TEMPO.CO, Jakarta - Wacana mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ramai dibicarakan usai pertemuan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dengan mantan Ketua MPR Amien Rais pekan lalu. Salah satu wacana dalam amendemen UUD 1945 tersebut adalah mengubah pemilihan presiden dari langsung menjadi lewat MPR.
Rencana tersebut mendapat tanggapan berbeda dari berbagai kalangan, termasuk dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Yaitu gabungan parpol pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Demokrat Menolak Wacana Amendemen Kelima UUD 1945
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, mengatakan salah satu yang disoroti dalam rencana amendemen kelima UUD 1945 adalah soal mengembalikan kewenangan MPR memilih dan memberhentikan presiden.
"Tentunya ini menjadi upaya menyandera presiden. Sikap kami tetap, menolak," kata Andi saat dihubungi pada Rabu, 12 Juni 2024.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebutkan rencana mengembalikan kewenangan MPR seperti dahulu sama saja dengan membuat kemunduran terhadap prinsip demokrasi yang telah dianut lebih dari dua dekade.
Sebab, dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak dan kewenangan penuh untuk memilih calon pemimpinnya, sebagaimana yang dilakukan pada Pemilu 2004 atau saat pasangan SBY-Jusuf Kalla memenangi kontestasi elektoral pertama.
"Jika MPR kembali punya kewenangan memilih dan memberhentikan Presiden, ini sama saja dengan kita mengebiri hak demokrasi rakyat," ujar dia.
Gerindra Sebut Parpol Belum Diajak Bicara
Adapun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
“Saya pikir isu atau wacana-wacana tersebut tidak perlu pada saat ini,” kata Dasco di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Juni 2024.
