Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selain Izin Tambang Ormas, Ini Pasal Bermasalah yang Disorot Walhi di PP Kegiatan Pertambangan

image-gnews
Tambang Batubara. Tempo/Ramdani
Tambang Batubara. Tempo/Ramdani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi menyoroti empat pasal bermasalah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Nasional, Fanny Tri Jambore Christanto menyatakan, setidaknya ada empat pasal yang berpotensi dapat memberikan dampak serius terhadap tata kelola pertambangan di Indonesia.

Pertama, Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB yang tidak diharuskan disusun tiap tahun. Hal ini terlihat dalam sejumlah Pasal yang menyebutkan bahwa kata "tahunan" dalam perencanaan RKAB itu dihapus. Di antaranya Pasal 22, Pasal 47, Pasal 120, Pasal 162, Pasal 177, Pasal 180, dan Pasal 183 PP 25/2024.

"Kalau PP ini kata 'tahunan' dihapus, implikasinya perusahaan bebas melakukan perencanaan, bahkan tidak melakukan," katanya di kantor Walhi, Jakarta pada Kamis, 13 Juni 2024. 

Selain itu, dampak perubahan perihal perencanaan RKAB ini bisa membuat perusahaan pengelola tambang bebas melakukan kegiatannya. Dengan artian, segala kegiatan pertambangannya tidak harus dievaluasi secara tahunan.

Ia menilai, pasal ini bisa menjadi momok dalam tata kelola pertambangan Tanah Air. Sebab, perusahaan tambang yang tidak mampu merencanakan kegiatannya dengan baik, berisiko menciptakan bencana.

"Sekarang saja dengan RKAB tahunan konflik dan kerusakan lingkungannya banyak, apalagi kalau tidak dievaluasi tahunan," ucap Rere, sapaan lainnya.

Kedua, perihal penambahan frasa anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 54 dan 109, yang membuat anak perusahaan BUMN memiliki kedudukan setara dengan BUMN ihwal privilese.

"Terutama dalam hal perpanjangan (kegiatan produksi tambang)," ucapnya. Menurut dia, adanya penambahan frasa 'anak perusahaan BUMN' ini upaya dari pemerintah untuk memperbolehkan pihak swasta yang lain mendapatkan hak keistimewaan serupa dengan BUMN. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, perihal kewajiban untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian tambang. Dalam pasal perubahan ini, kegiatan pengolahan dan pemurnian bisa dilakukan oleh badan usaha yang lain.

Ketentuan ini termaktub pada Pasal 56 dan Pasal 111 PP 25/2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. "Tidak harus di pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)," katanya.

Ia mengungkapkan, pasal ini seolah-olah menunjukkan intensi pemerintah untuk memberikan kelonggaran terhadap pemegang IUP, yang dibebaskan dari tanggungan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemurnian.

Pasal terakhir yang berpotensi menciptakan dampak buruk terhadap lingkungan ialah pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan. Perubahan ketentuan yang mengizinkan ormas keagamaan memiliki IUP terdapat di paragraf 3 Pasal 83 A.

Ia menilai, adanya pasal yang menyebutkan ormas keagamaan bisa mendapatkan IUP ini upaya pemerintah untuk menjadikan para ormas agama sebagai bumper.

"Ini ambisi ekstremisme pemerintah, ormas agama ditabrakkan dengan situasi konflik sosial dan kerusakan lingkungan," ujarnya. Ia menyatakan, pemerintah terkesan menjadikan ormas keagamaan sebagai tameng sehingga menjadi sorotan publik.

Padahal, katanya, ada indikasi pemerintah sedang menyelundupkan pasal-pasal yang nantinya memberikan kemudahan untuk korporasi, investor, dan swasta secara luas.

Pilihan editor: Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

33 menit lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

Fraksi PAN meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU.


Jokowi Panggil Menteri Agama Yaqut ke Istana

1 jam lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selaku Amirul Hajj mengecek fasilitas pengolahan makanan bagi jamaah calon haji Indonesia 1445 H di Arafah, Makkah, Selasa 11 Juni 2024. Menag meninjau secara langsung berbagai persiapan dan fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) menjelang puncak ibadah haji yang akan berlangsung mulai 9 Dzulhijah atau 15 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Panggil Menteri Agama Yaqut ke Istana

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke Istana di saat Pansus Haji DPR menyelidiki pengalihan tambahan kuota haji reguler. Apa yang dilaporkan ke Jokowi?


Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. ANTARA/ Aditya Pradana Putra
Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

Ajib Hamdani menilai pemilihan Thomas Djiwandono sebagai wakil Sri Mulyani menunjukkan Prabowo ingin memitigasi risiko keuangan negara sejak dini.


Jokowi Bakal Buka Piala Presiden 2024 Hari Ini

1 jam lalu

Ketua Steering Committee Piala Presiden 2024 Maruarar Sirait saat ditemui di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Randy
Jokowi Bakal Buka Piala Presiden 2024 Hari Ini

Presiden Jokowi akan membuka turnamen sepak bola Piala Presiden 2024 pada hari ini.


Prabowo Sebut Sedang Dilatih Jokowi, dari Baca Sambutan hingga Duduk di Sebelah Presiden Saat Rapat Kabinet

2 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Sebut Sedang Dilatih Jokowi, dari Baca Sambutan hingga Duduk di Sebelah Presiden Saat Rapat Kabinet

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemimpin yang legowo. Ia menilai cara Jokowi patut dicontoh.


Wamentan Sudaryono soal Food Estate: Itu Salah Satu, Bukan Satu-satunya..

2 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7/2024), usai dilantik. ANTARA/Yashinta Difa
Wamentan Sudaryono soal Food Estate: Itu Salah Satu, Bukan Satu-satunya..

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono angkat bicara soal lumbung pangan atau food estate.


Ini Pernyataan Pertama 3 Wakil Menteri Baru setelah Dilantik Jokowi

2 jam lalu

Wamen Investasi Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, dan Wamen Pertanian Sudaryono setelah pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA/Yashinta Difa
Ini Pernyataan Pertama 3 Wakil Menteri Baru setelah Dilantik Jokowi

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Wamen Investasi Yuliot Tanjung dilantik Presiden Jokowi


Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

2 jam lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II.


Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

3 jam lalu

Yuliot Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi berjabat tangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Saat ini Yuliot Tanjung menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM. TEMPO/Subekti
Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

Berapa harta kekayaan Eks Deputi BKPM Yuliot Tanjung yang kini jadi wakil menteri Investasi? Simak informasi lengkapnya berikut ini.


Sebut Transisi Pemerintahan Hal Biasa, Yuliot Tanjung Optimistis Pilkada tak Pengaruhi Iklim Investasi

3 jam lalu

Ki-Ka. Yuliot Tanjung saat dilantik menjadi Wakil Menteri Investasi, Sudaryono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian dan Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Pergantian pejabat ini terjadi di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. TEMPO/Subekti.
Sebut Transisi Pemerintahan Hal Biasa, Yuliot Tanjung Optimistis Pilkada tak Pengaruhi Iklim Investasi

Pilkada 2024 bakal diselenggarakan pada 27 November 2024.