itu.

Sandiaga Uno mengatakan, dirinya telah menyampaikan keprihatinan dan rasa simpati kepada rekan-rekan satu partainya yang telah berjuang di Pemilu 2024 namun belum bisa mencapai target. Dia mengatakan merasakan kepedihan yang sama dengan mereka, khususnya para mantan calon legislatif yang gagal ke Senayan meski memperoleh suara besar.

Menurut Sandiaga, PPP harus melakukan evaluasi di setiap level partai. Sandiaga sendiri berujar dirinya sudah dievaluasi mengenai kegagalan Bappilu PPP di pemilihan anggota legislatif. “Sudah menyampaikan maaf saya dan kebetulan juga sudah tidak diberi tugas lagi di Bappilu dan sudah dievaluasi,” ucap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.

 Pilihan Editor:

Sandiaga Persilakan Ketua Umum PPP Dievaluasi Asal Sesuai Aturan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

1 hari lalu

Logo PPP
Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

DPP PPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum Pilkada untuk menyiapkan pelaksanaan Muktamar


DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

1 hari lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

1 hari lalu

Murid kelas 6 SDN Dayeuhkolot VII, mengerjakan soal try out Ujian Nasional SD di gedung PGRI di komplek Yon Zipur Dayeuhkolot, karena sekolahnya kebanjiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 12 April 2016. TEMPO/Prima Mulia
Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah dasar dan menengah dikabarkan bakal diterapkan kembali. Ini pendapat tokoh yang pro dan kontra.


Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

2 hari lalu

Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

Pimpinan majelis Dewan PPP mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun


Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

8 hari lalu

Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Plt Ketum PPP Mardiono usai menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola
Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

Prabowo melantik tujuh tokoh Utusan Khusus Presiden, termasuk Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Bagaimana ketentuannya?


Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

10 hari lalu

Kuasa hukum kader PPP, Abdul Hakim, mendaftarkan uji permohonan soal pembatasan periode masa jabatan DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD menjadi dua periode ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Dinda Shabrina
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.


PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

10 hari lalu

Presiden ketujuh RI Joko Widodo (kanan) bersama ibu Iriana Joko Widodo (kiri) menyapa warga seibanya di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Oktober 2024. Jokowi kembali ke Solo usai purna tugas sebagai presiden selama dua periode dan digantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA/Mohammad Ayudha
PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Punya pengaruh yang kuat di Solo, tim pemenangan Luthfi-Gus Yasin pertimbangkan Jokowi sebagai juru kampanye.


Rayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Sandiaga Uno Ramaikan Pelarian Weekenders

11 hari lalu

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama sejumlah pegiat lari dalam acara Pelarian Weekenders/ANTARA-HO-Vox Populi
Rayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Sandiaga Uno Ramaikan Pelarian Weekenders

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama 100 penggiat lari ikut meramaikan ajang Pelarian Weekenders


5 Fakta Tentang Dimyati Natakusumah Cawagub Banten yang Sebut Wanita Tak Perlu Diberi Beban Berat Menjadi Gubernur

15 hari lalu

Bacalon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah saat  mendaftar di KPU Banten. TEMPO/ JONIANSYAH HARDJONO
5 Fakta Tentang Dimyati Natakusumah Cawagub Banten yang Sebut Wanita Tak Perlu Diberi Beban Berat Menjadi Gubernur

Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah menyebut bahwa wanita sebaiknya tidak diberi beban berat seperti menjadi gubernur, serta berbagai fakta menarik terkait karier politiknya.


Tak Jadi Menteri Prabowo, Ini yang Dilakukan Retno Marsudi, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno, hingga Basuki Hadimuljono

15 hari lalu

Nadiem Makarim dan Franka Makarim bermain dengan anak mereka/Instagram-@nadiemmakarim
Tak Jadi Menteri Prabowo, Ini yang Dilakukan Retno Marsudi, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno, hingga Basuki Hadimuljono

Menteri-menteri Jokowi seperti Retno Marsudi, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno, hingga Basuki Hadimuljono tak dipanggil Prabowo. Apa kegiatannya kemudian?