Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapan Parpol Koalisi Indonesia Maju Soal Wacana Amendemen UUD 1945

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Iklan

TEMPO.CO, JakartaWacana mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ramai dibicarakan usai pertemuan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dengan mantan Ketua MPR Amien Rais pekan lalu. Salah satu wacana dalam amendemen UUD 1945 tersebut adalah mengubah pemilihan presiden dari langsung menjadi lewat MPR. 

Rencana tersebut mendapat tanggapan berbeda dari berbagai kalangan, termasuk dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Yaitu gabungan parpol pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Demokrat Menolak Wacana Amendemen Kelima UUD 1945

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, mengatakan salah satu yang disoroti dalam rencana amendemen kelima UUD 1945 adalah soal mengembalikan kewenangan MPR memilih dan memberhentikan presiden. 

"Tentunya ini menjadi upaya menyandera presiden. Sikap kami tetap, menolak," kata Andi saat dihubungi pada Rabu, 12 Juni 2024.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebutkan rencana mengembalikan kewenangan MPR seperti dahulu sama saja dengan membuat kemunduran terhadap prinsip demokrasi yang telah dianut lebih dari dua dekade.

Sebab, dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak dan kewenangan penuh untuk memilih calon pemimpinnya, sebagaimana yang dilakukan pada Pemilu 2004 atau saat pasangan SBY-Jusuf Kalla memenangi kontestasi elektoral pertama. 

"Jika MPR kembali punya kewenangan memilih dan memberhentikan Presiden, ini sama saja dengan kita mengebiri hak demokrasi rakyat," ujar dia.

Gerindra Sebut Parpol Belum Diajak Bicara 

Adapun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

“Saya pikir isu atau wacana-wacana tersebut tidak perlu pada saat ini,” kata Dasco di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Juni 2024.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dapat Dukungan dari Gerindra dan PSI, Gusti Bhre Sudjiwo Punya Kans Maju di Pilkada Solo 2024

41 menit lalu

Komisaris PT Kereta Api Indonesia, Gusti Pangeran Haryo Bhre Chakrahutomo Wira Sudjiwo sekaligus Raja Mangkunegaran X di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Selatan. TEMPO/Desty Luthfiani.
Dapat Dukungan dari Gerindra dan PSI, Gusti Bhre Sudjiwo Punya Kans Maju di Pilkada Solo 2024

Profil Gusti Bhre Sudjiwo, pimpinan Pura Mangkunegaran yang punya kans maju di Pilkada Solo 2024 didukung Gerindra dan PSI.


Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

1 jam lalu

Burhanuddin Abdullah. ANTARA/Rezza Estily
Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.


Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief jadi Komisaris PLN, Pengamat: Melanggar Permen BUMN

3 jam lalu

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, dalam rapat konsultasi Panitia Khusus Hak Angket Century, di Gedung MPR/DPR, Jakarta (21/12). TEMPO/Imam Sukamto
Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief jadi Komisaris PLN, Pengamat: Melanggar Permen BUMN

Pengamat menilai pengangkatan Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief di jajaran komisaris LN mengabaikan soal etis.


Tanggapan PDIP Soal Pernyataan KIM yang akan Lawan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

15 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan memberikan sambutan saat menghadiri acara tasyakuran Harlah ke-26 PKB di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024. Harlah ke-26 PKB tersebut mengangkat tema Menang Pilkada Menangkan Rakyat. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Tanggapan PDIP Soal Pernyataan KIM yang akan Lawan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

PDIP menyatakan senang Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024.


Modal Partai Aceh saat Prabowo dan SBY Dukung eks Panglima GAM Muzakir Manaf Maju Pilgub

15 jam lalu

Ketua Umum DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf memberikan arahan pada pembukaan Rapim Partai Aceh seluruh Aceh (Ban Sigom Aceh) di Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu 31 Oktober 2020. ANTARA/Syifa Yulinnas
Modal Partai Aceh saat Prabowo dan SBY Dukung eks Panglima GAM Muzakir Manaf Maju Pilgub

Partai Demokrat mengeluarkan surat tugas pada bakal calon gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem


Begini Respons Demokrat setelah Gerindra Ajak PKB Bergabung

16 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Begini Respons Demokrat setelah Gerindra Ajak PKB Bergabung

Partai Gerindra mengajak PKB bergabung dengan KIM. Partai Demokrat menyerahkan keputusan itu kepada Prabowo Subianto.


Profil Andi Arief, Kader Demokrat yang Diangkat Jadi Komisaris Baru PLN

22 jam lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief berpose di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Andi Arief, Kader Demokrat yang Diangkat Jadi Komisaris Baru PLN

Andi Arief menjadi salah satu korban penculikan aktivis pada 1998 akibat kegiatan organisasinya.


Sufmi Dasco Gerindra Sebut PKB Belum Bergabung dengan Pemerintahan

23 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menghadiri harlah PKB ke-26 di JCC, Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. Dasco mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sufmi Dasco Gerindra Sebut PKB Belum Bergabung dengan Pemerintahan

PKB belum resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo. Sufmi Dasco sebelumnya menyampaikan ajakan bergabung dengan pemerintah kepada PKB.


Dedi Mulyadi Ungkap Alasannya Ikut Advokasi Kasus Pembunuhan Vina dan Eky Cirebon

1 hari lalu

Tim kuasa hukum 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eky dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Dedi Mulyadi melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Mabes Polri soal dugaan kesaksian palsu pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Dedi Mulyadi Ungkap Alasannya Ikut Advokasi Kasus Pembunuhan Vina dan Eky Cirebon

Dedi Mulyadi menyatakan kasus pembunuhan Vina dan Eky harus didorong dengan faktor eksternal untuk menemukan kebenaran.


Alasan Pengamat Sebut Elektabilitas Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng Perlu Diuji di Kandang Banteng

1 hari lalu

Baliho bergambar Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi bersanding dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin terpasang di Jalan Letjen Soeprapto, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Foto diambil Sabtu, 29 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Alasan Pengamat Sebut Elektabilitas Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng Perlu Diuji di Kandang Banteng

Pengamat menuturkan elektabilitas Ahmad Luthfi perlu dilihat beberapa bulan ke depan untuk membandingkannya dengan kandidat lain.