Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beri Kuliah ke Kader PDIP, Mahfud Md: Kita Sedang Kehilangan Arah Hukum

image-gnews
Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md., menyoroti kondisi hukum dan demokrasi Indonesia. Dia mengatakan hukum Indonesia sedang kehilangan arah belakangan ini. 

"Kita sedang kehilangan arah hukum yang benar, kehilangan sukma hukum. Itu tidak bisa disembunyi-sembunyikan," kata Mahfud saat ditemui wartawan usai menghadiri Sekolah Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2024.

Guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu menerangkan pernyataannya soal permasalahan hukum di Indonesia dapat dibuktikan baik melalui kajian teoritis maupun tinjauan dari praktik konkrit. Kondisi itu, jelas Mahfud, berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. 

Lebih lanjut, Mahfud juga menyatakan bahwa demokrasi Indonesia terancam jika hukum tidak diterapkan dengan cara yang benar. "Demokrasi bisa disalahgunakan. Membunuh demokrasi dengan cara demokratis," ujarnya. 

Kemudian, Mahfud turut menyoroti soal hukum progresif dan keadilan substantif. Dia mengkritik ahli hukum yang hanya melihat hukum secara normatif dan sekadar menganggap hukum sebagai aturan belaka.

Namun, Mahfud irit berkomentar saat ditanya soal kondisi hukum dan demokrasi Indonesia jika menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, dan anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kamu tahu jawabannya, kok tanya lagi," tutur Mahfud kepada wartawan. 

Dalam paparannya di hadapan calon legislatif PDIP terpilih, Mahfud menyinggung soal pembentukan hukum yang seenaknya untuk kepentingan politik golongan tertentu. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Hukum dibuat sesukanya, tidak pakai demokrasi, suara rakyat, ataupun aspirasi. Hal yang kayak gini menimbulkan kesewenang-wenangan," kata Mahfud. 

Mahfud juga menyinggung soal urgensi keseimbangan hukum dan demokrasi bagi kelangsungan kehidupan bernegara. "Jika hukum dan demokrasi tidak dibangun dan ditegakkan dengan seimbang maka sulit membangun Indonesia Emas 2045. Jangan mimpi," ujarnya. 

Kemudian, Mahfud juga menjabarkan hubungan politik dan hukum. Dia mengatakan, kondisi politik yang demokratis dapat disandingkan dengan hukum yang progresif. 

Politik demokratis, Mahfud menyampaikan, terdiri dari beberapa ciri, yakni lembaga legislatif menentukan kebijakan hukum, pemerintah bersifat netral dan taat asas, serta kehidupan pers yang bebas. Sementara itu, hukum progresif memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pembuatan aturan yang partisipatif, substansinya inspiratif, dan tafsir implementasinya dibatasi. 

Sebaliknya, Mahfud juga menjelaskan kondisi politik yang otoriter dan hukum ortodoks-konservatif. Dalam politik otoriter, Mahfud, lembaga legislatif cenderung penurut, pemerintah sering mengintervensi, dan kebebasan pers dibatasi. 

"Kalau hukum ortodoks-konservatif, pembuatannya sentralistik (terpusat), substansinya normatif-instrumentalistik, dan sifatnya open interpretative," ucapnya. 

 Pilihan editor: Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji di Makkah, DPR Minta Stok Obat Flu Ditambah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

Chusnul menjelaskan, agenda terselubung ini dipersiapkan kelompok elite yang membekingi Jokowi.


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

8 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


ICJ akan Keluarkan Opini Hukum Terkait Pendudukan Israel di Palestina

8 jam lalu

Seorang pria mengibarkan bendera Palestina ketika orang-orang melakukan protes pada hari sidang publik yang diadakan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memungkinkan para pihak memberikan pandangan mereka mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan yang tidak mengikat. pendapat hukum, di Den Haag, Belanda, 21 Februari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
ICJ akan Keluarkan Opini Hukum Terkait Pendudukan Israel di Palestina

Mahkamah Internasional (ICJ) mengatakan akan mengeluarkan opini hukum terkait tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina


Temui Mahfud Md, Jusuf Hamka Bahas Rencana Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah

9 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Temui Mahfud Md, Jusuf Hamka Bahas Rencana Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah

Kepada Mahfud, Jusuf Hamka mengatakan ingin mengajukan gugatan class action atas perkara utang negara


Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

9 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

Ridwan Kamil mengatakan penyediaan air ke kawasan inti IKN diperkirakan selesai dalam sebulan.


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?


Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

Jokowi terbitkan Perpres 75/2024 yang memuat masa HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun. Otorita IKN langsung gelar rapat.


Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan warga penerima beras bantuan pemerintah di Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 Juni 2024, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resminya menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di daerah tersebut juga menemui masyarakat sambil menyerahkan paket bantuan dan baju kaos. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

Lasarus menilai seharusnya pemerintah tidak usah terlalu mengharapkan investasi asing untuk pembangunan IKN Nusantara.


Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

Projo menyatakan Bobby Nasution berpotensi tak ada penantang alias melawan kotak kosong di Pilgub Sumut.


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

15 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.