Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Strategi PTN-BH Cari Pendapatan di Luar Uang Kuliah Tunggal

image-gnews
Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajaran Kemendikbudristek membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN serta implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan uang kuliah tunggal (UKT) pada Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajaran Kemendikbudristek membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN serta implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan uang kuliah tunggal (UKT) pada Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Iklan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Abdul Haris, mengatakan pemerintah sengaja memberi izin perguruan tinggi negeri (PTN) agar berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Tujuannya, agar kampus negeri tersebut dapat meningkatkan pendapatan di luar uang kuliah tunggal (UKT).

"Ini strategi kementerian mencari revenue dari biaya di luar pendidikan. Artinya, di luar UKT (uang kuliah tunggal)," kata Abdul Haris, Sabtu 15 Juni 2024.

Ia mengatakan strategi tersebut dilakukan karena porsi anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan hanya sekitar 15 persen dari total anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Stretegi itu juga dilakukan agar tarif UKT di kampus negeri terjangkau masyarakat. 

Status PTN BH merupakan satu dari tiga status kampus negeri. Dua status lainnya adalah PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan PTN sebagai Satuan Kerja Kementerian (PTN Satker). Dengan status PTN BH, kampus mendapat otonomi sepenuhnya dalam mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Mereka juga dapat memaksimalkan aset untuk bisnis kampus dan mencari dana hibah untuk menambah pendapatan.

Pemerintah selama ini mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, Kementerian Pendidikan tidak mengelola semua anggaran tersebut. Alokasi anggaran 20 persen itu dibagi-bagi ke banyak kementerian, termasuk Kementerian Agama serta kementerian dan lembaga lain yang juga memiliki kampus tersendiri.

Adapun alokasi anggaran pendidikan pada 2024 sebesar Rp 655 triliun. Dari angka itu, Kementerian Pendidikan hanya mengelola Rp 98,9 triliun atau sekitar 14,9 persen. Anggaran terbesar dialokasikan untuk transfer ke daerah yakni Rp 346,56 triliun atau 52,1 persen. 

Sisa anggaran tersebut dibagi ke Kementerian Agama sebesar Rp 62,305 triliun atau 9 persen, kementerian/lembaga lain sebesar Rp 32,859 triliun atau 5 persen, pengeluaran pembiayaan, termasuk dana abadi Rp 77 triliun, serta anggaran pendidikan pada belanja non- kementerian/lembaga Rp 47,313 triliun.

Abdul Haris mengatakan, Kementerian Pendidikan sedang mendiskusikan tata kelola 20 persen anggaran pendidikan dengan sejumlah stakeholder. Tujuan, agar porsi anggaran pendidikan untuk Kementerian Pendidikan bertambah. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami selama ini mengelola 15 persen anggaran pendidikan. Kami berharap porsi Kemendikbudrisrek bisa ditambah," kata dia.

Diskusi itu di antaranya dilakukan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kantor Staf Presiden.

Ia berharap porsi anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan bisa bertambah untuk meningkatkan bantuan biaya operasional ke perguruan tinggi. "Bisa meningkatkan atau membantu biaya operasional perguruan tinggi," katanya.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan, mengatakan adanya ketimpangan anggaran pendidikan antara Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) dan PTN. PTKL mendapatkan dana lebih besar dibanding PTN.

PTKL mendapat dana Rp 32,859 triliun, sedangkan anggaran untuk PTN hanya dialokasikan Rp 7 triliun. Anggaran sebesar Rp 7 triuliun itu masih harus dibagi dengan lebih dari 100 kampus negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan.

 Pilihan Editor : Biaya Uang Kuliah Tunggal 2024 di UI Belum Dipastikan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua BEM UGM Tanggapi Pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy Soal Tarif Tinggi Wisuda: Tak Punya Empati!

4 hari lalu

Muhadjir Effendy melakukan salam komando dengan Nadiem Makarim dalam serah terima jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. Nadiem dilantik menjadi Mendikbud menggantikan Muhadjir yang dilantik sebagai Menteri Koordinator PMK dalam Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua BEM UGM Tanggapi Pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy Soal Tarif Tinggi Wisuda: Tak Punya Empati!

Ketua BEM UGM menanggapi pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy soal kampus boleh memasang tarif tinggi bagi acara wisuda mahasiswa.


Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol, DPR Usul Pemerintah Keluarkan Kebijakan Pinjaman Bunga Rendah dari Bank BUMN

5 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo
Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol, DPR Usul Pemerintah Keluarkan Kebijakan Pinjaman Bunga Rendah dari Bank BUMN

Anggota Komisi X DPR menanggapi pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang sepakat soal mahasiswa boleh bayar UKT pakai pinjol.


Pemerintah Dukung Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol Menuai Sejumlah Kritikan

5 hari lalu

Pesan penawaran pinjaman online yang ada di gawai saat rilis kasus di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 15 Oktober 2021. ANTARA/Sigid Kurniawan
Pemerintah Dukung Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol Menuai Sejumlah Kritikan

Dukungan pemerintah terhadap pinjol untuk membayar UKT menuai sejumlah kritikan. Salah satunya, dinilai bisa menimbulkan beban atau masalah baru.


PDIP Melirik Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk Pilkada Jakarta 2024, Berikut Kebijakannya Selama Jadi Menteri

6 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Melirik Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk Pilkada Jakarta 2024, Berikut Kebijakannya Selama Jadi Menteri

Nama Mendikbudristek Nadiem Makarim dilirik PDIP untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Selama menjadi menteri berikut beberapa kebijakannya.


Sederet Pernyataan Kontroversial Muhadjir Effendy, mulai Bansos Korban Judi Online sampai Pinjol Mahasiswa

7 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy usai rapat bersama anggota Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Sederet Pernyataan Kontroversial Muhadjir Effendy, mulai Bansos Korban Judi Online sampai Pinjol Mahasiswa

Menko PMK Muhadjir Effendy kerap lontarkan pernyataan kontroversial. Mulai bansos korban judi online, saran uang wisuda besar, pinjol mahasiswa.


Tak Bisa Kuliah Tanpa Bantuan, Anak Kuli Bangunan Harap Sistem KIP Kuliah Segera Normal

12 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Tak Bisa Kuliah Tanpa Bantuan, Anak Kuli Bangunan Harap Sistem KIP Kuliah Segera Normal

"Pengahasilan bapak saya cukup untuk makan sehari-hari, tetapi untuk membiayai kuliah saya belum mampu, dan dari itu saya mendaftar KIP kuliah."


Didik Rachbini: UKT Mahal Karena Anggaran Pendidikan Tinggi Hanya Rp 7 Triliun

20 hari lalu

Mahasiswa melakukan aksi berkemah di halaman Balairung, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Aksi tersebut bentuk protes atas tingginya nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT). ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Didik Rachbini: UKT Mahal Karena Anggaran Pendidikan Tinggi Hanya Rp 7 Triliun

Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini mengatakan tingginya tarif UKT di PTN karena alokasi anggaran pendidikan tinggi hanya Rp 7 triliun.


Rincian UKT Unsoed Terbaru Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri 2024

21 hari lalu

Unsoed sosialisasikan beasiswa unggulan dosen Indonesia-Dalam Negeri. dok/unsoed.ac.id KOMUNIKA ONLINE
Rincian UKT Unsoed Terbaru Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri 2024

Unsoed batalkan kenaikan UKT dan IPI. Simak rincian UKT Unsoed terbaru untuk mahasiswa dari jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri 2024.


DPR Panggil Sejumlah Mantan Menteri Bahas Biaya Pendidikan

23 hari lalu

Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajaran Kemendikbudristek membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN serta implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan uang kuliah tunggal (UKT) pada Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
DPR Panggil Sejumlah Mantan Menteri Bahas Biaya Pendidikan

Komisi X DPR panggil sejumlah mantan menteri pendidikan ke Senayan. Akan membahas biaya pendidikan.


Dirjen Dikti: Penambahan Porsi Anggaran Pendidikan Kemendikbudristek Bisa Cegah Kenaikan UKT

27 hari lalu

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris saat menghadiri acara Pelepasan Peserta Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perguruan Tinggi (PKKPT) untuk Rektor Tahun 2024 di Jakarta, Sabtu 20 April 2024. ANTARA/HO-Kemendikbudristek.
Dirjen Dikti: Penambahan Porsi Anggaran Pendidikan Kemendikbudristek Bisa Cegah Kenaikan UKT

Abdul Haris, mengatakan, penambahan porsi anggaran pendidikan untuk Kemendikbudristek bisa menambah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri